Peristiwa

11 Januari 2019

Tolak Ada Kampanye, 1.000 Tempat Ibadah di Jakbar Dipasangi Spanduk

Pemkot Jakarta Barat beserta tokoh agama dan aparat TNI-Polri melakukan pemasangan 1.000 spanduk di tempat ibadah. Spanduk tersebut dipasang di masjid hingga wihara yang ada di Jakbar.

"FKUB menginisiasi launching pemasangan spanduk, jumlahnya cukup banyak, seribu ya, nanti akan dipasang di semua tempat-tempat ibadah, masjid, gereja, pura, wihara dan lain-lain sebagainya," kata Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Muhammad Zen, di Masjid Raya Al Amanah, Jl Indra Loka I, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (11/1/2019).

Dia mengatakan kegiatan didasarkan pada UU 27/2017 tentang Pemilu yang melarang adanya kegiatan kampanye di tempat ibadah dan sekolah. Zen mengatakan jika aturan dilanggar, ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak yang melanggar.

Pemasangan spanduk di Gereja Pantekosta Kharismatika


"Kemudian ada UU Pemilu nomor 27 tahun 2017 memang ada ketentuan tidak boleh berkampanye di tempat-tempat ibadah, di instansi pemerintah dan di sekolah-sekolah, itu tidak boleh. Oleh karena itu ketentuan dari Undang-Undang tersebut kita patuhi, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian akan ada sanksi, baik dari penyelenggara, peserta, pasti akan diproses," bebernya.

Baca juga: Ada 226 Dugaan Pelanggaran Kampanye di Fasilitas Pemerintahan

Di lokasi yang sama, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan pemasangan 1.000 spanduk ini diharapkan bisa menjaga kerukunan beragama jelang pemilu 2019. Spanduk ini juga dipasang untuk mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam penyebaran berita bohong (hoax), SARA, dan radikalisme.

Dia merinci ada 860 masjid, 237 gereja, dan 85 wihara yang disambangi. Hengki mengingatkan masyarakat untuk atas peristiwa pembunuhan di Madura yang dilatarbelakangi perbedaan pilihan politik.Dia mengharapkan hal itu tak terulang.

"Dalam istilah kepolisian, ini langkah pemahaman hukum dan sosial, dengan membaca ini di tiap tempat ibadah, mungkin ada yang ingin menyampaikan khotbahnya bahwa sudah ada aturannya dalam UU Pemilu, tempat ibadah, sekolah dan instansi pemerintah tidak boleh (jadi tempat kampanye)," ucap Hengki.

Pemasangan spanduk di Pura Candra Prabha
Hengki, mengutip ucapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan masjid boleh jadi tempat belajar politik. Namun bukan sekadar politik praktis.

"Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, boleh saja tempat ibadah dijadikan tempat politik, tapi politik yang sifatnya substantif, artinya berbicara tentang kenegaraan, berbicara tentang bangsa, tidak dalam sasaran politik praktis. Milih A dan milih B," bebernya.

Sementara itu, Dandim 0503 Jakarta Barat, Letkol Andre Masengi, yang juga di lokasi menyatakan mendukung kegiatan ini. Pemasangan spanduk penting untuk mengingatkan agar perbedaan pilihan politik tak membuat masyarakat terpecah.

"Jangan sampai kita berbeda pilihan dalam politik, buntut-buntutnya akan membenturkan kita sesama anak bangsa. Nah ini diharapkan tidak terjadi, bisa berbeda saya memilih calon A, calon B, tetapi kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar sesama anak bangsa harus terjaga dengan baik," tutur Andre. [dtk]

Nikah karena Dijodohkan, Pengantin Wanita Ini Menangis di Pelaminan Minta Pulang

Pernikahan adalah sebuah proses penyatuan ikatan perkawinan yang disahkan secara agama dan dikuatkan oleh aturan hukum di suatu negara. Kebahagiaan dalam perkawinan lazimnya dapat terwujud apabila kedua pihak saling mendapat restu dari kedua orangtua.

Namun, apa jadinya jika pernikahan dilakukan karena keterpaksaan lantaran dijodohkan orangtua? Tak sedikit kasus pernikahan akibat perjodohan berakhir dengan cerita pilu, seperti yang viral di media sosial ini.

Seorang pengantin wanita menangis tersedu-sedu di atas panggung pelaminan lantaran menikah dengan pria yang bukan pilihan hatinya. Dalam video yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook Yuni Rusmini pada Kamis (10/1/2019), tampak wanita berkebaya biru itu terus menangis meraung-raung.

Ia terus menangis sejadi-jadinya hingga menjadi pusat perhatian para tamu. Terdengar suara sejumlah orang berupaya menenangkannya. Bahkan seorang pria naik ke atas panggung untuk menenangkan wanita yang belum diketahui identitasnya itu.

Sementara si pengantin pria hanya duduk terdiam di kursi pelaminan dengan ekspresi dingin tanpa reaksi apapun. Sempat terdengar beberapa kata yang terlontar dari mulut wanita berhijab itu, namun tidak terdengar jelas.

"Ketika pernikahan dijodohkan. Pesta perkawinan sudah berlangsung. Sang pengantin perempuan menangis tersedu minta pulang katanya. Siapa yang harus disalahkan kalau sudah begini? Semoga pasangan ini mampu menghadapi dan dimudahkan urusannya. Amin ya robbal alamin," tulis Yuni dalam keterangan video.

Belum diketahui kapan dan di mana peristiwa itu direkam. Identitas kedua mempelai juga masih misterius. Namun, menurut informasi dari akun Instagram @makassar_iinfo, peristiwa ini terjadi di Kalimantan.

