All Posts - Relawan Prabowo

11 Januari 2019

Meski Ditindas China, Muslim Uighur Bantu Korban Tsunami Selat Sunda 50.000 USD

Para tokoh perwakilan Muslim Uighur berkunjung ke Indonesia. Kunjungan mereka tadi malam, Kamis (10/1/2019), diterima Ustadz Bachtiar Nasir.

Mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan masyarakat Indonesia untuk muslim Uighur.

Etnis Muslim Uighur saat ini tengah mengalami diskriminasi dan penindasan oleh pemerintah komunis China, meski demikian mereka tetap menampakkan kepeduliannya terhadap musibah yang melanda Indonesia.

Mereka menyampaikan belasungkawa atas musibah terdampak tsunami Selat Sunda dan bencana lainnya sambil menyerahkan bantuan sebesar 50.000 USD (sekitar Rp 700 juta) atas nama Muslim Uyghur.

Berikut selengkapnya video pertemuan Muslim Uighur dengan Ustadz Bachtiar Nasir dan Jama'ah tadi malam:

[glr]

Pengamat: Kubu Jokowi Kebingungan Ngomentari Temuan ICW soal Transaparansi Dana Kampanye

Kubu Jokowi-Ma'ruf terkesan mengalihkan isu transparansi sumber dana kampanye masing-masing paslon capres-cawapres yang disuarakan Indonesian Corruption Watch (ICW) menjadi isu dukungan rakyat pada Pemilihan Presiden 2019.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mencermati Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir kebingungan mengomentari temuan ICW.

LSM antikorupsi itu menengarai dua perkumpulan golfer yang disebut dalam laporan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dan PT Teknologi Riset Global Investama (TRG) yang sahamnya dimiliki Wahyu Sakti Trenggono, bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf.

Dua perkumpulan golfer ini menjadi penyumbang terbesar dana kampanye Jokowi-Ma'ruf hingga mencapai 86 persen. ICW membandingkan laporan dana kampanye paslon nomor 02 ke KPU yang didominasi dari kantong sendiri Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Dukungan rakyat ke Jokowi tidak mungkin miliar-miliaran. Partisipasi masyarakat pasti amount-nya lebih kecil dari itu," tegas Hendri.

Hendri menekankan, tidak ada kaitannya transparansi sumber dana kampanye paslon seperti dituntut ICW dengan dukungan rakyat.

Inas berkilah sumbangan perkumpulan golfer bukti masyarakat masih berharap kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. "Bang inas kebingungan saja, mencari alasan lain," sindir founder lembaga survei KedaiKopi tersebut.

Dengan dukungan luas dari masyarakat, menurut dia, Jokowi-Ma'ruf sebetulnya terbuka saja mengenai sosok-sosok penyumbang dana kampanyenya.

"Jadi nggak usah malu-malu, transparan saja. Kalau ada pengusaha nyumbang miliaran ngomong saja. Masak 50 ribuan diomongin, yang miliaran disimpan kan jadinya lucu,"cetusnya.

"Sebetulnya malu tuh mau mengakui timnya kurang transparan," tambah Hendri.[rmol]

Politisi Demokrat Ungkit Pernyataan Mahfud soal Nama-Nama Koruptor yang Dicawapreskan Jokowi

Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon dan Andi Arief menanggapi pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di acara Indonesia Lawyer Club, Rabu (8/1/2019).

Jensen, me-retweet pernyataan Andi Arief yang megatakan kalau Mahfud MD tahu nama-nama orang yang melakukan korupsi.

"Pak Prof @mohmahfudmd bilang di ILC tahu semua nama-nama orang yang dicawapreskan Jokowi semua korupsi. Kenapa didiamkan, itu hoak bukan?" kata Andi Arief di Twitter.

Melihat tweet tersebut, Jansen sampai me-mention akun Twitter ILC dan meminta video yang menautkan ucapan Mahfud MD untuk diputar ulang.

