Politik

11 Januari 2019

Survei Ungkap Elektabilitas Prabowo Masih Berjaya di Sumatera

Lembaga survei Alvara mengungkap bahwa elektabilitas dua pasangan calon presiden dan wakil presiden tak berubah banyak meski hari pencoblosan kian menjelang.

Tingkat keterpilihan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menurut Alvara, naik sedikit saja. Itu pun disumbang oleh calon pemilih yang sebelumnya belum menentukan pilihan alias undecided voters. Tetapi kini mulai mempertimbangkan satu di antara dua pasangan kandidat.

Secara umum, berdasarkan survei itu, pasangan Jokowi-Ma’ruf memang masih unggul dengan tingkat elektabilitas 54,3 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 35,1 persen. Jumlah undecided voters sebanyak 10,6 persen.

Menurut CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, tingginya undecided voters karena kini pemilih sudah mulai mengkristal, dampak dari makin menipisnya margin of error dalam survei.

Tetapi, elektabilitas Prabowo-Sandiaga masih unggul jauh dibanding Jokowi-Ma’ruf di Sumatera. Prabowo-Sandiaga memperoleh dukungan 49,8 persen, sementara Jokowi-Ma'ruf 27,5 persen. Calon pemilih yang belum memutuskan 12,6 persen.

Di Bali dan Nusa Tenggara, Jokowi-Ma'ruf unggul 60,6 persen dari Prabowo-Sandi yang memperoleh dukungan 30,3 persen. Mereka yang belum memutuskan pilihan 9,1 persen.

Ali mengatakan, masih ada waktu bagi kedua pasangan untuk meningkatkan elektabilitasnya. Di antaranya dengan memanfaatkan debat capres-cawapres, karena kedua pasangan kandidat bisa makin memperkuat dukungan.

Para calon pemilih yang belum menentukan pilihan itu, kata Ali, masih menimbang-nimbang di antara Prabowo-Sandiaga atau Jokowi-Ma’ruf. Mereka menanti momen debat capres sebelum menentukan pilihan karena, katanya, "Undecided voters ini orang-orang yang rasional.”

Survei Alvara diselenggarakan pada 11-24 Desember 2018 dengan 1.200 responden di 34 provinsi se-Indonesia. Margin of error atau tingkat kesalahannya sebesar 2,88 persen. [viva]

Visi-Misi Prabowo-Sandi Berubah, Erick Thohir: Berarti Tak Yakin

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir menuding kubu pasangan Capres-Cawapres bernomor urut 02, Prabowo-Sandi tidak yakin atas visi dan misi yang mereka sempat usung di Pilpres 2019.

Hal itu terkait adanya perubahan visi-misi paslon kubu oposisi tersebut, yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Berarti kalau ubah visi-misi last minute, berarti tidak yakin atas visi misinya," ujar Erick di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Jumat 11 Januari 2019.

Mantan Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 ini menyampaikan, hal serupa jelas tidak terjadi di kubu Jokowi-Ma'ruf. Kubu petahana senantiasa yakin bahwa visi-misi yang ditawarkan merupakan visi-misi terbaik.

"Kalau kita visi-misinya tidak diubah-ubah. Sudah yakin," ujar Erick.

Dia menekankan, ketegasan kubu Jokowi-Ma'ruf atas visi-misinya merupakan cerminan hasil kinerja petahana sejak 2014 yang menurutnya sudah gemilang.

"Sudah terbukti hasil kerjanya," ujar Erick. [viva]

Istana Tegaskan Kasus Novel Bukan Pelanggaran HAM

Salah satu persoalan yang diprediksi akan dicecar dalam debat capres-cawapres ke Joko Widodo, adalah masalah HAM. Diantaranya, kasus penyiraman air keras ke penyidik KPK Novel Baswedan, pada April 2017 lalu.

Hingga kini, aparat kepolisian belum berhasil menemukan tersangka, yang membuat rusak mata dari penyidik senior KPK itu.

Menyikapi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amien yang juga Kepala Staf Presiden Moeldoko, mengatakan pihaknya sudah memitigasi isu-isu itu.

"Pelanggaran HAM berat itu terjadi apabila abuse of power. Terus ada genocide tersistem. Enggak ada itu dilakukan terhadap kasus Novel, bukan dan tidak ada kaitannya dengan kebijakan negara. Abuse of power itu adalah kebijakan negara, melekat," kata Moeldoko, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 11 Januari 2018.