"Miris.. baru-baru ini kejadian di Kalimantan. Akibat dijodohkan, mempelai perempuan menangis tak henti-hentinya ingin minta pulang. Parahnya lagi si laki-laki sudah resepsi nikahan tapi perempuan minta balik karena mereka dijodohkan," tulis @makassar_iinfo. [okz]

Video:


GP Ansor Sebut Kelompok Radikal Menginduk ke Satu Capres

Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menyatakan kelompok-kelompok radikal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia mulai terkonsolidasi menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. GP Ansor menyebut telah memetakan wilayah yang menjadi lokasi mereka membangun konsolidasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dan jajaran pengurusnya usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1). Pria yang akrab disapa Gus Yaqut menyebut kelompok radikal ini di antaranya berada di Jawa Barat dan Riau.

"Banyak kita temukan, banyak wilayah kalau mau disebut di luar Jawa banyak, di Jawa Barat ada. Jadi banyak yang kita temukan, di Riau misalnya, terkonsolidir mereka, di Jawa Barat apalagi," kata dia.

Gus Yaqut mengatakan konsolidasi yang mereka lakukan bukan untuk mengacaukan jalannya pemilihan umum 2019. Justru, kata Gus Yaqut mereka membawa agenda mendirikan negara Islam atau NKRI Bersyariah dengan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Mereka menginduk dalam salah satu kontestan pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka," ujarnya.

Saat disinggung pasangan calon yang didukung kelompok radikal ini adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gus Yaqut tak menjawab tegas. Menurutnya, banyak fakta yang menunjukkan bahwa kelompok radikal ini mendukung salah satu kontestan Pilpres 2019.

"Saya tidak mau sebut itu, tapi faktanya ada. Saya kira rekan-rekan wartawan tahu," kata dia.

Yaqut menyatakan akan melawan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat dukungan kelompok radikal tersebut. Namun ia tak merinci siapa saja kelompok radikal yang dirinya maksud.

"Kami akan kunci siapa yang mereka dukung, kami akan lawan siapa yang mereka dukung," ujarnya.

Bukan Dukung Jokowi-Ma'ruf

Gus Yaqut mengklaim kedatangan dirinya dan pengurus wilayah GP Ansor bukan sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menurut dia, GP Ansor sebagai institusi terikat Khittah NU 1926, yang melarang terlibat politik praktis.

"Tapi sebagai individu kita bebas merdeka. dan kita sudah sepakat saya bersama seluruh kader Indonesia dan ketua ketua sudah bersepakat bahwa kita akan mendukung calon yang terbaik," kata dia.

Namun, Gus Yaqut tak mengatakan dengan jelas siapa yang dirinya maksud calon terbaik. Dia mengaku sampai hari ini pihaknya baru bertemu dengan pasangan Jokowi-Ma'ruf terkait dengan Pilpres 2019.

"Sampai hari ini kita baru bertemu Pak Jokowi," tuturnya.

Lebih lanjut, Gus Yaqut mengatakan bahwa Jokowi menyambut baik terkait dengan laporan soal kelompok radikal yang terkonsolidasi saat pesta demokrasi lima tahunan ini. Jokowi, kata Yaqut, berpesan agar masyarakat bersama-sama menjaga keberagaman masyarakat Indonesia.

"Jadi keberagaman itu sunatullah, keniscayaan. Jadi kita itu tidak boleh ada orang yang memperjuangkan kemauan mereka sendiri," kata dia.v[cnn]

Mengapa Semua Kasus Teror ke KPK Belum Terungkap?

Serangan di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Laode Muhammad Syarief menjadi teror kesembilan yang dialami pegawai, pejabat maupun pemimpin KPK.

Teror terbaru ini, menurut Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo adalah imbas dari tak pernah terselesaikannya kasus-kasus sebelumnya, seperti kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan.

"Kami sudah memprediksi itu. Pasti kalau kasus Novel tidak terungkap, pasti mereka akan meneror terus," ungkap Yudi.

Hal serupa diutarakan pakar hukum dan HAM Bivitri Susanti. Anggota Dewan Pengurus Transparency International Indonesia ini juga berpendapat bahwa aksi teror yang menyasar pimpinan atau anggota KPK selama ini, bukan untuk "melenyapkan" mereka, namun untuk memberi pesan bahwa "apa yang mereka lakukan itu sudah mengganggu (jaringan koruptor) sehingga harus dihentikan."

Pesan lain yang ingin disampaikan lewat serangan di rumah dua pimpinan KPK itu menurut Yudi Purnomo adalah ""ketika Anda memberantas korupsi, resikonya bukan hanya Anda, tapi keluarga Anda", karena yang diserang adalah rumah."

" Dilakukan oleh profesional "

Yudi Purnomo juga memperkirakan bahwa serangan itu dilakukan oleh orang yang profesional.

"Kalau berdasarkan temuan Komnas HAM yang kemarin disampaikan terkait kasusnya bang Novel, memang pelaku-pelaku ini orangnya profesional, sistematis, terorganisir, jadi memang polisi kesulitan sekali mengungkapkan kasus ini karena orang-orang ini mampu menghilangkan jejak," ujar Yudi.

"Misalnya CCTV yang dipasang di seluruh tempat pimpinan dan pegawai KPK yang rawan diteror, mereka mampu mengelabui. Ataupun kayak di rumah Bang Afif, ketahuan orangnya, jelas, tapi ternyata tidak ketangkap. Sidik jari pun mereka tidak meninggalkan", paparnya.

Namun Yudi tak langsung menyimpulkan jika ada hubungan antara teror-teror sebelumnya dengan teror di rumah dua pemimpin KPK itu, meski ada pola-pola yang berulang.

"Misalnya ini pake bom. Yang dulu penyidik Afif juga diduga bom. (Pelaku) Novel ada dua orang. Ini di rumah Pak Syarif juga dua orang. Trus menggunakan motor," ungkap Yudi.