"Ayo Prof @mohmahfudmd buktikan. Kalau tidak menyebar berita bohong anda. Publik seantero negeri sudah mendengar ucapan anda itu. Tolong @ILCtv1 putar balik itu rekaman. Mana tahu Prof Mahfud MD lupa. Karena pasca diucapkan kita tidak mendengar langkahnya melaporkan. Padahal tahu ada kejahatan," kata Jensen di Twitter, Kamis (10/1/2019).

Dalam acara ILC, Mahfud MD mengatakan kalau sebelum dipilihnya Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden Joko Widodo, dia sempat ramai dibicarakan yang akan jadi cawapresnya.

Selain itu, Mahfud mengatakan ada beberapa nama yang juga dikeluarkan untuk jadi cawapres. Namun, dari nama-nama tersebut hanya dua orang yang tak terjerat kasus korupsi.

"Nama Mahfud MD dan Said Aqil Siradj, yang lainnya ada kasus korupsinya," katanya.

Tak hanya pernyataan tersebut yang jadi polemik, sebelumnya Andi Arief juga menanggapi pernyataan Mahfud MD dengan menyebut logikanya berbahaya.

"Pernyataan paling berbahaya dari Prof @mohmahfudmd di ILC adalah: KPU atau siapapun yang dianggap curang kalau tidak melebihi perbedaan suara antar paslon aman-aman saja," kata Andi Arief melalui akun Twitter @AndiArief__

Andi Arief menyebut logika seperti itu berarti kalau ada kecurangan empat juta surat suara tidak apa-apa, selama perbedaan suara antar calon presiden adalah sembilan juta. "BAHAYA," demikian disampaikan Andi Arief dengan huruf kapital.

Tetapi Mahfud MD menegaskan argumentasinya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang waktu itu dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mahfud MD juga menyarankan Andi Arief untuk menyampaikan hal tersebut kepada SBY. "Loh, ini kan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2011. UU itu dibuat ketika Partai Demokrat menguasai legislatif dan eksekutif. Yang mengundangkan dan menandatangani UU itu Presiden SBY. Itu berbahaya, ya? Kalau begitu bisa dibilang yang membuat bahaya ya, Pak Anu.... Sampaikan kepada beliau dong," kata dia.[AK]


Nikah karena Dijodohkan, Pengantin Wanita Ini Menangis di Pelaminan Minta Pulang

Pernikahan adalah sebuah proses penyatuan ikatan perkawinan yang disahkan secara agama dan dikuatkan oleh aturan hukum di suatu negara. Kebahagiaan dalam perkawinan lazimnya dapat terwujud apabila kedua pihak saling mendapat restu dari kedua orangtua.

Namun, apa jadinya jika pernikahan dilakukan karena keterpaksaan lantaran dijodohkan orangtua? Tak sedikit kasus pernikahan akibat perjodohan berakhir dengan cerita pilu, seperti yang viral di media sosial ini.

Seorang pengantin wanita menangis tersedu-sedu di atas panggung pelaminan lantaran menikah dengan pria yang bukan pilihan hatinya. Dalam video yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook Yuni Rusmini pada Kamis (10/1/2019), tampak wanita berkebaya biru itu terus menangis meraung-raung.

Ia terus menangis sejadi-jadinya hingga menjadi pusat perhatian para tamu. Terdengar suara sejumlah orang berupaya menenangkannya. Bahkan seorang pria naik ke atas panggung untuk menenangkan wanita yang belum diketahui identitasnya itu.

Sementara si pengantin pria hanya duduk terdiam di kursi pelaminan dengan ekspresi dingin tanpa reaksi apapun. Sempat terdengar beberapa kata yang terlontar dari mulut wanita berhijab itu, namun tidak terdengar jelas.