Novel disiram menggunakan air keras, ketika pulang Salat Subuh dari musola di dekat rumahnya di Kelapa Gading Jakarta Utara. Isu ini menjadi salah satu persoalan HAM yang dianggap tidak mampu diselesaikan oleh rezim pemerintahan Jokowi. Namun menurut Moeldoko, kejadian yang menimpa Novel bukan soal HAM.

"Dalam konteks ini adalah konteks kriminal murni," kata mantan Panglima TNI itu.

Diakuinya, saat ini memang masih belum tuntas karena pelakunya belum ditemukan. Tapi Ia bersikukuh, kasus Novel Baswedan itu tidak masuk dalam masalah HAM. "Apa itu abuse of power? Bukan. konteksnya disitu," katanya.

Seperti diketahu, hampir dua tahun teror penyerangan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dibiarkan tak terungkap. Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal pada April 2017 silam, sampai kini polisi tak mampu mengungkap terang kasus tersebut.

Dalih polisi yang mengklaim kasus ini masih terus diselidiki semakin menambah kabur bukti dan fakta yang bisa diungkap. Mengingat, tidak ada perkembangan apapun dari apa yang dilakukan Kepolisian. [viva]

Ganjar soal Posko Prabowo di Solo: Bikin Banteng Bangun dan Keluar Tanduk

Jakarta - Politikus PDIP Ganjar Pranowo mengomentari tentang posko Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang resmi didirikan di Solo, Jawa Tengah. Ganjar menyebut posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga itu membuat 'banteng-banteng bangun tidur'.

"Buat kita, PDIP, banteng-bantengnya jadi bangun dari tidur dan tanduknya keluar. Sudah saya sampaikan dulu, tidak ada yang ikhlas rumah kita diambil orang," ujar Ganjar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Jawa Tengah memang dikenal sebagai 'kandang banteng' karena si pemilik logo banteng moncong putih, yaitu PDIP, kerap mendulang suara darinya. Kini kubu Prabowo-Sandiaga bahkan membuat markas di dekat kediaman calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi).

"Buat kita, biasa saja. Pasti kawan-kawan di kubu Pak Prabowo-Sandi sedang berikhtiar, segala ikhtiar tentu kita hormati," ucap Ganjar.

Ganjar, yang juga Gubernur Jawa Tengah, mengaku mendengar, dalam beberapa hari ke depan, Prabowo-Sandiaga akan membuat acara besar-besaran di Jawa Tengah. Ganjar pun tidak memusingkannya.

"Ya, selamat datang. Kita friend, kita friend," imbuh Ganjar.

Lokasi posko BPN Prabowo-Sandiaga itu juga hanya berjarak 50 meter dari posko PDIP Banjarsari. PDIP juga sempat mengirimkan karangan bunga saat peresmian posko itu oleh Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso.

"Saya memilih Kota Solo, jujur saja ingin menengok kampung halaman. Mulai umur 18 tahun mendaftar tentara terus nggak pernah pulang," kata Djoko kepada wartawan saat peresmian itu. [dtk]

Lembaga Survei Akan Menyeret Jokowi Bernasib Sama Seperti Ahok

Menjelang pembebasan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari penjara, Indikator Politik Indonesia tak mau kalah mewarnai jagat pemberitaan dengan mengeluarkan rilis survei terbarunya menyebutkan pasangan Jokowi-Ma'ruf (Jokmar) mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (PADI).

Berdasarkan hasil survei periode 1 Agustus 2018 dinyatakan bahwa elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 54,9 persen, sementara Prabowo-Sandiaga di kisaran 34,8 persen.

IPP dikenal lembaga survei yang pernah menjadi pendukung Ahok.

"Ternyata para sindikat survei ini memainkan pola lama susul menyusul merilis keunggulan kandidatnya petahana," ujar pengamat politik dan hukum dari The Indonesian Reform, Martimus Amin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/1).

Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu demikian pula. Namun hasil akhirnya tidak pernah akurat.

"Ahok nyungsep kalah dari pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno," ulas Martimus.

Tragisnya, lanjut Martimus, tidak lama usai pemilihan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua, tepatnya pada tanggal 9 Mei 2017 hakim secara bulat menjatuhkan vonis hukuman penjara dua tahun terhadap Ahok yang terbukti telah melakukan penistaan agama.