Mengapa tidak ada penyelesaian?

Selain teror ke rumah dua pimpinan KPK ini, teror-teror lain yang pernah dialami oleh anggota atau pimpinan KPK antara lain penyerbuan ke rumah aman KPK, ancaman bom ke pemimpin dan penyidik KPK, penyiraman air keras ke kendaraan milik penyidik serta pegawai KPK, perampasan perlengkapan milik penyidik KPK, penangkapan dan penculikan penyidik yang sedang bertugas.

Namun tak ada satupun dari kasus-kasus ini yang berhasil diselesaikan oleh KPK yang menimbulkan pertanyaan: Mengapa?

"Tidak salah ketika kita kemudian bertanya-tanya apa yang menyebabkan pihak kepolisian atau pihak-pihak lainnya tidak mau mengusut kasus-kasus seperti ini. Apakah mereka jadinya bisa dikaitkan atau berada di jejaring yang tidak suka dengan efektivitas kerja KPK? Tidak salah jika kita bertanya seperti itu," kata Bivitri Susanti.

Bivitri menyimpulkan bahwa apa yang harus dilakukan adalah untuk "mengusut tuntas" semua kasus terkait teror KPK.

"Karena kalau ini tidak diusut, mulai dari kasus Novel hingga kasus yang kemarin, teror-teror ini akan terus terjadi."

Polisi `Berkomitmen`

Juru bicara kepolisian RI, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa kesulitan setiap kasus itu berbeda-beda. Namun untuk kasus teror serangan yang terjadi di rumah dua pimpinan KPK pada Rabu (09/01) dini hari, kepolisian masih mendalaminya.

"Tetap komitmen kita, akan sesegera mungkin menuntaskan setiap kasus, bukan kasus ini saja, semuanya menjadi atensi dan semuanya memiliki tingkat yang sama, akan kita selesaikan setuntas-tuntasnya", kata Dedi Prasetyo kepada para wartawan dalam sebuah konferensi pers pada Kamis (10/01).

Sebuah bom palsu diletakkan di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di Kota Bekasi dan dua bom molotov dilemparkan ke rumah Laode Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan. Kedua insiden itu terpaut beberapa jam. [viva]

Tekan Kenakalan Remaja, Anies Geber Program Magrib Mengaji

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan lurah-lurah di seluruh Jakarta menggeber program salat subuh berjemaah dan magrib mengaji. Program tersebut ditujukan untuk menekan kenakalan remaja, seperti tawuran atau konsumsi narkotik.

Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali, mengatakan program tersebut mulai direalisasikan tahun ini. Targetnya, menjadikan masjid sebagai safe house atau tempat aman bagi remaja agar tidak terjerumus dalam kenakalan.

“Sekarang ini banyak sekali, terutama anak-anak muda, melakukan tawuran dan (mengkonsumsi) narkoba,”katanya, kemarin.

Marullah menjelaskan, program subuh berjemaah dan magrib mengaji juga ditujukan untuk menciptakan kerukunan di antara masyarakat. Program ini akan direalisasikan di semua kelurahan di Jakarta, terutama yang rawan kerusuhan serta kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba.

Di Jakarta Selatan, pemerintah DKI telah menganggarkan sekitar Rp 1,43 miliar untuk pembiayaan program tersebut di semua masjid di 65 kelurahan. Setiap kali kegiatan, anggarannya Rp 500 ribu. Setiap masjid mendapat jatah melaksanakan empat kali kegiatan dalam sebulan hingga 11 bulan.

Menurut Marullah, sejumlah kelurahan di wilayahnya telah memulai aktivitas program subuh berjemaah dan magrib mengaji pada pekan pertama awal tahun. “Ada beberapa sudah memulai dari pekan lalu,”ujamya.

Nofia Enita, Sekretaris Lurah Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengatakan masih membahas waktu pelaksanaan program magrib mengaji tersebut. Sebab, selama ini, sebagian masjid di kelurahan tersebut sudah menyelenggarakan pengajian rutin untuk anak-anak dan remaja. “Biasanya anak-anak sore sudah ngaji. Kan tidak mungkin magrib ada lagi. Pasti capek itu,” ucapnya.

Nofia berupaya menggandeng pengurus karang taruna untuk menjangkau remaja di Kelurahan Rawa Barat agar bersedia ikut program mengaji. Dia berharap program tersebut bisa mengatasi kenakalan remaja seperti tawuran yang kerap terjadi di Rawa Barat. Nofia menambahkan, kelurahan akan memakai dana dari pemerintah DKI guna membayar guru mengaji atau ustad yang berceramah untuk para remaja.

Tahun lalu, Pemerintah Kota Tangerang juga menggalakkan program magrib mengaji mulai pukul 18.00 hingga 19.30. Pada jam itu, orang tua diimbau mematikan televisi dan meminta anaknya berangkat mengaji atau belajar bagi yang tidak ke surau.

Wali Kota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah, kala itu mengatakan program magrib mengaji diraneang agar pada jam-jam tersebut anak-anak dan remaja tidak berkeliaran di luar rumah. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Tangerang, Felix Mulyawan, mengatakan program magrib mengaji dan belajar itu dipantau 1.325 kader posyandu, guru mengaji, pengurus rukun tetangga, dan rukun warga setempat. Menurut Felix, program itu cukup efektif mengurangi anak-anak yang bermain di luar rumah pada jam-jam tersebut. [aksaran]

Ketika Kasus Vanessa Angel Diseret Dalam Pusaran Pilpres

Kasus prostitusi online yang melibatkan artis Vanessa Angel menjadi bahan pembicaraan sejumlah warganet.

