Peristiwa

11 Januari 2019

Tolak Ada Kampanye, 1.000 Tempat Ibadah di Jakbar Dipasangi Spanduk

Pemkot Jakarta Barat beserta tokoh agama dan aparat TNI-Polri melakukan pemasangan 1.000 spanduk di tempat ibadah. Spanduk tersebut dipasang di masjid hingga wihara yang ada di Jakbar.

"FKUB menginisiasi launching pemasangan spanduk, jumlahnya cukup banyak, seribu ya, nanti akan dipasang di semua tempat-tempat ibadah, masjid, gereja, pura, wihara dan lain-lain sebagainya," kata Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Muhammad Zen, di Masjid Raya Al Amanah, Jl Indra Loka I, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (11/1/2019).

Dia mengatakan kegiatan didasarkan pada UU 27/2017 tentang Pemilu yang melarang adanya kegiatan kampanye di tempat ibadah dan sekolah. Zen mengatakan jika aturan dilanggar, ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak yang melanggar.

Pemasangan spanduk di Gereja Pantekosta Kharismatika


"Kemudian ada UU Pemilu nomor 27 tahun 2017 memang ada ketentuan tidak boleh berkampanye di tempat-tempat ibadah, di instansi pemerintah dan di sekolah-sekolah, itu tidak boleh. Oleh karena itu ketentuan dari Undang-Undang tersebut kita patuhi, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian akan ada sanksi, baik dari penyelenggara, peserta, pasti akan diproses," bebernya.

Baca juga: Ada 226 Dugaan Pelanggaran Kampanye di Fasilitas Pemerintahan

Di lokasi yang sama, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan pemasangan 1.000 spanduk ini diharapkan bisa menjaga kerukunan beragama jelang pemilu 2019. Spanduk ini juga dipasang untuk mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam penyebaran berita bohong (hoax), SARA, dan radikalisme.

Dia merinci ada 860 masjid, 237 gereja, dan 85 wihara yang disambangi. Hengki mengingatkan masyarakat untuk atas peristiwa pembunuhan di Madura yang dilatarbelakangi perbedaan pilihan politik.Dia mengharapkan hal itu tak terulang.

"Dalam istilah kepolisian, ini langkah pemahaman hukum dan sosial, dengan membaca ini di tiap tempat ibadah, mungkin ada yang ingin menyampaikan khotbahnya bahwa sudah ada aturannya dalam UU Pemilu, tempat ibadah, sekolah dan instansi pemerintah tidak boleh (jadi tempat kampanye)," ucap Hengki.

Pemasangan spanduk di Pura Candra Prabha
Hengki, mengutip ucapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan masjid boleh jadi tempat belajar politik. Namun bukan sekadar politik praktis.

"Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, boleh saja tempat ibadah dijadikan tempat politik, tapi politik yang sifatnya substantif, artinya berbicara tentang kenegaraan, berbicara tentang bangsa, tidak dalam sasaran politik praktis. Milih A dan milih B," bebernya.

Sementara itu, Dandim 0503 Jakarta Barat, Letkol Andre Masengi, yang juga di lokasi menyatakan mendukung kegiatan ini. Pemasangan spanduk penting untuk mengingatkan agar perbedaan pilihan politik tak membuat masyarakat terpecah.

"Jangan sampai kita berbeda pilihan dalam politik, buntut-buntutnya akan membenturkan kita sesama anak bangsa. Nah ini diharapkan tidak terjadi, bisa berbeda saya memilih calon A, calon B, tetapi kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar sesama anak bangsa harus terjaga dengan baik," tutur Andre. [dtk]

Nikah karena Dijodohkan, Pengantin Wanita Ini Menangis di Pelaminan Minta Pulang

Pernikahan adalah sebuah proses penyatuan ikatan perkawinan yang disahkan secara agama dan dikuatkan oleh aturan hukum di suatu negara. Kebahagiaan dalam perkawinan lazimnya dapat terwujud apabila kedua pihak saling mendapat restu dari kedua orangtua.

Namun, apa jadinya jika pernikahan dilakukan karena keterpaksaan lantaran dijodohkan orangtua? Tak sedikit kasus pernikahan akibat perjodohan berakhir dengan cerita pilu, seperti yang viral di media sosial ini.

Seorang pengantin wanita menangis tersedu-sedu di atas panggung pelaminan lantaran menikah dengan pria yang bukan pilihan hatinya. Dalam video yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook Yuni Rusmini pada Kamis (10/1/2019), tampak wanita berkebaya biru itu terus menangis meraung-raung.

