Peristiwa

11 Januari 2019

Tudingan Standar Ganda Bawaslu Jelang Vonis untuk Anies

oleh Dian Erika Nugraheny, Amri Amrullah, Antara

Status dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan akan diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumat (11/1). Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah, mengatakan, jika memenuhi unsur pidana, kasus Anies bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian.

"Hari ini kami sedang melakukan kajian internal (di Bogor) dan besok kami lakukan pembahasan kedua dengan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Kemudian status kasus ini akan diputuskan besok," ujar Irvan ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/1).

Dalam pembahasan kedua ini, kata dia, nantinya dapat ditarik kesimpulan. Apakah, kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta itu memenuhi unsur pidana atau tidak.

"Jika tidak memenuhi unsur pidana, maka kasus ini dihentikan. Sebaliknya jika memenuhi unsur pidana maka dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian. Sebab ini kan deliknya pidana, " tegas Irvan.

Dia menambahkan, status kasus ini kemudian akan disampaikan kepada Bawaslu Jawa Barat dan Bawaslu RI. Menurut Irvan, ada ancaman sanksi pidana maksimal tiga tahun penjara jika Anies terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Sebelumnya, pada Senin (7/1), Anies mendatangi kantor Bawaslu RI, Jl Thamrin, Jakarta Pusat. Kedatangan Anies untuk memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Bogor terkait kasus dugaan pelanggaran pemilu, terkait aksinya mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat belum lama ini.

"Saya tadi dipanggil untuk pemeriksaan klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor. Pemanggilannya untuk tanggal 3 Januari," kata Anies, di Jakarta, Senin (7/1).

Namun pada 3 Januari, dia berada di Lombok sehingga dijadwalkan ulang menjadi 7 Januari. Badan Pengawas Pemilu Bogor akhirnya bersedia untuk melakukan permeriksaan itu di Jakarta, sehingga secara transportasi memudahkan Anies lantaran kesibukannya di Jakarta.

"Kemudian ada 27 pertanyaan yang tadi di berikan, prosesnya mulai jam satu selesai jam dua seperempat dan sesudah itu lebih banyak mengecek penulisan berita acara klarifikasi jadi tadi disebutnya adalah permintaan klarifikasi," tutur Gubernur.

Anies menjelaskan, pertanyaan yang diajukan Bawaslu Bogor adalah seputar kegiatan di Sentul International Convention Center, pada waktu itu Anies memberikan sambutan. "Mereka menyampaikan videonya lalu bertanya seputar itu dan saya jelaskan seperti apa yang ada di video itu, saya sampaikan bahwa tidak lebih dan tidak kurang, sehingga tidak perlu saya menambahkan," kata Anies.

Pasal 574 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan, pejabat negara yang dengan sengaja membuat/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, memungkinkan untuk dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bawaslu dinilai tidak netral

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Chusnul Mariyah menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Kasus Anies mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, kata mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini, sejatinya tak perlu dipersoalkan oleh berbagai pihak karena acara itu berlangsung tertutup.

"Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sudah terlihat tidak netral, sudah terlihat dipertanyakan integritas dan kenetralan," kata Chusnul saat menjadi pembicara di dalam topik "2019, Adios Jokowi?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (9/1).

Ia pun balik bertanya kepada penyelenggara pemilu yang terkesan membiarkan kepala daerah dan menteri yang secara terang-terangan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden  tertentu. Chusnul tak mengerti dengan komitmen netralitas dari penyelenggara pemilu.

"Yang terbuka itu dibiarkan, ada 15 kepala daerah, ada menteri dan ada macam-macam. Artinya sudah ada kecenderungan untuk apa pun yang berasal dari oposisi itu cepat sekali. Termasuk ke kontainer itu tugasnya Bawaslu bukan KPU," tukasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyayangkan sikap tidak adil Bawaslu terhadap Anies. Saleh mengkritik sikap Bawaslu yang dianggap berbeda ketika ada kepala daerah yang memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden nomor 01.

Politikus PAN ini berharap Bawaslu bersikap adil dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, kualitas penyelenggaraan pemilu sangat ditentukan oleh netralitas dan profesionalitas penyelenggara.

