All Posts - Relawan Prabowo

11 Januari 2019

Ganjar soal Posko Prabowo di Solo: Bikin Banteng Bangun dan Keluar Tanduk

Jakarta - Politikus PDIP Ganjar Pranowo mengomentari tentang posko Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang resmi didirikan di Solo, Jawa Tengah. Ganjar menyebut posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga itu membuat 'banteng-banteng bangun tidur'.

"Buat kita, PDIP, banteng-bantengnya jadi bangun dari tidur dan tanduknya keluar. Sudah saya sampaikan dulu, tidak ada yang ikhlas rumah kita diambil orang," ujar Ganjar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Jawa Tengah memang dikenal sebagai 'kandang banteng' karena si pemilik logo banteng moncong putih, yaitu PDIP, kerap mendulang suara darinya. Kini kubu Prabowo-Sandiaga bahkan membuat markas di dekat kediaman calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi).

"Buat kita, biasa saja. Pasti kawan-kawan di kubu Pak Prabowo-Sandi sedang berikhtiar, segala ikhtiar tentu kita hormati," ucap Ganjar.

Ganjar, yang juga Gubernur Jawa Tengah, mengaku mendengar, dalam beberapa hari ke depan, Prabowo-Sandiaga akan membuat acara besar-besaran di Jawa Tengah. Ganjar pun tidak memusingkannya.

"Ya, selamat datang. Kita friend, kita friend," imbuh Ganjar.

Lokasi posko BPN Prabowo-Sandiaga itu juga hanya berjarak 50 meter dari posko PDIP Banjarsari. PDIP juga sempat mengirimkan karangan bunga saat peresmian posko itu oleh Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso.

"Saya memilih Kota Solo, jujur saja ingin menengok kampung halaman. Mulai umur 18 tahun mendaftar tentara terus nggak pernah pulang," kata Djoko kepada wartawan saat peresmian itu. [dtk]

Lembaga Survei Akan Menyeret Jokowi Bernasib Sama Seperti Ahok

Menjelang pembebasan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari penjara, Indikator Politik Indonesia tak mau kalah mewarnai jagat pemberitaan dengan mengeluarkan rilis survei terbarunya menyebutkan pasangan Jokowi-Ma'ruf (Jokmar) mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (PADI).

Berdasarkan hasil survei periode 1 Agustus 2018 dinyatakan bahwa elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 54,9 persen, sementara Prabowo-Sandiaga di kisaran 34,8 persen.

IPP dikenal lembaga survei yang pernah menjadi pendukung Ahok.

"Ternyata para sindikat survei ini memainkan pola lama susul menyusul merilis keunggulan kandidatnya petahana," ujar pengamat politik dan hukum dari The Indonesian Reform, Martimus Amin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/1).

Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu demikian pula. Namun hasil akhirnya tidak pernah akurat.

"Ahok nyungsep kalah dari pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno," ulas Martimus.

Tragisnya, lanjut Martimus, tidak lama usai pemilihan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua, tepatnya pada tanggal 9 Mei 2017 hakim secara bulat menjatuhkan vonis hukuman penjara dua tahun terhadap Ahok yang terbukti telah melakukan penistaan agama.

Mungkin cerita nasib Ahok akan berkata lain jika survei lembaga tersebut akurat. Ahok terbukti memenangi Pilkada. Secara politik ini akan menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan vonis bebas atau sekadar pidana bersyarat saja terhadap Ahok.

"Ternyata akibat penipuan survei dari lembaga membuat Ahok bernasib sial dangkalan," cetusnya.

Malah kini, para sindikat lembaga survei ditambah Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA yang proposal penawarannya ditolak Prabowo bersatu dengan koor suara sama berusaha mengelabui publik dengan opini-opini rilisnya. Mereka mengklaim petahana Jokmar unggul dan memenangi pertarungan melawan paslon PADI.

"Lembaga survei telah menjadi buta karena duit bayaran. Menafikan data-data akurat terkait pasangan PADI yang selalu dominan dan berjaya mengungguli di seluruh poling media sosial," kritiknya.