Ia terus menangis sejadi-jadinya hingga menjadi pusat perhatian para tamu. Terdengar suara sejumlah orang berupaya menenangkannya. Bahkan seorang pria naik ke atas panggung untuk menenangkan wanita yang belum diketahui identitasnya itu.

Sementara si pengantin pria hanya duduk terdiam di kursi pelaminan dengan ekspresi dingin tanpa reaksi apapun. Sempat terdengar beberapa kata yang terlontar dari mulut wanita berhijab itu, namun tidak terdengar jelas.

"Ketika pernikahan dijodohkan. Pesta perkawinan sudah berlangsung. Sang pengantin perempuan menangis tersedu minta pulang katanya. Siapa yang harus disalahkan kalau sudah begini? Semoga pasangan ini mampu menghadapi dan dimudahkan urusannya. Amin ya robbal alamin," tulis Yuni dalam keterangan video.

Belum diketahui kapan dan di mana peristiwa itu direkam. Identitas kedua mempelai juga masih misterius. Namun, menurut informasi dari akun Instagram @makassar_iinfo, peristiwa ini terjadi di Kalimantan.

"Miris.. baru-baru ini kejadian di Kalimantan. Akibat dijodohkan, mempelai perempuan menangis tak henti-hentinya ingin minta pulang. Parahnya lagi si laki-laki sudah resepsi nikahan tapi perempuan minta balik karena mereka dijodohkan," tulis @makassar_iinfo. [okz]

Video:


GP Ansor Sebut Kelompok Radikal Menginduk ke Satu Capres

Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menyatakan kelompok-kelompok radikal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia mulai terkonsolidasi menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. GP Ansor menyebut telah memetakan wilayah yang menjadi lokasi mereka membangun konsolidasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dan jajaran pengurusnya usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1). Pria yang akrab disapa Gus Yaqut menyebut kelompok radikal ini di antaranya berada di Jawa Barat dan Riau.

"Banyak kita temukan, banyak wilayah kalau mau disebut di luar Jawa banyak, di Jawa Barat ada. Jadi banyak yang kita temukan, di Riau misalnya, terkonsolidir mereka, di Jawa Barat apalagi," kata dia.

Gus Yaqut mengatakan konsolidasi yang mereka lakukan bukan untuk mengacaukan jalannya pemilihan umum 2019. Justru, kata Gus Yaqut mereka membawa agenda mendirikan negara Islam atau NKRI Bersyariah dengan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Mereka menginduk dalam salah satu kontestan pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka," ujarnya.

Saat disinggung pasangan calon yang didukung kelompok radikal ini adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gus Yaqut tak menjawab tegas. Menurutnya, banyak fakta yang menunjukkan bahwa kelompok radikal ini mendukung salah satu kontestan Pilpres 2019.

"Saya tidak mau sebut itu, tapi faktanya ada. Saya kira rekan-rekan wartawan tahu," kata dia.

Yaqut menyatakan akan melawan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat dukungan kelompok radikal tersebut. Namun ia tak merinci siapa saja kelompok radikal yang dirinya maksud.

"Kami akan kunci siapa yang mereka dukung, kami akan lawan siapa yang mereka dukung," ujarnya.

Bukan Dukung Jokowi-Ma'ruf

Gus Yaqut mengklaim kedatangan dirinya dan pengurus wilayah GP Ansor bukan sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menurut dia, GP Ansor sebagai institusi terikat Khittah NU 1926, yang melarang terlibat politik praktis.

"Tapi sebagai individu kita bebas merdeka. dan kita sudah sepakat saya bersama seluruh kader Indonesia dan ketua ketua sudah bersepakat bahwa kita akan mendukung calon yang terbaik," kata dia.

Namun, Gus Yaqut tak mengatakan dengan jelas siapa yang dirinya maksud calon terbaik. Dia mengaku sampai hari ini pihaknya baru bertemu dengan pasangan Jokowi-Ma'ruf terkait dengan Pilpres 2019.

"Sampai hari ini kita baru bertemu Pak Jokowi," tuturnya.

Lebih lanjut, Gus Yaqut mengatakan bahwa Jokowi menyambut baik terkait dengan laporan soal kelompok radikal yang terkonsolidasi saat pesta demokrasi lima tahunan ini. Jokowi, kata Yaqut, berpesan agar masyarakat bersama-sama menjaga keberagaman masyarakat Indonesia.