"Ketika pernikahan dijodohkan. Pesta perkawinan sudah berlangsung. Sang pengantin perempuan menangis tersedu minta pulang katanya. Siapa yang harus disalahkan kalau sudah begini? Semoga pasangan ini mampu menghadapi dan dimudahkan urusannya. Amin ya robbal alamin," tulis Yuni dalam keterangan video.

Belum diketahui kapan dan di mana peristiwa itu direkam. Identitas kedua mempelai juga masih misterius. Namun, menurut informasi dari akun Instagram @makassar_iinfo, peristiwa ini terjadi di Kalimantan.

"Miris.. baru-baru ini kejadian di Kalimantan. Akibat dijodohkan, mempelai perempuan menangis tak henti-hentinya ingin minta pulang. Parahnya lagi si laki-laki sudah resepsi nikahan tapi perempuan minta balik karena mereka dijodohkan," tulis @makassar_iinfo. [okz]

Video:


Revisi Visi-Misi Ditolak, Tim Prabowo: KPU Harus Konsisten, itu Foto Jokowi juga Berubah

KPU menolak dokumen perubahan visi-misi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyinggung perubahan foto Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Nggak apa-apa. Menurut saya sih pada hakikatnya kan nggak perubahan prinsip. Hanya penajaman dan lebih fokus lagi. Jadi kalau tidak diterima bukan berarti visi-misi berubah," kata Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Alasannya, perubahan visi-misi yang dilakukan tim Prabowo-Sandi tak terlalu signifikan. Menurut Hidayat, perubahan visi-misi hanya berupa pemfokusan pada sejumlah aspek tanpa mengubah hal fundamental.

"Visi-misi sama saja, hanya yang saya pahami pengajuan itu hanya untuk memfokuskan saja. Tetap dalam koridor UUD 1945, Pancasila, itulah kata kuncinya. Tak berubah sama sekali," ujarnya.

KPU menyatakan perbaikan dokumen visi-misi dan program kandidat Pilpres 2019 tak bisa dilakukan lagi. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut dokumen visi-misi merupakan salah satu persyaratan proses pendaftaran capres dan cawapres.

Hidayat berharap KPU konsisten menerapkan aturan. Ia lantas mengungkit soal perubahan foto Jokowi-Ma'ruf di surat suara dan perubahan nomor urut capres-cawapres.

"Kalau memang itu bagian dari yang sudah ditentukan dari awal bahwa itu bagian dari tak terpisahkan ketika mendaftarkan ya, itu kewenangan KPU," kata Hidayat.

"Tapi kalau melihat perkembangan bahwa dulu ketika maju, disampaikan juga foto dan soal nomor. Lalu nomor berubah jadi 01 dan 02. Foto juga berubah, terutama Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, itu juga berubah ternyata. Ya, harusnya KPU konsisten kalau itu dimungkinkan. Harusnya beragam hal yang tidak ada larangannya juga tetap dimungkinkan," imbuh politikus PKS.

Foto Jokowi-Ma'ruf di visi-misi dan surat suara memang berbeda. Keduanya memang memakai baju berwarna putih, tapi di foto surat suara, Jokowi memakai baju koko ditambah peci hitam. Sedangkan foto yang digunakan Prabowo-Sandiaga dalam visi-misi dan surat suara tidak mengalami perubahan.

Sementara itu, soal nomor urut yang ditambah angka '0' di depan, hal tersebut sudah melalui kesepakatan kedua pasang calon beserta tim sukses resminya. Kesepakatan itu dilakukan tepat sebelum pengundian nomor urut pada 21 September 2018. [dtk]

Prabowo Buka Posko di Dekat Rumah Jokowi, PDIP Kirim Karangan Bunga

PDI Perjuangan (PDIP) Solo memberikan karangan bunga untuk peresmian kantor pusat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (11/1). Karangan bunga dengan warna identik merah itu diletakkan di depan sisi selatan kantor tersebut.

Keberadaan karangan bunga ini menyita perhatian para relawan dan para pendukung pasangan nomor urut 02 tersebut. Tak sedikit yang memanfaatkan momen tersebut untuk berswafoto.