Fata bahwa kampanye pasangan PADI sealu gegap gempita dihadiri ratusan ribu lapisan masyarakat luas sepertinya diabaikan. Sementara kampanye pasangan Jokmar hanya dipenuhi undangan bangku kosong.

"Perlawanan rakyat bangkit di mana-mana pose berani mereka simbol dua jari saat berfoto dalam tiap event acara-acara kampanye Jokowi," tegasnya.

Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf stagnan membuat Ketua Tim Kampanye Nasional, Erick Thohir dan Luhut Binsar Pandjaitan tidak segan-segan mengkambinghitamkan cawapres nomor urut 01 itu tidak maksimal berkampanye.

"Sungguh menggelikan. Padahal kiai Ma'ruf awalnya dirayu Jokowi mendampinginya agar ia tidak dianggap jauh dari umat Islam. Ternyata semua itu hanya alat pencitraan belaka. Sebagaimana halnya jokowi menyewa ustaz khusus bisa tampil iman salat," sindirnya.

Ia melihat semua upaya kini dilakukan petahana untuk memenangkan dirinya. Mesin kekuasaan digerakkan dari tingkat atas sampai bawah.

"Polisi, BIN, birokrasi, KPU, dana desa, dana lurah, dana bantuan sosial, dana camat, dana bupati, dana gubernur, dana menteri, sampai dana korupsi, digunakan untuk memenangi pertarungan," tuturnya.

Namun ia meyakini pada akhirnya jua kejahatan pasti akan kalah.

"Sekarang ini Jokmar bukan lagi melawan pasangan PADI, tapi telah berhadapan dengan kekuatan gerakan rakyat semesta. Peran lembaga-survei tidak hanya akan menjerumuskannya dalam kekalahan mengenaskan, tetapi juga menjadikan nasibnya sama seperti Ahok masuk penjara," tutupnya.[rmol]

Tengku Zulkarnain Disarankan Mundur Dari MUI Dan Bergabung Dengan Prabowo

Sangat disayangkan memasuki tahun 2019 atau tahun politik kabar bohong alias hoax masih menghiasa ruang publik. Publik dibuat heboh dengan kabar hoax tujuh kontainer surat suara telah tercoblos.

Dan yang paling disesalkan, informasi itu justru turut disebar melalui cuitan Ustaz Tengku Zulkarnain notabene pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief. Meski belakangan cuitan mereka dihapus.

Berangkat dari situ, massa dari Jaringan Insan Muda Indonesia (JIMI) berunjuk rasa di depan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/1). Mereka meminta agar MUI mengevaluasi posisi Tengku Zulkarnain karena tidak mampu menjaga marwah MUI.

Koordinator aksi JIMI, Faris dalam aksinya mengatakan, seharusnya sekelas Tengku Zulkarnain melakukan cek dan ricek sebelum memposting kabar tujuh kontainer surat suara telah tercoblos.

"Kenapa informasi yang ternyata hoax itu ditelan mentah-mentah yang belum tentu kebenarannya lalu disebar. Ini bukan karakter ulama, mestinya tabayyun terlebih dulu," ujar Faris.

Pihaknya pun mempertanyakan posisi Tengku Zulkarnain, apakah sudah menjadi partai politik yang mengusung Prabowo-Sandi.

"Tengku Zulkarnain ini anggota MUI atau corong parpol, corongnya Prabowo? MUI harus berbenah jika ingin menjaga marwah MUI, jangan biarkan citra MUI tercoreng," tegas Faris.

MUI diharapkan bisa diisi oleh figur-figur yang bisa membawa kedamaian dan kesejukan bukan kebencian dan permusuhan.

"Sangat miris sekali MUI kok diisi orang demikian, bukannya sampaikan ceramah sejuk dan damai," tambah Faris, sambil menyarankan Tengku Zulkarnain sebaiknya mundur diri dari MUI dan bergabung dengan partai pendukung Prabowo-Sandi. [rmol]

TKN Sebut Visi Misi Baru Prabowo Jiplak Jokowi

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Kyai Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menanggapi beredarnya sebuah dokumen yang berisi visi misi baru Prabowo-Sandiaga. Menurutnya, visi misi tersebut justru menjiplak visi misi Jokowi-Ma'ruf.