Bahkan, komentarnya bermacam-macam. Ada komentar nyaris tidak terkontrol, bahasanya vulgar, ada juga yang menyeretnya ke wilayah politik Pilpres 2019.

Misalnya, seperti yang disampaikan pegiat media sosial yang juga pendukung Jokowi, Denny Siregar di akun Twitter miliknya @Dennysiregar7.

"Habis bayar sekali crot 80 juta, terus teriak, "jaman Jokowi apa-apa mahal !!" tulis Denny Siregar seperti dilansir RMOLJatim, Kamis (10/1).

Rekan Denny Siregar yang juga sama-sama pegiat medsos dan pendukung Jokowi, Permadi Arya alias Abu Janda juga menyampaikan hal yang serupa, sembari menyerempet paslon Prabowo-Sandi.

"Masih banyak yang sanggup bayar apem 80 juta sekali tembak adalah bukti Pak Prabowo dan Sandiaga Uno nebar hoax dengan mengatakan 'rakyat makin miskin'," ungkap Abu Janda di akun @permadiaktivis.

Pegiat medsos yang pernah diundang Jokowi ke Istana, Afi Nihaya Faradisa tidak mau kalah. Afi yang pernah menjadi perbincangan karena kasus plagiarisme, menulis panjang lebar tentang kasus Vanessa yang diunggah di akun Facebook.

Salah satu poin yang disampaikan Afi yaitu menganalogikan kasus Vanessa layaknya hukum pasar pada bidang ekonomi.

"Ada permintaan, ada penawaran. Hukum pasar dalam bidang ekonomi pasti seperti itu. Dan VA berhasil melampaui hukum pasar tersebut, dia menciptakan pasarnya sendiri. Dia yang memegang kontrol dan otoritas atas harga, bukan konsumennya," tulis Afi

"Saya justru penasaran bagaimana VA membangun value/nilai dirinya, sehingga orang-orang mau membayar tinggi di atas harga pasar reguler. Seperti produk Apple Inc. atau tas Hermes- kita bisa belajar dari sana," demikian Afi. [rmol]

Aksi Kubur Diri Buruh Sopir Tangki Berlanjut Di Depan Istana

Hujan deras mengguyur ratusan pekerja yang tergabung dalam Awak Mobil Tangki (AMK) di PT Pertamina, yang pilih bertahan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, sejak kemarin (Rabu, 9/1).

Semalaman suntuk mereka tidak tidur menanti kabar baik dari Istana. Menginap di situ meski hanya beratapkan terpal biru yang dijadikan tenda.

Pagi ini (Kamis, 10/1) masih di depan Istana Negara, sebanyak 20 orang perwakilan AMK yang sudah kubur diri dan kemungkinan akan terus bertambah.

Koordinator aksi AMT, Legiran menyampaikan, tahun ketiga ini, mereka masih memperjuangkan upah lembur yang tak kunjung diberikan.

Para pekerja yang masuk kategori pekerja BUMN itu pun tidak mengerti lagi bagaimana menuntut hak-hak mereka, selain menggelar aksi unjuk rasa.

"Tidak direspon. Kami akan terus aksi sampai tuntutan kami dipenuhi," ujar Legiran.

Ada sebanyak 2119 awak mobil tanki yang tidak mendapatkan upah lembur selama dua tahun lebih. Menurut dia, semuanya bekerja di sekitar Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan di beberapa bagian yang diperintahkan.

Sebelum aksi-aksi menginap di kantor Kementerian BUMN dan Istana Negara, kata Legiran, mereka juga sudah pernah menggelar aksi mogok.

Aksi mogok itu dilakukan di depan salah satu jembatan Terminal BBM Plumpang hingga 26 Juni 2017 lalu.[rmol]

Zulkifli Disoraki di HUT PDIP, PAN: Tak Bisa Terima Tamu dengan Baik

Jakarta - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan disoraki saat menghadiri HUT PDIP ke-46 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. PAN menyebut kader PDIP tak bisa menerima tamu dengan baik.

"Kalau persoalan mereka menyoraki Bang Zul ya, berarti mereka tidak bisa menerima tamu dengan baik," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Zulkifli Disoraki di HUT PDIP, PAN: Tak Bisa Terima Tamu dengan Baik

Meski demikian, Yandri memaklumi hal itu. Ia menduga kader PDIP terbawa situasi menjelang Pemilu 2019.

"Nggak apa-apa ya, namanya mungkin terbawa situasi pilpres, situasi pemilu," ujarnya.

Karena itu, menurut Yandri, kehadiran Zul dalam acara HUT PDIP patut diapresiasi. Situasi politik menjelang Pemilu 2019, diakui Yandri, kian panas.

"Tapi menurut saya, sikap Bang Zul itu harus kita apresiasi, mau datang di situasi yang mungkin hari ini sedang bersaing yang sangat ketat ya. Keberanian Bang Zul harus diapresiasi," kata Yandri.

Zulkifli disoraki kader PDIP saat pembawa acara HUT PDIP menyapanya. Tak hanya sekali, Zul kembali disoraki saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyapa para tamu undangan ketika memberikan pidato. [dtk]

Tudingan Standar Ganda Bawaslu Jelang Vonis untuk Anies

oleh Dian Erika Nugraheny, Amri Amrullah, Antara

Status dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan akan diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumat (11/1). Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah, mengatakan, jika memenuhi unsur pidana, kasus Anies bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian.

"Hari ini kami sedang melakukan kajian internal (di Bogor) dan besok kami lakukan pembahasan kedua dengan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Kemudian status kasus ini akan diputuskan besok," ujar Irvan ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/1).

Dalam pembahasan kedua ini, kata dia, nantinya dapat ditarik kesimpulan. Apakah, kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta itu memenuhi unsur pidana atau tidak.