Sekretaris DPC PDIP Kota Surakarta Teguh Prakosa menyampaikan, pihaknya sengaja mengirimkan karangan bunga saat peresmian Posko BPN, Sumber. Hal itu ditujukan sebagai bentuk menyapa kepada lawan yang akan berkontestasi di Pilpres. Meski saling bertarung di Pilpres tetapi tetap berusaha untuk menjaga kondusifitas kota Solo.

"Ini sebagai bentuk menyapa dengan kubu lawan, tidak ada niat yang lain hanya menyapa saja. Kalau saling menyapa kan tidak ada masalah" ungkapnya.

Teguh berharap, dengan bentuk sapaan ini kubu lawan juga bisa ikut menjaga kondusifitas kota Solo. Jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa berdampak pada kondusifitas di Solo.

"Kalau di pesta demokrasi itu kan biasa kalau hanya terjadi senggolan, kan namanya juga di pesta. Kalau terjadi senggolan atau keinjak kan juga biasa," harapnya.

Mengenai pendirian posko BPN di Solo, Teguh menyampaikan bahwa hal itu dilakukan sebagai upaya dari kubu lawan untuk menggerus dominasi PDIP di Solo. Kendati begitu, Teguh yakin bahwa bahwa keberadaan posko itu sama sekali tidak berpengaruh pada anggapan selama ini, bahwa Solo masih didominasi PDI Perjuangan. [Jp]

Kritikan Bank Dunia Terkait Infrastruktur Pukul Pemerintahan Jokowi

Pengamat Infrastruktur Indonesia Wibisono mengatakan polemik pernyataan Bank Dunia tentang pembangunan Infrastruktur Indonesia sangat memukul pemerintahan Jokowi yang selama ini membangga banggakan keberhasilannya.

Menurutnya, setelah dokumen siluman World Bank beredar pada akhir tahun lalu yang berjudul Indonesia’s Infrastructure Planning & Budgeting Processes, kini publik kembali digegerkan oleh beredarnya dokumen yang berisi kritik lembaga yang menjadi bagian dari The Bretton Woods Institutions tersebut terhadap pembangunan infrastruktur pemerintahan presiden Joko Widodo.

Laporan setebal 344 halaman tersebut berisi pandangan Bank Dunia terhadap proses perencanaan, pembiayaan, maupun pembangunan infrastruktur pada era Jokowi.

Secara vulgar, World Bank atau Bank Dunia menyoroti beberapa poin di antaranya mengkritisi kualitas proyek infrastruktur yang rendah, pembangunan infrastruktur yang didominasi BUMN, hingga koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan tidak berjalan baik.

''Tentu saja laporan tersebut mengundang tanggapan beragam. Kalangan pengusaha, misalnya, mengamini kritik Bank Dunia yang menyebut bahwa banyaknya penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di proyek infrastruktur memupus peluang mereka untuk berkontribusi di dalamnya,'' ujar Wibisono yang sekaligus pengusaha property ini.

Salah satu tanggapan dari Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan porsi BUMN di proyek infrastruktur sudah terlalu dominan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Erwin Aksa menilai terbatasnya keterlibatan swasta kepada proyek infrastruktur pemerintah lantaran proyek yang ditawarkan kurang layak secara bisnis.

“Proyek yang menarik diambil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan yang tidak menarik diberikan ke swasta. Jadi jangan diberikan yang tulang saja tetapi dikasih juga dagingnya,” tegasnya.

Laporan tersebut juga direspons para menteri Jokowi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa kritik Bank Dunia adalah hal yang wajar dan telah dikomunikasikan dengan pemerintah. Sedangkan, Menteri BUMN Rini Soemarno bahkan menyalahkan studi Bank Dunia jika menyebut pembangunan infrastruktur membebani perusahaan pelat merah.