"Jadi keberagaman itu sunatullah, keniscayaan. Jadi kita itu tidak boleh ada orang yang memperjuangkan kemauan mereka sendiri," kata dia.v[cnn]

Mengapa Semua Kasus Teror ke KPK Belum Terungkap?

Serangan di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Laode Muhammad Syarief menjadi teror kesembilan yang dialami pegawai, pejabat maupun pemimpin KPK.

Teror terbaru ini, menurut Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo adalah imbas dari tak pernah terselesaikannya kasus-kasus sebelumnya, seperti kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan.

"Kami sudah memprediksi itu. Pasti kalau kasus Novel tidak terungkap, pasti mereka akan meneror terus," ungkap Yudi.

Hal serupa diutarakan pakar hukum dan HAM Bivitri Susanti. Anggota Dewan Pengurus Transparency International Indonesia ini juga berpendapat bahwa aksi teror yang menyasar pimpinan atau anggota KPK selama ini, bukan untuk "melenyapkan" mereka, namun untuk memberi pesan bahwa "apa yang mereka lakukan itu sudah mengganggu (jaringan koruptor) sehingga harus dihentikan."

Pesan lain yang ingin disampaikan lewat serangan di rumah dua pimpinan KPK itu menurut Yudi Purnomo adalah ""ketika Anda memberantas korupsi, resikonya bukan hanya Anda, tapi keluarga Anda", karena yang diserang adalah rumah."

" Dilakukan oleh profesional "

Yudi Purnomo juga memperkirakan bahwa serangan itu dilakukan oleh orang yang profesional.

"Kalau berdasarkan temuan Komnas HAM yang kemarin disampaikan terkait kasusnya bang Novel, memang pelaku-pelaku ini orangnya profesional, sistematis, terorganisir, jadi memang polisi kesulitan sekali mengungkapkan kasus ini karena orang-orang ini mampu menghilangkan jejak," ujar Yudi.

"Misalnya CCTV yang dipasang di seluruh tempat pimpinan dan pegawai KPK yang rawan diteror, mereka mampu mengelabui. Ataupun kayak di rumah Bang Afif, ketahuan orangnya, jelas, tapi ternyata tidak ketangkap. Sidik jari pun mereka tidak meninggalkan", paparnya.

Namun Yudi tak langsung menyimpulkan jika ada hubungan antara teror-teror sebelumnya dengan teror di rumah dua pemimpin KPK itu, meski ada pola-pola yang berulang.

"Misalnya ini pake bom. Yang dulu penyidik Afif juga diduga bom. (Pelaku) Novel ada dua orang. Ini di rumah Pak Syarif juga dua orang. Trus menggunakan motor," ungkap Yudi.

Mengapa tidak ada penyelesaian?

Selain teror ke rumah dua pimpinan KPK ini, teror-teror lain yang pernah dialami oleh anggota atau pimpinan KPK antara lain penyerbuan ke rumah aman KPK, ancaman bom ke pemimpin dan penyidik KPK, penyiraman air keras ke kendaraan milik penyidik serta pegawai KPK, perampasan perlengkapan milik penyidik KPK, penangkapan dan penculikan penyidik yang sedang bertugas.

Namun tak ada satupun dari kasus-kasus ini yang berhasil diselesaikan oleh KPK yang menimbulkan pertanyaan: Mengapa?

"Tidak salah ketika kita kemudian bertanya-tanya apa yang menyebabkan pihak kepolisian atau pihak-pihak lainnya tidak mau mengusut kasus-kasus seperti ini. Apakah mereka jadinya bisa dikaitkan atau berada di jejaring yang tidak suka dengan efektivitas kerja KPK? Tidak salah jika kita bertanya seperti itu," kata Bivitri Susanti.

Bivitri menyimpulkan bahwa apa yang harus dilakukan adalah untuk "mengusut tuntas" semua kasus terkait teror KPK.

"Karena kalau ini tidak diusut, mulai dari kasus Novel hingga kasus yang kemarin, teror-teror ini akan terus terjadi."

Polisi `Berkomitmen`

Juru bicara kepolisian RI, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa kesulitan setiap kasus itu berbeda-beda. Namun untuk kasus teror serangan yang terjadi di rumah dua pimpinan KPK pada Rabu (09/01) dini hari, kepolisian masih mendalaminya.

"Tetap komitmen kita, akan sesegera mungkin menuntaskan setiap kasus, bukan kasus ini saja, semuanya menjadi atensi dan semuanya memiliki tingkat yang sama, akan kita selesaikan setuntas-tuntasnya", kata Dedi Prasetyo kepada para wartawan dalam sebuah konferensi pers pada Kamis (10/01).