"Dengan dokumen yang berantakan maka pasangan 02 akhirnya lakukan bongkar pasang yang melahirkan dokumen sama sekali baru. Tapi ironinya, bongkar pasang visi misi itu justru terlihat menjiplak visi misi paslon 01," kata Ace melalui pesan singkat, Jumat 11 Januari 2019.

Menurutnya, visi misi tersebut justru menawarkan hal yang telah dikerjakan oleh Jokowi-JK dalam empat tahun ini. Jadi bongkar pasang justru hasilkan karya jiplakan.

"Sehingga timbul pertanyaan mengenai kemampuan pasangan Prabowo-Sandi untuk menghadirkan gagasan segar, orisinal dan otentik. Gagasan mereka justru mengulang ulang apa yang dikerjakan dan dibuktikan Jokowi-JK," kata Ace.

Ia pun mengkritisi tagline pasangan Calon Prabowo-Sandi berubah menjadi Indonesia Menang. Hal ini dianggap paradoks dengan apa yang sering mereka nyatakan berkali-kali dengan nada pesimis: Indonesia Bubar atau Indonesia Punah. 

"Dan ini juga tak otentik karena Pak Jokowi sering menyebut Indonesia sebagai bangsa pemenang. Jiplak lagi. Ini bisa membuat Indonesia bukan menang tapi menjadi ‘Indonesia Menang-is’," kata Ace.

Ia mengatakan mereka tak menawarkan program aksi yang segar. Ia mempertanyakan bagaimana publik bisa mempercayai mereka bila visi misinya saja berubah-ubah.

"Jangan-jangan dekat pencoblosan akan ubah lagi visi misinya. Ini akan menipu rakyat," kata Ace.

Ia mencermati satu persatu visi-misi yang diserahkan ke KPU 99 persen berbeda dengan dibandingkan visi-misi yang sebelumnya. Menariknya gonta ganti visi misi dilakukan 7 hari menjelang debat I.

"Para panelis sudah selesai menyusun pertanyaan yang akan digunakan sebagai bahan debat I. Panelis menyusun berdasarkan visi misi yang lama," kata Ace.

Menurutnya, gonta ganti dokumen visi misi ini memperlihatkan dari awal pasangan Prabowo-Sandi tak siap dengan tawaran gagasan baru. Sebab isinya hanya penuh jargon dan klise.

"Tidak ada terobosan," kata Ace. [viva]

Kasus Anies Sekadar Tesis Bawaslu, Apa Kabar Gubernur Lain?

Kasus salam dua jari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bisa jadi hanya salah satu tesis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika dipertanyakan tentang pasal 547 UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Mungkin dia jadiin case saja kalau ditanyain jawabnya, saya jalanin peraturan juga kok ini buktinya, kan gitu. Anies pernah kita tanyain yang lain entar dulu yang penting pernah ada," tengarai pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/1).

Namun demi keadilan, Hendri mengimbau Bawaslu juga bersikap adil terhadap semua kepala daerah tanpa terkecuali, bukan semata Anies.

"Pertanyaannya kan Bawaslu takut sama gubernur-gubernur yang lain? kenapa beraninya sama Anies doang? mudah-mudahan bisa dijawablah," harap founder lembaga survei KedaiKopi ini.

Anies sempat dipanggil Bawaslu terkait pose jari telunjuk dan jempolnya seperti salam dua jari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra Senin (17/12/2018) lalu. Pihak Bawaslu menyatakan Anies diduga melanggar pasal 547 UU 7/2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

"Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".[rmol]

Petani Minta Prabowo-Sandi Setop Impor Gula Jika Menang Pemilu

Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke Kecamatan Blora di Villa Desa Soko, Jepon, Blora, Jawa Tengah pada Jumat 11 Januari 2019. Di sana, Sandiaga mendengarkan keluhan petani tebu bernama Anton Sudibyo.