Senada dengan Rini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tak tahu menahu soal laporan InfraSAP.

Dampak Politik di Tengah Pilpres

''Saya mencatat beberapa tulisan tulisan tentang pembangunan infrastuktur ini sangat beragam,dan rata rata mereka berpandangan negative,baik dari sisi ekonomi,politik dan sosial yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,'' kata Wibi, sapaan akrab Wibisono.

Wibi menambahkan bahwa kiprah Bank Dunia dalam konteks politik dan pembangunan di Indonesia memang tidak perlu diragukan lagi. Sebagai salah satu lembaga keuangan dunia, otoritasnya untuk memberikan penilaian dan rancangan pembangunan di suatu negara juga cukup krusial.

Namun menjelang Pilpres 2019, hal yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa World Bank muncul dengan laporan-laporan pedasnya terhadap pemerintah?

Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, Eric Toussaint dan Damien Millet pernah merilis laporan yang berjudul Indonesia: History of a bankruptcy orchestrated by IMF and the World Bank yang menyebut bahwa selain IMF, Bank Dunia juga berperan penting terhadap perubahan lanskap politik Indonesia di era Orde Baru.

''Dalam konteks Pilpres 2019, bisa saja ada yang menganggap World Bank tengah berusaha kembali mencoba terlibat aktif politik melalui laporan kritik infrastruktur tersebut. Mengingat bahwa haluan pembangunan Indonesia yang bisa dibilang sudah tidak western-centric lagi dan mungkin saja cukup mengganggu eksistensi World Bank di Indonesia,'' jelasnya.

Dugaan tersebut selaras dengan hasil penelitian João Márcio Mendes Pereira dalam papernya yang berjudul The World Bank as a Political, Intellectual, and Financial Actor yang menyebut bahwa lembaga ini sering terlibat dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan haluan politik di negara-negara penerima bantuan.

Pada titik ini, merebaknya laporan-laporan Bank Dunia yang berisi kritik terhadap pembangunan infrastruktur Jokowi bisa saja memiliki makna secara politik. Sebagai lembaga dunia yang terlibat aktif dalam politik dunia, bisa saja muncul kesan bahwa lembaga internasional ini mulai lebih kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

Sikap kritis Bank Dunia ini sendiri muncul di waktu yang tergolong amat krusial dalam politik Indonesia. Laporan dari lembaga ini muncul di detik-detik pertarungan Pilpres 2019 mulai menghangat.

''Munculnya dokumen Bank Dunia itu dalam kadar tertentu memberikan angin segar kepada pasangan penantang petahana yaitu Pasangan Prabowo- Sandy, atau apakah ini sinyal dari AS bahwa pasangan ini udah mendapat dukungan politik dari pemerintahan Donald Trump,'' pungkas Wibisono. [ht]

Cerita Megawati Berharap JK Bisa Jadi Cawapres Jokowi Lagi

Pilpres 2019, punya momen khusus saat penentuan figur calon wakil presiden pendamping dua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menceritakan sempat masih berharap Jusuf Kalla (JK) kembali menjadi calon wakil presiden bagi Jokowi di Pilpres 2019.

Namun, Mega tak menampik keinginannya itu terbentur dengan aturan.

"Terus terang, saya bilang sama Pak JK, kalau bisa sekali lagi pak. Tetapi, ternyata karena menurut UU enggak boleh, bikin kepala saya pusing," kata Megawati di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 10 Januari 2019.

Ia pun, akhirnya bertanya pada sejumlah orang, terkait siapa yang bisa mendampingi Jokowi sebagai cawapres. Hingga akhirnya, Mega bertanya pada Ma'ruf Amin.

"Makanya, saya tanya kiri kanan, akhirnya saya tanya sama Pak Ma’ruf, kalau mau dampingi Pak Jokowi mau apa enggak," kata Mega.