"Jika tidak memenuhi unsur pidana, maka kasus ini dihentikan. Sebaliknya jika memenuhi unsur pidana maka dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian. Sebab ini kan deliknya pidana, " tegas Irvan.

Dia menambahkan, status kasus ini kemudian akan disampaikan kepada Bawaslu Jawa Barat dan Bawaslu RI. Menurut Irvan, ada ancaman sanksi pidana maksimal tiga tahun penjara jika Anies terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Sebelumnya, pada Senin (7/1), Anies mendatangi kantor Bawaslu RI, Jl Thamrin, Jakarta Pusat. Kedatangan Anies untuk memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Bogor terkait kasus dugaan pelanggaran pemilu, terkait aksinya mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat belum lama ini.

"Saya tadi dipanggil untuk pemeriksaan klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor. Pemanggilannya untuk tanggal 3 Januari," kata Anies, di Jakarta, Senin (7/1).

Namun pada 3 Januari, dia berada di Lombok sehingga dijadwalkan ulang menjadi 7 Januari. Badan Pengawas Pemilu Bogor akhirnya bersedia untuk melakukan permeriksaan itu di Jakarta, sehingga secara transportasi memudahkan Anies lantaran kesibukannya di Jakarta.

"Kemudian ada 27 pertanyaan yang tadi di berikan, prosesnya mulai jam satu selesai jam dua seperempat dan sesudah itu lebih banyak mengecek penulisan berita acara klarifikasi jadi tadi disebutnya adalah permintaan klarifikasi," tutur Gubernur.

Anies menjelaskan, pertanyaan yang diajukan Bawaslu Bogor adalah seputar kegiatan di Sentul International Convention Center, pada waktu itu Anies memberikan sambutan. "Mereka menyampaikan videonya lalu bertanya seputar itu dan saya jelaskan seperti apa yang ada di video itu, saya sampaikan bahwa tidak lebih dan tidak kurang, sehingga tidak perlu saya menambahkan," kata Anies.

Pasal 574 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan, pejabat negara yang dengan sengaja membuat/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, memungkinkan untuk dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bawaslu dinilai tidak netral

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Chusnul Mariyah menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Kasus Anies mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, kata mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini, sejatinya tak perlu dipersoalkan oleh berbagai pihak karena acara itu berlangsung tertutup.

"Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sudah terlihat tidak netral, sudah terlihat dipertanyakan integritas dan kenetralan," kata Chusnul saat menjadi pembicara di dalam topik "2019, Adios Jokowi?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (9/1).

Ia pun balik bertanya kepada penyelenggara pemilu yang terkesan membiarkan kepala daerah dan menteri yang secara terang-terangan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden  tertentu. Chusnul tak mengerti dengan komitmen netralitas dari penyelenggara pemilu.

"Yang terbuka itu dibiarkan, ada 15 kepala daerah, ada menteri dan ada macam-macam. Artinya sudah ada kecenderungan untuk apa pun yang berasal dari oposisi itu cepat sekali. Termasuk ke kontainer itu tugasnya Bawaslu bukan KPU," tukasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyayangkan sikap tidak adil Bawaslu terhadap Anies. Saleh mengkritik sikap Bawaslu yang dianggap berbeda ketika ada kepala daerah yang memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden nomor 01.

Politikus PAN ini berharap Bawaslu bersikap adil dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, kualitas penyelenggaraan pemilu sangat ditentukan oleh netralitas dan profesionalitas penyelenggara.

"Dalam hal ini, Bawaslu dan KPU diharapkan tidak memakai standar ganda dalam melaksanakan tugasnya," ujar Saleh kepada wartawan, Rabu (9/1).

Menurut Saleh, fenomena ini tentu menimbulkan tanda tanya. Sebab , ia menilai muncul perasaan seakan-akan Bawaslu tidak adil. Maka, Saleh menilai, wajar jika kemudian, tim BPN Prabowo-Sandi menuntut agar Bawaslu benar-benar netral dan profesional.

“Kalau saya melihat, tindakan pak Anies masih lebih ditoleransi dibandingkan dengan kepala-kepala daerah lain. Pak Anies itu kan kelihatan hanya menunjukkan dua jari. Itupun masih ada tafsir berbeda-beda soal maknanya," jelasnya. [rbc]

Pasien Penderita Gangguan Jiwa Bakar RSUD Datu Beru Takengon

Pasien penderita gangguan jiwa mengamuk saat dirawat di ruangan rawat kejiwaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Dia lalu membakar ruangan tersebut hingga menghanguskan sejumlah fasilitas di dalamnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Teuku Ahmad Dadek mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Rabu (9/1/2019) malam tadi, sekira pukul 22.00 WIB. Ulah sang pasien sakit jiwa itu membuat panik paramedis dan orang-orang sekitar. Parahnya lagi, pelaku ikut terbakar akibat aksinya.

“Api berhasil dipadamkan BPBD Aceh Tengah. Dari laporan yang saya terima dari kepala pelaksana BPBD Aceh Tengah, satu orang korban mengalami luka bakar,” ujar Dadek, Kamis (10/1/2019).
Pelaku mengalami luka bakar hingga 50 persen di sekujur tubuhnya dan kini masih dirawat. Belum diketahui apa penyebab pria itu mengamuk hingga nekat membakar ruang kejiwaan RSUD Datu Beru.

Saat peristiwa terjadi, majanemen RSUD Datu Beru langsung melaporkan kepada BPBD Aceh Tengah. Petugas langsung menanggulangi kebakaran sehingga hanya sempat membakar satu ruangan dan tidak menjalar ke ruangan lain. [inews]

10 Januari 2019

Masa Depan Tak Jelas, Siswa SMK Wira Samudera Menangis Histeris

 Ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Wira Samudera menangis histeris saat unjuk rasa di halaman Yayasan Pendidikan Pembangunan (YPP) Jalan Kokrosono 70, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/1/2019). Para siswa tak kuasa menahan tangis saat sejumlah rekannya berorasi menuntut kejelasan masa depan karena dampak dari pembongkaran ruang praktik.