"Dalam hal ini, Bawaslu dan KPU diharapkan tidak memakai standar ganda dalam melaksanakan tugasnya," ujar Saleh kepada wartawan, Rabu (9/1).

Menurut Saleh, fenomena ini tentu menimbulkan tanda tanya. Sebab , ia menilai muncul perasaan seakan-akan Bawaslu tidak adil. Maka, Saleh menilai, wajar jika kemudian, tim BPN Prabowo-Sandi menuntut agar Bawaslu benar-benar netral dan profesional.

“Kalau saya melihat, tindakan pak Anies masih lebih ditoleransi dibandingkan dengan kepala-kepala daerah lain. Pak Anies itu kan kelihatan hanya menunjukkan dua jari. Itupun masih ada tafsir berbeda-beda soal maknanya," jelasnya. [rbc]

Pasien Penderita Gangguan Jiwa Bakar RSUD Datu Beru Takengon

Pasien penderita gangguan jiwa mengamuk saat dirawat di ruangan rawat kejiwaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Dia lalu membakar ruangan tersebut hingga menghanguskan sejumlah fasilitas di dalamnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Teuku Ahmad Dadek mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Rabu (9/1/2019) malam tadi, sekira pukul 22.00 WIB. Ulah sang pasien sakit jiwa itu membuat panik paramedis dan orang-orang sekitar. Parahnya lagi, pelaku ikut terbakar akibat aksinya.

“Api berhasil dipadamkan BPBD Aceh Tengah. Dari laporan yang saya terima dari kepala pelaksana BPBD Aceh Tengah, satu orang korban mengalami luka bakar,” ujar Dadek, Kamis (10/1/2019).
Pelaku mengalami luka bakar hingga 50 persen di sekujur tubuhnya dan kini masih dirawat. Belum diketahui apa penyebab pria itu mengamuk hingga nekat membakar ruang kejiwaan RSUD Datu Beru.

Saat peristiwa terjadi, majanemen RSUD Datu Beru langsung melaporkan kepada BPBD Aceh Tengah. Petugas langsung menanggulangi kebakaran sehingga hanya sempat membakar satu ruangan dan tidak menjalar ke ruangan lain. [inews]

10 Januari 2019

Masa Depan Tak Jelas, Siswa SMK Wira Samudera Menangis Histeris

 Ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Wira Samudera menangis histeris saat unjuk rasa di halaman Yayasan Pendidikan Pembangunan (YPP) Jalan Kokrosono 70, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/1/2019). Para siswa tak kuasa menahan tangis saat sejumlah rekannya berorasi menuntut kejelasan masa depan karena dampak dari pembongkaran ruang praktik.

"Kami sekolah selama ini sudah memenuhi kewajiban sebagai siswa di sini. Namun kita belum menerima fasilitas yang baik, layak dan sesuai standar yang telah ditetapkan," ungkap perwakilan siswa kelas III, Ahmad Arifin.

Unjuk rasa terpaksa mereka lakukan dipicu persoalan terkait rencana pembangunan ruangan baru pada 2017. Pembangunan tersebut telah 'mengorbankan' ruang laboratorium yang dibongkar. Tetapi, hingga kini belum ada pembangunan seperti yang dijanjikan pihak yayasan.

Adapun laboratorium yang dibongkar meliputi ruang mesin, ruang workshop, lab kimia, lab kelistrikan dan ruang las. Akibatnya, praktikum dialihkan ke depan teras-teras ruang kelas.

"Sekarang saja, dua kelas digabungkan jadi satu, sumpek itu karena ada sejumlah siswa SMK sebelah (satu yayasan) yang dipindah ke sini," ungkapnya.

Melihat kondisi tersebut, para siswa khawatir tidak bisa mengikuti ujian untuk mendapat ijazah ANT dan ATT atau kelautan sebagai syarat bekerja di bidang pelayaran dan kelautan. Sebab, syarat utama mengikuti ujian itu adalah fasilitas sekolah harus lengkap dan setiap tahun diaudit dari dinas terkait.