Anton meminta agar ada Undang Undang Pangan yang tidak berorientasi impor dan bisa menyebabkan kesulitan bagi petani lokal. Petani tersebut uga meminta ada moratorium impor gula termasuk meminta pencabutan kartu tani yang menurut dia lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan.

"Petani tebu bisa mati dengan mata mendelik pak kalau impor gula terus dilakukan. Mumpung ada pak Sandi, saya juga minta pencabutan kartu tani, tambah kuota pupuk bersubsidi dan harga giling tebu di tahun depan dengan sistem beli putus seharga 70 ribu Rupiah per kwintal," kata Anton kepada Sandi di Blora.

Menanggapi keluhan tersebut, Sandi mengatakan kepada Anton agar tidak khawatir. Sandi mengaku sudah menandatangani kontrak politik dengan para petani tebu di Lumajang yang salah satunya perjanjiannya adalah setop impor dan memberantas mafia gula.

"Dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan setop impor pangan saat petani panen. Pelemahan ekonomi juga akibat impor yang menggila seolah Indonesia tidak punya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Petani, nelayan mengeluhkan soal impor ini. Keluhan yang sama terus saya peroleh dari seribu  titik lebih yang saya datangi di seluruh pelosok Indonesia," kata Sandi.

Menurut Sandi, jika dirinya bersama Prabowo Subianto terpilih menjadi pemimpin di Indonesia maka dia memastikan akan berhenti impor pangan dan berusaha mencukupi pangan dari hasil petani Indonesia. 

"Insya Allah jika 2019 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terpilih menjadi pelayan rakyat akan mengubah kebiasaan lama ini, yakni setop impor dan utang," lanjut Sandi. [viva]

Trik Nasdem Dongkrak Suara di Pemilu 2019

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mengatakan, calon legislatif harus punya trik sendiri untuk menang dalam pemilu 2019 pada April mendatang. ?

“Petahana harusnya jadi vote gater yang utama. Kita harap petahana kita mendongkrak suara karena kita sudah kerja melayani dan masyarakat sudah mengetahui apa aksi yang sudah kita lakukan kita di masyarakat,” ujar Bestari, di Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Bestari menjelaskan, khusus untuk DPRD DKI Jakarta, Nasdem menargetkan 10 kursi. Target tersebut dengan asumsi masing-masing satu kursi untuk 10 dapil di Jakarta, ditambah 5 kursi yang diyakini masih akan diraih para petahana.

“Tentu kita miliki target yang kita anggap dapat kita wujudkan. Pemilu kemarin hanya dapat lima kursi. Saat ini sekurang-kurangnya 10 dapil DPRD terisi kursi satu. Kita meningkatkan maksimal perolehan kursi yang di dapil 2014 sudah ada dapat kursi,” kata Bestari.

Sementara untuk tingkat DPR, ditargetkan setidaknya satu suara di masing-masing dapil Jakarta. Pada Pileg 2014 lalu, Nasdem hanya berhasil menempatkan satu wakil rakyat di DPR diperoleh dari dapil Jakarta, yaitu Ahmad Sahroni.

Sebagai petahana, Ahmad Sahroni diyakini mampu mendulang suara dan bahkan mengangkat elektabilitas Nasdem di Jakarta.

Ahmad Sahroni menambahkan, jika semakin banyaknya kursi DPRD diraih, aspirasi Nasdem untuk perbaikan Jakarta baik kehidupan masyarakat maupun infrastruktur akan lebih dapat disuarakan. [viva]

Beri Kisi-kisi Debat Capres, KPU: Ini Bukan Lomba Pidato

Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya akan mengirimkan kisi-kisi materi debat kandidat kepada pasangan capres cawapres peserta Pemilu 2019.

"Saya rasa, tidak ada alasan untuk menunda-nunda lebih daripada hari ini," kata Pram, saat gladi persiapan debat kandiat di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 10 Januari 2019.

Pram menjelaskan, kisi-kisi yang diberikan kepada kedua pasangan capres cawapres berisi 20 pertanyaan. Pertanyaan tersebut, merupakan hasil finalisasi dari materi yang disampaikan para panelis.