Mungkin cerita nasib Ahok akan berkata lain jika survei lembaga tersebut akurat. Ahok terbukti memenangi Pilkada. Secara politik ini akan menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan vonis bebas atau sekadar pidana bersyarat saja terhadap Ahok.

"Ternyata akibat penipuan survei dari lembaga membuat Ahok bernasib sial dangkalan," cetusnya.

Malah kini, para sindikat lembaga survei ditambah Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA yang proposal penawarannya ditolak Prabowo bersatu dengan koor suara sama berusaha mengelabui publik dengan opini-opini rilisnya. Mereka mengklaim petahana Jokmar unggul dan memenangi pertarungan melawan paslon PADI.

"Lembaga survei telah menjadi buta karena duit bayaran. Menafikan data-data akurat terkait pasangan PADI yang selalu dominan dan berjaya mengungguli di seluruh poling media sosial," kritiknya.

Fata bahwa kampanye pasangan PADI sealu gegap gempita dihadiri ratusan ribu lapisan masyarakat luas sepertinya diabaikan. Sementara kampanye pasangan Jokmar hanya dipenuhi undangan bangku kosong.

"Perlawanan rakyat bangkit di mana-mana pose berani mereka simbol dua jari saat berfoto dalam tiap event acara-acara kampanye Jokowi," tegasnya.

Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf stagnan membuat Ketua Tim Kampanye Nasional, Erick Thohir dan Luhut Binsar Pandjaitan tidak segan-segan mengkambinghitamkan cawapres nomor urut 01 itu tidak maksimal berkampanye.

"Sungguh menggelikan. Padahal kiai Ma'ruf awalnya dirayu Jokowi mendampinginya agar ia tidak dianggap jauh dari umat Islam. Ternyata semua itu hanya alat pencitraan belaka. Sebagaimana halnya jokowi menyewa ustaz khusus bisa tampil iman salat," sindirnya.

Ia melihat semua upaya kini dilakukan petahana untuk memenangkan dirinya. Mesin kekuasaan digerakkan dari tingkat atas sampai bawah.

"Polisi, BIN, birokrasi, KPU, dana desa, dana lurah, dana bantuan sosial, dana camat, dana bupati, dana gubernur, dana menteri, sampai dana korupsi, digunakan untuk memenangi pertarungan," tuturnya.

Namun ia meyakini pada akhirnya jua kejahatan pasti akan kalah.

"Sekarang ini Jokmar bukan lagi melawan pasangan PADI, tapi telah berhadapan dengan kekuatan gerakan rakyat semesta. Peran lembaga-survei tidak hanya akan menjerumuskannya dalam kekalahan mengenaskan, tetapi juga menjadikan nasibnya sama seperti Ahok masuk penjara," tutupnya.[rmol]

Tengku Zulkarnain Disarankan Mundur Dari MUI Dan Bergabung Dengan Prabowo

Sangat disayangkan memasuki tahun 2019 atau tahun politik kabar bohong alias hoax masih menghiasa ruang publik. Publik dibuat heboh dengan kabar hoax tujuh kontainer surat suara telah tercoblos.

Dan yang paling disesalkan, informasi itu justru turut disebar melalui cuitan Ustaz Tengku Zulkarnain notabene pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief. Meski belakangan cuitan mereka dihapus.

Berangkat dari situ, massa dari Jaringan Insan Muda Indonesia (JIMI) berunjuk rasa di depan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/1). Mereka meminta agar MUI mengevaluasi posisi Tengku Zulkarnain karena tidak mampu menjaga marwah MUI.

Koordinator aksi JIMI, Faris dalam aksinya mengatakan, seharusnya sekelas Tengku Zulkarnain melakukan cek dan ricek sebelum memposting kabar tujuh kontainer surat suara telah tercoblos.

"Kenapa informasi yang ternyata hoax itu ditelan mentah-mentah yang belum tentu kebenarannya lalu disebar. Ini bukan karakter ulama, mestinya tabayyun terlebih dulu," ujar Faris.

Pihaknya pun mempertanyakan posisi Tengku Zulkarnain, apakah sudah menjadi partai politik yang mengusung Prabowo-Sandi.

"Tengku Zulkarnain ini anggota MUI atau corong parpol, corongnya Prabowo? MUI harus berbenah jika ingin menjaga marwah MUI, jangan biarkan citra MUI tercoreng," tegas Faris.