"Kami sekolah selama ini sudah memenuhi kewajiban sebagai siswa di sini. Namun kita belum menerima fasilitas yang baik, layak dan sesuai standar yang telah ditetapkan," ungkap perwakilan siswa kelas III, Ahmad Arifin.

Unjuk rasa terpaksa mereka lakukan dipicu persoalan terkait rencana pembangunan ruangan baru pada 2017. Pembangunan tersebut telah 'mengorbankan' ruang laboratorium yang dibongkar. Tetapi, hingga kini belum ada pembangunan seperti yang dijanjikan pihak yayasan.

Adapun laboratorium yang dibongkar meliputi ruang mesin, ruang workshop, lab kimia, lab kelistrikan dan ruang las. Akibatnya, praktikum dialihkan ke depan teras-teras ruang kelas.

"Sekarang saja, dua kelas digabungkan jadi satu, sumpek itu karena ada sejumlah siswa SMK sebelah (satu yayasan) yang dipindah ke sini," ungkapnya.

Melihat kondisi tersebut, para siswa khawatir tidak bisa mengikuti ujian untuk mendapat ijazah ANT dan ATT atau kelautan sebagai syarat bekerja di bidang pelayaran dan kelautan. Sebab, syarat utama mengikuti ujian itu adalah fasilitas sekolah harus lengkap dan setiap tahun diaudit dari dinas terkait.

"Kalau approval (persetujuan penyelenggaraan ujian ijazab AMT) dicabut, maka kami tidak bisa ikut ujian. Kami cuma dapat ijazah SMK. Sedang kalau ikut ujian di luar pasti biayanya mahal," tandas Arifin. [sindo]

Polisi Sebut, Serbuk Bom Molotov di Rumah Ketua KPK Adalah Semen Putih

Polisi belum bisa menyimpulkan isi tas yang tergantung di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di perumahan Graha Indah, blok A9/15 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwonokarena, mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor). Namun, polisi menyebut serbuk yang ada didalam tas adalah semen putih.

“Ya itu labfor masih ngecek tapi itu ada semen putih disitu,” saat dikonfirmasi, Rabu (9/1).

Argo belum bisa memastikan lebih jauh, dan sedang mencari informasi maupun petunjuk untuk mengungkap sosok pelaku yang melakukan hal tersebut.

“Masih bekerja, masih harus di cek dulu. Belum ada pemeriksaan ke Agus Raharjo juga,” katanya.

Sebelumnya, rumah Ketua KPK Agus Raharjo di Bekasi dan rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Kalibata mendapatkan aksi teror berupa lemparan diduga bom molotov pada Rabu dini hari 9 Januari 2019. [pjs]

Sstt….Ada yang Ingin Jebloskan Ahok ke Penjara Lagi

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan segera menghirup udara bebas dan keluar dari balik jeruji besi. Tak kurang dari dua pekan mendatang.

Kebebasan terpidana kasus penodaan agama itu menjadi kabar yang menggembirakan bagi para pendukungnya.

Di sisi lain, bagi yang kontra, tentu menanggapi kebebasan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan sinis.

Demikia hemat pengamat politik Indonesia Public Institu (IPI) Karyono Wibowo kepada Kantor Berita Politik RMOL (Jawa Pos Grup-PojokSatu.d), Kamis (10/1).

“Ada yang menyambut dengan simpatik empati, ada yang menyambut dengan sinis,” katanya.

Bahkan, lanjut dia, ada juga pihak-pihak yang sudah mempersiapkan jebakan untuk Ahok.

Hal itu dilakukan lantaran ada yang menghendaki agar mantan pasangan Joko Widodo di Ibukota itu kembali dipenjara.

“Bahkan ada yang menyiapkan perangkap-perangkap hukum lain untuk menjerat Ahok kembali, gitu kan,” bebernya.

Kendati demikian, sambung Karyono, realitas itu cukup menarik untuk diikuti.

“Ini menarik, suatu realitas yang kita saksikan,” ucapnya.

Untuk diketahui, Ahok dikabarkan akan menghirup udara bebas pada 24 Januari 2019 mendatang.

Disebut-sebut, ia akan kembali berkecimpung dalam dunia politik. PDIP pun dikabarkan sebagai parpol yang akan menjadi pelabuhannya.

Namun di sisi lain, ada juga kabar yang menyebut bahwa duda Veronica Tan itu akan menekuni dunia bisnis.

Dikabarkan pula, ia akan segera mengakhiri status dudanya dengan meminang perempuan yang selama ini dirumorkan anggota polisi, mantan pengawal Veronica Tan. [pjs]

Jika Prabowo Terpilih, Kasus Novel akan Terungkap dalam 100 Hari Kerja

Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade, berharap aparat kepolisian dapat mengungkap aksi teror di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Jangan sampai kasus tersebut memuai begitu saja dan tidak dapat diungkap, seperti kasus teror air keras atas Novel Baswedan.

"Polisi seharusnya dapat menyelesaikan kasus-kasus teror terhadap pimpinan KPK itu. Harus dapat diungkap dan diusut tuntas siapa pelakunya dan apa motifnya," kata Andre saat dihubungi VIVA Kamis 10 Januari 2019.

Andre mengatakan, sampai saat ini ada beberapa kasus teror terhadap sejumlah Anggota KPK yang belum dapat diungkap. Yang paling menonjol adalah kasus penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan.