"Sudah selesai 20 pertanyaan. Dengan daftar pertanyaan yang bukan sama sekali multiple choice dan juga bukan menuntut hafalan," ujarnya.

Menurut dia, debat kandidat yang perdana akan dilakukan pada 17 Januari 2019 nanti, merupakan ruang bagi kandidat capres cawapres menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. "Ini sama sekali bukan lomba pidato. Tetapi, memang ingin menggali visi misi para pemimpin calon presiden dan wapres ke depan," ujarnya. [viva]

Ketua BPN Prabowo-Sandi Akan Berkantor Dekat Rumah Jokowi di Solo

 Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meresmikan markas pemenangan di Solo, Jumat, 11 Januari 2019. Posko tersebut sangat spesial karena letaknya tak jauh dari kediaman pribadi Presiden Joko Widodo di Sumber, Banjarsasi, Solo.

Pantuan VIVA, posko BPN Prabowo-Sandiaga itu menempati sebuah bangunan ruko. Selain memajang baliho bergambar foto pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, di bagian depan posko itu juga memuat foto Ketua BPN, Djoko Santoso lengkap dengan seragam militer dan bintang empat di pundak.

Posko BPN Prabowo-Sandiaga itu berada di Jalan Letjen Suprapto No 53, Sumber, Banjarsari, Solo. Hanya berjarak 200 meter dari kediaman pribadi Jokowi. Tak hanya itu, posko Prabowo-Sandi juga letaknya berdekatan dengan Posko Pemenangan Pileg dan Pilpres 2019 seluruh PAC Ranting se-Solo.

Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso yang meresmikan langsung posko tersebut, menjelaskan alasan kenapa membuat posko pemenangan yang lokasinya tak jauh dari rumah capres petahana. Menurut Djoko, sebagai putra asli Solo, ia ingin fokus bekerja memenangkan Prabowo-Sandiaga sembari menengok kampung halaman.

"Saya mulai usia 18 tahun mendaftar menjadi tentara terus enggak pernah pulang. Dulu waktu orangtua masih ada, saya belum bisa pulang karena harus tugas di Papua, Aceh, dan Timtim. Sekarang saya sudah pensiun dan orangtua sudah meninggal," kata dia usai meresmikan Posko BPN Prabowo-Sandiaga di Solo, Jumat, 11 Januari 2019.

Di masa pensiun ini, mantan panglima TNI itu rindu dengan kampung halamannya di Solo. Ia berharap, Solo menuju perubahan ke arah yang lebih baik.

"Bukan hanya kulitnya, saya lihat kalau kulitnya (Solo) sudah bagus. Jalan-jalan sudah bagus, sudah banyak hotel-hotel dan kantor. Saya harap rakyatnya juga mendapat perbaikan nasib," ujarnya.

Dengan adanya posko pemenangan Prabowo-Sandiaga di Solo, mantan KSAD itu akan lebih intens berkunjung ke Solo. Bahkan, ia pun tak sungkan akan berkantor di Solo. Karena menurutnya, pimpinan boleh berkantor di mana saja selama bisa mengendalikan daerah dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya.

"Saya di Papua boleh, di Jakarta juga boleh. Ada namanya posko mobile, saya inginnya kali ini ke Solo lah nengok rumah saya. Karena walaupun bagaimana, Solo ini daerah asal saya dan membawa inspirasi banyak," tuturnya.

Selain Djoko Santoso, peresmian Posko Prabowo Sandiaga di Solo ini juga dihadiri mantan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Acara peresmian tersebut dihadiri ratusan pendukung pasangan capres nomor urut 02. Bahkan, para pendukung yang terdiri atas emak-emak dan pria itu juga meneriakkan yel-yel ‘Prabowo-Sandi menang.[viva]

"Pembelaan" Jokowi Terhadap KPU Berpotensi Menimbulkan Konflik Kepentingan

Sebaiknya kasus hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos ditangani secara mandiri oleh pihak kepolisian dalam koridor hukum. Sebab, jika Presiden turut bereaksi, dampak politisnya menjadi sulit untuk dihindari.

Demikian disampaikan penagamat politik yang juga Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, Jumat (11/1).