"Kalau approval (persetujuan penyelenggaraan ujian ijazab AMT) dicabut, maka kami tidak bisa ikut ujian. Kami cuma dapat ijazah SMK. Sedang kalau ikut ujian di luar pasti biayanya mahal," tandas Arifin. [sindo]

Polisi Sebut, Serbuk Bom Molotov di Rumah Ketua KPK Adalah Semen Putih

Polisi belum bisa menyimpulkan isi tas yang tergantung di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di perumahan Graha Indah, blok A9/15 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwonokarena, mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor). Namun, polisi menyebut serbuk yang ada didalam tas adalah semen putih.

“Ya itu labfor masih ngecek tapi itu ada semen putih disitu,” saat dikonfirmasi, Rabu (9/1).

Argo belum bisa memastikan lebih jauh, dan sedang mencari informasi maupun petunjuk untuk mengungkap sosok pelaku yang melakukan hal tersebut.

“Masih bekerja, masih harus di cek dulu. Belum ada pemeriksaan ke Agus Raharjo juga,” katanya.

Sebelumnya, rumah Ketua KPK Agus Raharjo di Bekasi dan rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Kalibata mendapatkan aksi teror berupa lemparan diduga bom molotov pada Rabu dini hari 9 Januari 2019. [pjs]

Sstt….Ada yang Ingin Jebloskan Ahok ke Penjara Lagi

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan segera menghirup udara bebas dan keluar dari balik jeruji besi. Tak kurang dari dua pekan mendatang.

Kebebasan terpidana kasus penodaan agama itu menjadi kabar yang menggembirakan bagi para pendukungnya.

Di sisi lain, bagi yang kontra, tentu menanggapi kebebasan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan sinis.

Demikia hemat pengamat politik Indonesia Public Institu (IPI) Karyono Wibowo kepada Kantor Berita Politik RMOL (Jawa Pos Grup-PojokSatu.d), Kamis (10/1).

“Ada yang menyambut dengan simpatik empati, ada yang menyambut dengan sinis,” katanya.

Bahkan, lanjut dia, ada juga pihak-pihak yang sudah mempersiapkan jebakan untuk Ahok.

Hal itu dilakukan lantaran ada yang menghendaki agar mantan pasangan Joko Widodo di Ibukota itu kembali dipenjara.

“Bahkan ada yang menyiapkan perangkap-perangkap hukum lain untuk menjerat Ahok kembali, gitu kan,” bebernya.

Kendati demikian, sambung Karyono, realitas itu cukup menarik untuk diikuti.

“Ini menarik, suatu realitas yang kita saksikan,” ucapnya.

Untuk diketahui, Ahok dikabarkan akan menghirup udara bebas pada 24 Januari 2019 mendatang.

Disebut-sebut, ia akan kembali berkecimpung dalam dunia politik. PDIP pun dikabarkan sebagai parpol yang akan menjadi pelabuhannya.

Namun di sisi lain, ada juga kabar yang menyebut bahwa duda Veronica Tan itu akan menekuni dunia bisnis.

Dikabarkan pula, ia akan segera mengakhiri status dudanya dengan meminang perempuan yang selama ini dirumorkan anggota polisi, mantan pengawal Veronica Tan. [pjs]

Jika Prabowo Terpilih, Kasus Novel akan Terungkap dalam 100 Hari Kerja

Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade, berharap aparat kepolisian dapat mengungkap aksi teror di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Jangan sampai kasus tersebut memuai begitu saja dan tidak dapat diungkap, seperti kasus teror air keras atas Novel Baswedan.

"Polisi seharusnya dapat menyelesaikan kasus-kasus teror terhadap pimpinan KPK itu. Harus dapat diungkap dan diusut tuntas siapa pelakunya dan apa motifnya," kata Andre saat dihubungi VIVA Kamis 10 Januari 2019.

Andre mengatakan, sampai saat ini ada beberapa kasus teror terhadap sejumlah Anggota KPK yang belum dapat diungkap. Yang paling menonjol adalah kasus penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan.

Andre mengatakan, apabila Prabowo-Sandi terpilih memimpin Indonesia, kasus teror terhadap Novel Baswedan akan diungkap dalam 100 hari kerja. Selain itu, kasus-kasus lainnya yang masih belum terungkap akan secara tegas diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo-Sandi.

"Kami jamin, apabila Prabowo-Sandi terpilih, [pengungkapan] kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan dapat selesai dalam 100 hari kerja," ujarnya.

Andre mengatakan, Prabowo-Sandi akan terus mendukung KPK melakukan penegakan hukum.