Andre mengatakan, apabila Prabowo-Sandi terpilih memimpin Indonesia, kasus teror terhadap Novel Baswedan akan diungkap dalam 100 hari kerja. Selain itu, kasus-kasus lainnya yang masih belum terungkap akan secara tegas diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo-Sandi.

"Kami jamin, apabila Prabowo-Sandi terpilih, [pengungkapan] kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan dapat selesai dalam 100 hari kerja," ujarnya.

Andre mengatakan, Prabowo-Sandi akan terus mendukung KPK melakukan penegakan hukum.

"Prabowo ada di belakang KPK. Jadi kita tidak hanya bernarasi mendukung KPK tapi harus menunjukkan keberpihakan kepada KPK," ujarnya. [viva]

Megawati Pidato Berapi-api, Beberapa Kader PDIP Tiduran

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya pada perayaan HUT PDIP ke-46, di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/1). Banyak hal yang disampaikan Megawati, salah satunya terkait permintaannya agar seluruh kader PDIP di tiap level struktur partai untuk berani menyampaikan otokritik.
Namun, di tengah pidato Megawati yang berap-api, segelintir kader PDIP justru tak menggubris pesan politik yang disampaikan oleh ketua umumnya itu. Sejumlah kader justru terlihat tidur-tiduran sambil bermain telepon genggam di salah satu hall JI-Expo.
Sebagian lain asyik membentuk lingkaran ngobrol. Ruangan ini memang bukan hall utama, tapi ruangan yang berada tepat di sebelah kiri ruang utama.



Mereka tampak nyaman merebahkan badan di atas karpet berwarna merah, senada dengan lambang partainya. Sementara, di layar besar terlihat Megawati sedang menyampaikan pidato politiknya kepada ribuan kader PDIP di hall utama JI-Expo.
Sementara di ruang utama, suasana relatif lebih kondusif karena sangat padat oleh pengurus dan kader PDIP.
Selang beberapa menit kemudian, kader-kader PDIP yang tiduran di atas karpet ditegur oleh salah satu petugas PDIP. Mereka sontak langsung berdiri dan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Namun sebagian dari mereka justru keluar hall acara.



Saat ini, Megawati masih menyampaikan pidato politiknya. Di tempat duduk VIP, Presiden Joko Widodo terlihat sangat memerhatikan pidato yang disampaikan ketua umumnya. Beberapa kali, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertepuk tangan atas pidato politik Megawati yang berapi-api.

[kumparan]

Pendapatan Anjlok, Freeport Tak Bagi Dividen Hingga 2020

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium alias Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan PT Freeport Indonesia tidak bakal membagikan dividen selama dua tahun atau hingga 2020. Musababnya, EBITDA Freeport dalam dua tahun ini akan merosot drastis akibat akan berhentinya produksi dari tambang terbuka Grasberg tahun ini.

"Jadi kita enggak bakal bagi dividen selama dua tahun, nol sampai 2020," ujar Budi di KAHMI Center, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. Menurut dia, pendapatan dari produksi di tambang bawah tanah itu bakal mulai ada pada 2021. Saat itu, produksi diperkirakan baru sedikit dan akan mulai besar pada 2022 hingga mencapai kestabilan pada 2023.

Budi mengatakan pendapatan PT Freeport Indonesia bakal kembali naik pada 2023 setelah diperkirakan anjlok sekitar 2019 dan 2020. Tahun ini EBITDA Freeport bakal merosot ketimbang sebelumnya lantaran Grasberg Open Pit habis pada 2019 dan diganti dengan tambang bawah tanah.

Dalam keadaan stabil, perseroan bisa mendapat laba US$ 2 miliar per tahun. Adapun revenue perseroan akan sebesar US$ 7 miliar per tahun atau sekitar Rp 98 triliun per tahun dengan asumsi nilai tukar Rp 14 ribu per dolar AS. Selanjutnya, EBITDA perseroan dalam keadaan stabil mencapai US$ 4 miliar atau RP 56 triliun.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono mengatakan EBITDA Freeport diperkirakan turun dari US$ 4 miliar menjadi sekira US$ 1 miliar saja pada 2019 ini.

Namun, ia menegaskan pendapatan Freeport turun bukan lantaran perkara menipisnya cadangan maupun kadar barang tambang di sana. Penurunan itu disebabkan proses produksi di tambang bawah tanah Grasberg masih belum dimulai.

Setelah tambang bawah tanah beroperasi, Bambang optimistis pendapatan PT Freeport Indonesia bakal mulai naik kembali. "Sejak 2020 dan 2021 akan naik lagi sampai 2025, nanti 2025 akan mulai stabil," ujar Bambang. [tempo]

Fahri Hamzah: Pemerintahan Jokowi Kerja Hanya untuk Menang

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo terlalu dini dalam mempersiapkan diri untuk meraih kemenangan di Pilpres 2019. Akibatnya, pengelolaan pemerintah menjadi terlalu fokus untuk meraih kemenangan.

Fahri mengaku hal itu pertama kali diucapkan oleh seorang pejabat yang mengetahui kondisi pemerintahan saat ini dan sebelumnya."Saya tanya apa bedanya pemerintahan ini sama yang lalu? Jawaban beliau yang mengagetkan saya adalah beliau mengatakan pemerintahan ini terlalu cepat mempersiapkan pemilu yang akan datang," tutur Fahri dalam diskusi yang dihelat di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Rabu (9/1).

"Maksudnya dia ingin kembali dan terpilih kembali pada pemilihan berikutnya itu terlalu cepat," lanjutnya.

Akibat dari prinsip itu, lanjut Fahri, segala rapat kabinet dan pengelolaan pemerintahan bernuansa untuk meraih kemenangan. Misalnya, dalam aspek pemilihan orang untuk ditempatkan di suatu jabatan.