Ia menyadari, seharusnya tak bertanya demikian pada Ma'ruf. Tetapi, ternyata Ma'ruf bersedia menjadi calon wakil presiden Jokowi.

"Sebenarnya, enggak boleh nanya gitu ya. Harus ditugasi. Tetapi, beliau mau Alhamdulillah," kata Mega. [viva]

Ketua KPU: Kami Tidak Bocorkan tapi Berikan Kisi-kisi

Langkah Komisi Pemilihan Umum memberikan kisi-kisi pertanyaan debat kepada calon presiden dan wakil presiden menuai kontroversi. Ketua KPU, Arief Budiman membantah apa yang dilakukan pihaknya sebagai pembocoran.

"Bukan membocorkan, KPU berikan kisi-kisi 20 pertanyaan," kata Arief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 10 Januari 2019.

Arief menegaskan, kedua pasangan calon yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mengetahui akan ditanyakan yang mana. Sehingga, mereka katanya bukan harus menghapalkan jawaban.

"Mereka tidak tahu yang akan ditanyakan pertanyaan nomor berapa. Mereka enggak tahu," ujar Arief.

Menurut Arief, yang harus dilakukan kedua pasangan calon adalah memahami tema debat pertama pada 17 Januari itu. Hal itu, untuk membuat debat jadi menarik.

"Jadi, mereka betul-betul harus memahami, bukan menghapalkan. Memahami persoalan terkait dengan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme," ucap Arief.

Diketahui sesuai agenda, debat pertama akan digelar di Hotel Bidakara, pada Kamis pekan depan. Debat akan dimoderatori oleh dua jurnalis senior Ira Koesno dan Imam Priyono. [viva]

GP Ansor Sebut Kelompok Radikal Menginduk ke Satu Capres

Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menyatakan kelompok-kelompok radikal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia mulai terkonsolidasi menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. GP Ansor menyebut telah memetakan wilayah yang menjadi lokasi mereka membangun konsolidasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dan jajaran pengurusnya usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1). Pria yang akrab disapa Gus Yaqut menyebut kelompok radikal ini di antaranya berada di Jawa Barat dan Riau.

"Banyak kita temukan, banyak wilayah kalau mau disebut di luar Jawa banyak, di Jawa Barat ada. Jadi banyak yang kita temukan, di Riau misalnya, terkonsolidir mereka, di Jawa Barat apalagi," kata dia.

Gus Yaqut mengatakan konsolidasi yang mereka lakukan bukan untuk mengacaukan jalannya pemilihan umum 2019. Justru, kata Gus Yaqut mereka membawa agenda mendirikan negara Islam atau NKRI Bersyariah dengan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Mereka menginduk dalam salah satu kontestan pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka," ujarnya.

Saat disinggung pasangan calon yang didukung kelompok radikal ini adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gus Yaqut tak menjawab tegas. Menurutnya, banyak fakta yang menunjukkan bahwa kelompok radikal ini mendukung salah satu kontestan Pilpres 2019.

"Saya tidak mau sebut itu, tapi faktanya ada. Saya kira rekan-rekan wartawan tahu," kata dia.

Yaqut menyatakan akan melawan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat dukungan kelompok radikal tersebut. Namun ia tak merinci siapa saja kelompok radikal yang dirinya maksud.

"Kami akan kunci siapa yang mereka dukung, kami akan lawan siapa yang mereka dukung," ujarnya.

Bukan Dukung Jokowi-Ma'ruf

Gus Yaqut mengklaim kedatangan dirinya dan pengurus wilayah GP Ansor bukan sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menurut dia, GP Ansor sebagai institusi terikat Khittah NU 1926, yang melarang terlibat politik praktis.

"Tapi sebagai individu kita bebas merdeka. dan kita sudah sepakat saya bersama seluruh kader Indonesia dan ketua ketua sudah bersepakat bahwa kita akan mendukung calon yang terbaik," kata dia.