MUI diharapkan bisa diisi oleh figur-figur yang bisa membawa kedamaian dan kesejukan bukan kebencian dan permusuhan.

"Sangat miris sekali MUI kok diisi orang demikian, bukannya sampaikan ceramah sejuk dan damai," tambah Faris, sambil menyarankan Tengku Zulkarnain sebaiknya mundur diri dari MUI dan bergabung dengan partai pendukung Prabowo-Sandi. [rmol]

TKN Sebut Visi Misi Baru Prabowo Jiplak Jokowi

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Kyai Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menanggapi beredarnya sebuah dokumen yang berisi visi misi baru Prabowo-Sandiaga. Menurutnya, visi misi tersebut justru menjiplak visi misi Jokowi-Ma'ruf.

"Dengan dokumen yang berantakan maka pasangan 02 akhirnya lakukan bongkar pasang yang melahirkan dokumen sama sekali baru. Tapi ironinya, bongkar pasang visi misi itu justru terlihat menjiplak visi misi paslon 01," kata Ace melalui pesan singkat, Jumat 11 Januari 2019.

Menurutnya, visi misi tersebut justru menawarkan hal yang telah dikerjakan oleh Jokowi-JK dalam empat tahun ini. Jadi bongkar pasang justru hasilkan karya jiplakan.

"Sehingga timbul pertanyaan mengenai kemampuan pasangan Prabowo-Sandi untuk menghadirkan gagasan segar, orisinal dan otentik. Gagasan mereka justru mengulang ulang apa yang dikerjakan dan dibuktikan Jokowi-JK," kata Ace.

Ia pun mengkritisi tagline pasangan Calon Prabowo-Sandi berubah menjadi Indonesia Menang. Hal ini dianggap paradoks dengan apa yang sering mereka nyatakan berkali-kali dengan nada pesimis: Indonesia Bubar atau Indonesia Punah. 

"Dan ini juga tak otentik karena Pak Jokowi sering menyebut Indonesia sebagai bangsa pemenang. Jiplak lagi. Ini bisa membuat Indonesia bukan menang tapi menjadi ‘Indonesia Menang-is’," kata Ace.

Ia mengatakan mereka tak menawarkan program aksi yang segar. Ia mempertanyakan bagaimana publik bisa mempercayai mereka bila visi misinya saja berubah-ubah.

"Jangan-jangan dekat pencoblosan akan ubah lagi visi misinya. Ini akan menipu rakyat," kata Ace.

Ia mencermati satu persatu visi-misi yang diserahkan ke KPU 99 persen berbeda dengan dibandingkan visi-misi yang sebelumnya. Menariknya gonta ganti visi misi dilakukan 7 hari menjelang debat I.

"Para panelis sudah selesai menyusun pertanyaan yang akan digunakan sebagai bahan debat I. Panelis menyusun berdasarkan visi misi yang lama," kata Ace.

Menurutnya, gonta ganti dokumen visi misi ini memperlihatkan dari awal pasangan Prabowo-Sandi tak siap dengan tawaran gagasan baru. Sebab isinya hanya penuh jargon dan klise.

"Tidak ada terobosan," kata Ace. [viva]

Kasus Anies Sekadar Tesis Bawaslu, Apa Kabar Gubernur Lain?

Kasus salam dua jari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bisa jadi hanya salah satu tesis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika dipertanyakan tentang pasal 547 UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Mungkin dia jadiin case saja kalau ditanyain jawabnya, saya jalanin peraturan juga kok ini buktinya, kan gitu. Anies pernah kita tanyain yang lain entar dulu yang penting pernah ada," tengarai pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/1).

Namun demi keadilan, Hendri mengimbau Bawaslu juga bersikap adil terhadap semua kepala daerah tanpa terkecuali, bukan semata Anies.

"Pertanyaannya kan Bawaslu takut sama gubernur-gubernur yang lain? kenapa beraninya sama Anies doang? mudah-mudahan bisa dijawablah," harap founder lembaga survei KedaiKopi ini.

Anies sempat dipanggil Bawaslu terkait pose jari telunjuk dan jempolnya seperti salam dua jari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra Senin (17/12/2018) lalu. Pihak Bawaslu menyatakan Anies diduga melanggar pasal 547 UU 7/2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

"Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".[rmol]
© Copyright 2019 Relawan Prabowo | All Right Reserved