Sebuah bom palsu diletakkan di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di Kota Bekasi dan dua bom molotov dilemparkan ke rumah Laode Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan. Kedua insiden itu terpaut beberapa jam. [viva]

Tekan Kenakalan Remaja, Anies Geber Program Magrib Mengaji

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan lurah-lurah di seluruh Jakarta menggeber program salat subuh berjemaah dan magrib mengaji. Program tersebut ditujukan untuk menekan kenakalan remaja, seperti tawuran atau konsumsi narkotik.

Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali, mengatakan program tersebut mulai direalisasikan tahun ini. Targetnya, menjadikan masjid sebagai safe house atau tempat aman bagi remaja agar tidak terjerumus dalam kenakalan.

“Sekarang ini banyak sekali, terutama anak-anak muda, melakukan tawuran dan (mengkonsumsi) narkoba,”katanya, kemarin.

Marullah menjelaskan, program subuh berjemaah dan magrib mengaji juga ditujukan untuk menciptakan kerukunan di antara masyarakat. Program ini akan direalisasikan di semua kelurahan di Jakarta, terutama yang rawan kerusuhan serta kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba.

Di Jakarta Selatan, pemerintah DKI telah menganggarkan sekitar Rp 1,43 miliar untuk pembiayaan program tersebut di semua masjid di 65 kelurahan. Setiap kali kegiatan, anggarannya Rp 500 ribu. Setiap masjid mendapat jatah melaksanakan empat kali kegiatan dalam sebulan hingga 11 bulan.

Menurut Marullah, sejumlah kelurahan di wilayahnya telah memulai aktivitas program subuh berjemaah dan magrib mengaji pada pekan pertama awal tahun. “Ada beberapa sudah memulai dari pekan lalu,”ujamya.

Nofia Enita, Sekretaris Lurah Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengatakan masih membahas waktu pelaksanaan program magrib mengaji tersebut. Sebab, selama ini, sebagian masjid di kelurahan tersebut sudah menyelenggarakan pengajian rutin untuk anak-anak dan remaja. “Biasanya anak-anak sore sudah ngaji. Kan tidak mungkin magrib ada lagi. Pasti capek itu,” ucapnya.

Nofia berupaya menggandeng pengurus karang taruna untuk menjangkau remaja di Kelurahan Rawa Barat agar bersedia ikut program mengaji. Dia berharap program tersebut bisa mengatasi kenakalan remaja seperti tawuran yang kerap terjadi di Rawa Barat. Nofia menambahkan, kelurahan akan memakai dana dari pemerintah DKI guna membayar guru mengaji atau ustad yang berceramah untuk para remaja.

Tahun lalu, Pemerintah Kota Tangerang juga menggalakkan program magrib mengaji mulai pukul 18.00 hingga 19.30. Pada jam itu, orang tua diimbau mematikan televisi dan meminta anaknya berangkat mengaji atau belajar bagi yang tidak ke surau.

Wali Kota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah, kala itu mengatakan program magrib mengaji diraneang agar pada jam-jam tersebut anak-anak dan remaja tidak berkeliaran di luar rumah. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Tangerang, Felix Mulyawan, mengatakan program magrib mengaji dan belajar itu dipantau 1.325 kader posyandu, guru mengaji, pengurus rukun tetangga, dan rukun warga setempat. Menurut Felix, program itu cukup efektif mengurangi anak-anak yang bermain di luar rumah pada jam-jam tersebut. [aksaran]

Ketika Kasus Vanessa Angel Diseret Dalam Pusaran Pilpres

Kasus prostitusi online yang melibatkan artis Vanessa Angel menjadi bahan pembicaraan sejumlah warganet.

Bahkan, komentarnya bermacam-macam. Ada komentar nyaris tidak terkontrol, bahasanya vulgar, ada juga yang menyeretnya ke wilayah politik Pilpres 2019.

Misalnya, seperti yang disampaikan pegiat media sosial yang juga pendukung Jokowi, Denny Siregar di akun Twitter miliknya @Dennysiregar7.

"Habis bayar sekali crot 80 juta, terus teriak, "jaman Jokowi apa-apa mahal !!" tulis Denny Siregar seperti dilansir RMOLJatim, Kamis (10/1).

Rekan Denny Siregar yang juga sama-sama pegiat medsos dan pendukung Jokowi, Permadi Arya alias Abu Janda juga menyampaikan hal yang serupa, sembari menyerempet paslon Prabowo-Sandi.