Namun, Gus Yaqut tak mengatakan dengan jelas siapa yang dirinya maksud calon terbaik. Dia mengaku sampai hari ini pihaknya baru bertemu dengan pasangan Jokowi-Ma'ruf terkait dengan Pilpres 2019.

"Sampai hari ini kita baru bertemu Pak Jokowi," tuturnya.

Lebih lanjut, Gus Yaqut mengatakan bahwa Jokowi menyambut baik terkait dengan laporan soal kelompok radikal yang terkonsolidasi saat pesta demokrasi lima tahunan ini. Jokowi, kata Yaqut, berpesan agar masyarakat bersama-sama menjaga keberagaman masyarakat Indonesia.

"Jadi keberagaman itu sunatullah, keniscayaan. Jadi kita itu tidak boleh ada orang yang memperjuangkan kemauan mereka sendiri," kata dia.v[cnn]

Moeldoko: Posko Pemenangan Prabowo di Solo Ganggu Pemandangan

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, yang juga Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyindir beberapa perubahan di tim Prabowo-Sandi. Baik itu soal pergantian tagline, hingga kantor Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang dipindahkan ke Solo, Jawa Tengah.

Moeldoko menyindir adanya perubahan tagline dari pasangan 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Di mana sebelumnya menggunakan tagline 'Adil Makmur' menjadi 'Indonesia Menang'. Perubahan itu, hampir mirip dengan tagline Jokowi-Ma'ruf yakni 'Indonesia Maju'.

"Ya enggak ngerti. Apakah miskin ide atau enggak ngerti saya," kata Moeldoko, di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Perubahan itu terjadi saat akan digelar debat capres-cawapres pada 17 Januari 2019 mendatang. Moeldoko tidak bisa menduga kenapa ada perubahan, termasuk apakah ingin meniru Jokowi-Ma'ruf atau tidak.

"Fotokopi lebih mudah dari pada berpikir, kan begitu," sindir mantan Panglima TNI itu.

Ia juga menyindir kubu Prabowo-Sandi, mengenai perpindahan kantor BPN ke Solo, Jawa Tengah. Bahkan, lokasinya disebutkan tidak jauh dari kediaman Jokowi. Disinggung apakah membuat TKN menjadi takut atau tidak, Moeldoko menjawab santai.

"Enggak (tidak takut), cuma ganggu pemandangan saja," katanya. [viva]

JK Marah-marah, Biaya Bangun LRT 1 Kilometer Rp500 Miliar

Moda transportasi yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat serta dibangun BUMN PT Adhi Karya itu dibangun untuk menghubungkan Jakarta dan kota-kota satelit melalui rel melayang (elevated).

"Jangan asal bangun saja," ujar JK di hadapan para konsultan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Menurut JK, inefisiensi pertama bisa dilihat dari keputusan pembangunan rel secara melayang. Padahal, harga tanah yang tidak terlalu mahal di perbatasan Jakarta dan wilayah-wilayah di luar Jakarta bisa membuat pembangunan rel reguler dilakukan dengan lebih murah.

"Kalau di luar kota, lahan masih murah kok. Masa, penduduk tidak ada, kenapa mesti (dibangun) elevated di luar kota?" ujar JK.

Inefisiensi kedua adalah pembangunan rel tepat di samping jalan tol Jakarta-Cikampek. JK menyampaikan bahwa infrastruktur kereta ringan biasanya dibangun di lokasi berbeda dengan infrastruktur perhubungan yang sudah ada.

"Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ujar JK.

JK menegaskan, inefisiensi-inefisiensi itu membuat biaya pembangunan melambung tinggi, mencapai Rp500 miliar per kilometer. Adhi Karya pun diperkirakan akan sulit mengembalikan modal investasi.

JK mempertanyakan kecakapan konsultan yang merancang proyek.

"Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?" ujar JK.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). JK menilai pembangunan ini tidak efisien. [viva]
© Copyright 2019 Relawan Prabowo | All Right Reserved