Hal itu disebabkan karena selain menjabat sebagai Presiden, Jokowi juga adalah capres petahana yang memiliki hubungan hukum dengan KPU.

"Dia peserta dan KPU menjadi penyelenggaranya. Jadi kalau Pak Jokowi ikut nimbrung pada soal KPU dan KPU merasa mendapatkan pembelaan dari Pak Jokowi, maka ada potensi konflik kepentingan di situ," ujar Said Salahudin.

Lagi pula, dalam pengamatan dia, apa yang disebut oleh Presiden sebagai upaya melemahkan atau mendelegitimasi KPU itu hanya dilakukan oleh oknum.

"Belum ada indikasi kuat yang mengarah pada suatu upaya sistematis untuk mendelegitimasi KPU yang dirancang oleh pihak tertentu, apalagi dari peserta Pemilu," demikian Said Salahudin.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan, aparat keamanan tidak boleh tinggal diam terkait upaya pelemahan atas mendelegitimasi KPU. [rmol]

Perubahan Visi Misi Ditolak, BPN Prabowo-Sandi: Harusnya KPU Konsisten!

Badan Pemenangan Nasional (BPN) menilai inkonsistensi KPU semakin nyata setelah perubahan visi misi pasangan calon nomor urut 01, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak KPU RI.

Anggota Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid menekankan, pada dasarnya pihaknya menerima penolakan KPU yang sudah memastikan tidak ada lagi perubahan dokumen visi-misi pasangan Capres-Cawapres.

"Ya enggak apa-apa," katanya saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/1).

Namun demikian, pria yang akrab disapa HNW ini menyayangkan inkonsistensi KPU. Sebab sebagaimana penomoran Capres-Cawapres, KPU pun bersedia mengubah nomor 1 dan 2 dengan 01 dan 02.

"Ya harusnya KPU konsisten kalau itu dimungkinkan. Harusnya beragam hal yang tidak ada larangannya juga tetap dimungkinkan,"

Apalagi, lanjut dia, sebenarnya mereka tidaklah mengajukan perubahan prinsip visi misi yang sudah sesuai dengan UUD 45. Yang ada hanyalah penajaman fokus dari visi dan misi itu sendiri. Perubahan itupun sesuai dengan aspirasi masyarakat.

"Itukan kemarin diajukan karena berdasarkan aspirasi masyarakat," pungkasnya. [rmol]

Kubu Jokowi-Ma'ruf Tidak Perlu Panik Menyikapi Sumber Dana Kampanye

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak perlu panik menyikapi desakan siapa penyumbang dana kampanye terbesar kepada paslon nomor urut 01.

Sekretaris Jenderal Pro Demorasi (Prodem), Satyo Purwanto menyarankan agar TKN terbuka saja soal data sumbangan tersebut.

"Harusnya kalau mereka punya data itu, disampaikan saja ke KPU dan disampaikan juga ke Bawaslu," ujar Satyo kepada redaksi, Jumat (11/1).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat penyumbang terbesar dana kampanye adalah untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf. Sumbangan dana kampanye dari pihak ketiga yang terbesar untuk pasangan nomor urut 01 ini datang dari dua komunitas pecinta olahraga golf bernama Golfer TBIG dan Golfer TRG.

Berdasar dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPDSK), ICW mencatat dana kampanye Jokowi-Ma'ruf totalnya mencapai Rp 55,98 miliar. Sekitar 86 persennya berasal dari pihak ketiga. Golfer TBIG Rp 19,74 miliar dan Golfer TRG Rp 18,19 miliar.

ICW curiga dua perkumpulan golfer itu merupakan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dan PT Teknologi Riset Global Investama (TRG) yang sahamnya dimiliki Wahyu Sakti Trenggono, bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf.

Begitupun dengan ICW, Satyo menyarankan agar membuat laporan kepada Bawaslu supaya tidak ada kesimpangsiuran fakta dan data.

"Jelas, ICW harus melaporkan kepada Bawaslu," tukasnya. [rmol]
© Copyright 2019 Relawan Prabowo | All Right Reserved