"Prabowo ada di belakang KPK. Jadi kita tidak hanya bernarasi mendukung KPK tapi harus menunjukkan keberpihakan kepada KPK," ujarnya. [viva]

Megawati Pidato Berapi-api, Beberapa Kader PDIP Tiduran

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya pada perayaan HUT PDIP ke-46, di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/1). Banyak hal yang disampaikan Megawati, salah satunya terkait permintaannya agar seluruh kader PDIP di tiap level struktur partai untuk berani menyampaikan otokritik.
Namun, di tengah pidato Megawati yang berap-api, segelintir kader PDIP justru tak menggubris pesan politik yang disampaikan oleh ketua umumnya itu. Sejumlah kader justru terlihat tidur-tiduran sambil bermain telepon genggam di salah satu hall JI-Expo.
Sebagian lain asyik membentuk lingkaran ngobrol. Ruangan ini memang bukan hall utama, tapi ruangan yang berada tepat di sebelah kiri ruang utama.



Mereka tampak nyaman merebahkan badan di atas karpet berwarna merah, senada dengan lambang partainya. Sementara, di layar besar terlihat Megawati sedang menyampaikan pidato politiknya kepada ribuan kader PDIP di hall utama JI-Expo.
Sementara di ruang utama, suasana relatif lebih kondusif karena sangat padat oleh pengurus dan kader PDIP.
Selang beberapa menit kemudian, kader-kader PDIP yang tiduran di atas karpet ditegur oleh salah satu petugas PDIP. Mereka sontak langsung berdiri dan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Namun sebagian dari mereka justru keluar hall acara.



Saat ini, Megawati masih menyampaikan pidato politiknya. Di tempat duduk VIP, Presiden Joko Widodo terlihat sangat memerhatikan pidato yang disampaikan ketua umumnya. Beberapa kali, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertepuk tangan atas pidato politik Megawati yang berapi-api.

[kumparan]

Pendapatan Anjlok, Freeport Tak Bagi Dividen Hingga 2020

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium alias Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan PT Freeport Indonesia tidak bakal membagikan dividen selama dua tahun atau hingga 2020. Musababnya, EBITDA Freeport dalam dua tahun ini akan merosot drastis akibat akan berhentinya produksi dari tambang terbuka Grasberg tahun ini.

"Jadi kita enggak bakal bagi dividen selama dua tahun, nol sampai 2020," ujar Budi di KAHMI Center, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. Menurut dia, pendapatan dari produksi di tambang bawah tanah itu bakal mulai ada pada 2021. Saat itu, produksi diperkirakan baru sedikit dan akan mulai besar pada 2022 hingga mencapai kestabilan pada 2023.

Budi mengatakan pendapatan PT Freeport Indonesia bakal kembali naik pada 2023 setelah diperkirakan anjlok sekitar 2019 dan 2020. Tahun ini EBITDA Freeport bakal merosot ketimbang sebelumnya lantaran Grasberg Open Pit habis pada 2019 dan diganti dengan tambang bawah tanah.

Dalam keadaan stabil, perseroan bisa mendapat laba US$ 2 miliar per tahun. Adapun revenue perseroan akan sebesar US$ 7 miliar per tahun atau sekitar Rp 98 triliun per tahun dengan asumsi nilai tukar Rp 14 ribu per dolar AS. Selanjutnya, EBITDA perseroan dalam keadaan stabil mencapai US$ 4 miliar atau RP 56 triliun.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono mengatakan EBITDA Freeport diperkirakan turun dari US$ 4 miliar menjadi sekira US$ 1 miliar saja pada 2019 ini.

Namun, ia menegaskan pendapatan Freeport turun bukan lantaran perkara menipisnya cadangan maupun kadar barang tambang di sana. Penurunan itu disebabkan proses produksi di tambang bawah tanah Grasberg masih belum dimulai.

Setelah tambang bawah tanah beroperasi, Bambang optimistis pendapatan PT Freeport Indonesia bakal mulai naik kembali. "Sejak 2020 dan 2021 akan naik lagi sampai 2025, nanti 2025 akan mulai stabil," ujar Bambang. [tempo]
© Copyright 2019 Relawan Prabowo | All Right Reserved