Contoh lain yakni soal memilah-milah kebijakan. Alam pikir yang ada di pemerintahan, lanjutnya, adalah memilih program atau kebijakan yang dapat memberikan keuntungan elektoral.

"Memenuhi janji-janjinya pada kampanye itu nyaris tidak ada," tutur Fahri.

Fahri mengatakan roh pemerintahan saat ini adalah berupaya untuk menang kembali. Komitmen awal ketika terpilih dulu tidak lagi dianggap perlu untuk direalisasikan.

"Saya kira ini bencana yang kita hadapi di dalam politik kita empat tahun belakangan ini," kata Fahri.

Di tempat yang sama, akademisi Rocky Gerung melihat ke aspek yang lain. Menurut Rocky, sejauh ini kubu Jokowi-Ma'ruf justru dirugikan oleh gelagat orang-orang yang mendukungnya.

"Saya melihat Pak Jokowi dikeroposi timnya sendiri," tutur Rocky.

Rocky mengatakan selama ini kerap diserang oleh buzzer dan simpatisan Jokowi. Kritik pedas sering dia terima. Bahkan, makian.

Namun, Rocky menganggap hal itu tidak menimbulkan efek apapun kepada dirinya. Sebaliknya, Jokowi yang harus menanggung rugi.

"Karena menyerangnya secara personal. Pembully, pemfitnah dan seterusnya. Setiap kali para buzzer menyerang saya, elektabilitas Pak Jokowi turun 0 koma," kata Rocky. [cnn]

Dahnil Simanjuntak Ancaman Pidana Pemilu Anies Baswedan Bentuk Ketidakadilan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengomentari dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran aksinya mengangkat jari pada saat konferensi nasional (Konfernas) Partai Gerindra.

Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjutak merasakan ketidakadilan dalam penanganan kasus tersebut.

"Kami sih pentingnya begini, ya, kuncinya adalah bahwa seluruh aparatur hukum berlaku adil saja. Karena yang sekarang dirasakan oleh masyarakat itu keadilan absen," kata Dahnil di Jakarta, Selasa (8/1).

Ia pun mengaku heran dengan dugaan yang dialamatkan kepada Anies. Keherannya tersebut, jika salam jari yang dilakukan dari kubu oposisi pemeriksaannya dilakukan dengan sangat cepat.

Sebaliknya, jika pendukung pemerintah yang melakukan kesalahan, proses hukum berlangsung alot. "Jadi saya sih melihat kunci sekarang dalam penegakan hukum ada ketidakadilan," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terancam sanksi pidana pemilu atas tindakannya mengacungkan jari saat menghadiri konferensi nasional Partai Gerindra di saat jam kerja. Anies juga telah memberikan klarifikasi kepada Bawaslu atas perbuatannya tersebut.

Anies diduga melanggar Pasal 574 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pejabat negara yang dengan sengaja membuat/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, memungkinkan untuk dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta. [harian]

Ustaz Arifin Ilham Dirujuk ke Penang, Az-Zikra: Doakan Dipanjangkan Usianya

Pihak Yayasan Az-Zikra menyebut kondisi Ustaz Arifin Ilham sudah membaik. Ulama kondang tersebut akan diterbangkan ke Penang, Malaysia, untuk mendapatkan perawatan intensif.

"Alhamdulillah sudah membaik. Besok mau dibawa ke Penang untuk intensif lagi pemeliharaan dan pengobatan beliau. Kalau melihat kondisi yang baru saja saya lihat, alhamdulillah beliau jauh lebih baik ketimbang kemarin," ujar Penasihat dan Dewan Syariah Az-Zikra, KH Abah Raodl Bahar Bakry, setelah menjenguk Arifin Ilham di RSCM Kencana, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Bakry menyebut Arifin Ilham masih dalam kondisi lemah, sehingga diperlukan istirahat. Ia meminta doa agar Arifin Ilham dipanjangkan usianya.

"Ya kita semua sedih karena beliau adalah ulama yang sangat dibutuhkan, ulama yang dapat menjaring umat yang paling banyak dibanding ulama-ulama yang lain, sehingga umat ketika beliau sakit prihatin. Mudah-mudahan, kita berdoa agar dipanjangkan usianya," tuturnya.

Arifin Ilham terbaring sakit di RSCM Kencana sejak beberapa hari lalu. Sejumlah tokoh berdatangan untuk menjenguk dan mendoakan Arifin Ilham.

Presiden Jokowi juga sudah menjenguk Arifin Ilham pagi tadi. Sedangkan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto datang ke RSCM pada sore harinya. Tokoh lain yang sudah menjenguk Arifin Ilham antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, hingga cawapres Sandiaga Uno. [ajnn]

09 Januari 2019

Soal Penuntasan Kasus HAM, Demokrat: Rezim Jokowi Gagal Total

Ketua DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai, selama empat tahun berkuasa rezim Jokowi gagal total menuntaskan kasus HAM masa lalu.

Alih-alih menuntaskan kasus lama, menurut Benny, di era Jokowi justru muncul kasus-kasus HAM baru yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan yang baru.

"Sebenarnya kasus HAM masa lalu bisa diselesaikan. Tapi Presiden Jokowi gagal melakukannya," kata Benny di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Benny mengatakan, bangsa Indonesia sangat berkepentingan untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu.

Hal itu penting agar bangsa ini tidak terjebak pada pergulatan kasus-kasus di masa lalu.

Karenanya, kata dia, Demokrat sebagai salah satu partai pengusung paslon 02 Prabowo-Sandi, mengusulkan pembentukan dewan nasional penuntasan kasus HAM masa lalu.

"Harapan kita pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Sandiaga nanti punya konsep dan sekema yang lebih jelas untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu," ucap Benny.[tsc]
© Copyright 2019 Relawan Prabowo | All Right Reserved