"Masih banyak yang sanggup bayar apem 80 juta sekali tembak adalah bukti Pak Prabowo dan Sandiaga Uno nebar hoax dengan mengatakan 'rakyat makin miskin'," ungkap Abu Janda di akun @permadiaktivis.

Pegiat medsos yang pernah diundang Jokowi ke Istana, Afi Nihaya Faradisa tidak mau kalah. Afi yang pernah menjadi perbincangan karena kasus plagiarisme, menulis panjang lebar tentang kasus Vanessa yang diunggah di akun Facebook.

Salah satu poin yang disampaikan Afi yaitu menganalogikan kasus Vanessa layaknya hukum pasar pada bidang ekonomi.

"Ada permintaan, ada penawaran. Hukum pasar dalam bidang ekonomi pasti seperti itu. Dan VA berhasil melampaui hukum pasar tersebut, dia menciptakan pasarnya sendiri. Dia yang memegang kontrol dan otoritas atas harga, bukan konsumennya," tulis Afi

"Saya justru penasaran bagaimana VA membangun value/nilai dirinya, sehingga orang-orang mau membayar tinggi di atas harga pasar reguler. Seperti produk Apple Inc. atau tas Hermes- kita bisa belajar dari sana," demikian Afi. [rmol]

Aksi Kubur Diri Buruh Sopir Tangki Berlanjut Di Depan Istana

Hujan deras mengguyur ratusan pekerja yang tergabung dalam Awak Mobil Tangki (AMK) di PT Pertamina, yang pilih bertahan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, sejak kemarin (Rabu, 9/1).

Semalaman suntuk mereka tidak tidur menanti kabar baik dari Istana. Menginap di situ meski hanya beratapkan terpal biru yang dijadikan tenda.

Pagi ini (Kamis, 10/1) masih di depan Istana Negara, sebanyak 20 orang perwakilan AMK yang sudah kubur diri dan kemungkinan akan terus bertambah.

Koordinator aksi AMT, Legiran menyampaikan, tahun ketiga ini, mereka masih memperjuangkan upah lembur yang tak kunjung diberikan.

Para pekerja yang masuk kategori pekerja BUMN itu pun tidak mengerti lagi bagaimana menuntut hak-hak mereka, selain menggelar aksi unjuk rasa.

"Tidak direspon. Kami akan terus aksi sampai tuntutan kami dipenuhi," ujar Legiran.

Ada sebanyak 2119 awak mobil tanki yang tidak mendapatkan upah lembur selama dua tahun lebih. Menurut dia, semuanya bekerja di sekitar Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan di beberapa bagian yang diperintahkan.

Sebelum aksi-aksi menginap di kantor Kementerian BUMN dan Istana Negara, kata Legiran, mereka juga sudah pernah menggelar aksi mogok.

Aksi mogok itu dilakukan di depan salah satu jembatan Terminal BBM Plumpang hingga 26 Juni 2017 lalu.[rmol]

Zulkifli Disoraki di HUT PDIP, PAN: Tak Bisa Terima Tamu dengan Baik

Jakarta - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan disoraki saat menghadiri HUT PDIP ke-46 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. PAN menyebut kader PDIP tak bisa menerima tamu dengan baik.

"Kalau persoalan mereka menyoraki Bang Zul ya, berarti mereka tidak bisa menerima tamu dengan baik," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Zulkifli Disoraki di HUT PDIP, PAN: Tak Bisa Terima Tamu dengan Baik

Meski demikian, Yandri memaklumi hal itu. Ia menduga kader PDIP terbawa situasi menjelang Pemilu 2019.

"Nggak apa-apa ya, namanya mungkin terbawa situasi pilpres, situasi pemilu," ujarnya.

Karena itu, menurut Yandri, kehadiran Zul dalam acara HUT PDIP patut diapresiasi. Situasi politik menjelang Pemilu 2019, diakui Yandri, kian panas.

"Tapi menurut saya, sikap Bang Zul itu harus kita apresiasi, mau datang di situasi yang mungkin hari ini sedang bersaing yang sangat ketat ya. Keberanian Bang Zul harus diapresiasi," kata Yandri.

Zulkifli disoraki kader PDIP saat pembawa acara HUT PDIP menyapanya. Tak hanya sekali, Zul kembali disoraki saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyapa para tamu undangan ketika memberikan pidato. [dtk]
© Copyright 2019 Relawan Prabowo | All Right Reserved