Nasional

11 Januari 2019

Amien Rais: KPU, Please Jangan Sok Kuasa

Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak perubahan draf visi misi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno disayangkan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.

Mantan ketua MPR itu meminta KPU untuk tidak keras kepala dan mau menerima perubahan yang hanya bersifat teknis tersebut.

"Saya katakan, (KPU) please jangan sok kuasa," ujarnya di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (11/1).

Amien kemudian menyoroti beragam inkonsistensi sikap KPU. Seperti perubahan sikap teranyar mereka yang membatalkan acara penyampaian visi misi calon.

Mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu pun mengingatkan KPU untuk tidak berat sebelah, sehingga pemilu berjalan baik.

"Saya hanya wanti-wanti saudara-saudara KPU, anda hanya pelaksana," tukasnya. [rmol]

Tolak Ada Kampanye, 1.000 Tempat Ibadah di Jakbar Dipasangi Spanduk

Pemkot Jakarta Barat beserta tokoh agama dan aparat TNI-Polri melakukan pemasangan 1.000 spanduk di tempat ibadah. Spanduk tersebut dipasang di masjid hingga wihara yang ada di Jakbar.

"FKUB menginisiasi launching pemasangan spanduk, jumlahnya cukup banyak, seribu ya, nanti akan dipasang di semua tempat-tempat ibadah, masjid, gereja, pura, wihara dan lain-lain sebagainya," kata Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Muhammad Zen, di Masjid Raya Al Amanah, Jl Indra Loka I, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (11/1/2019).

Dia mengatakan kegiatan didasarkan pada UU 27/2017 tentang Pemilu yang melarang adanya kegiatan kampanye di tempat ibadah dan sekolah. Zen mengatakan jika aturan dilanggar, ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak yang melanggar.

Pemasangan spanduk di Gereja Pantekosta Kharismatika


"Kemudian ada UU Pemilu nomor 27 tahun 2017 memang ada ketentuan tidak boleh berkampanye di tempat-tempat ibadah, di instansi pemerintah dan di sekolah-sekolah, itu tidak boleh. Oleh karena itu ketentuan dari Undang-Undang tersebut kita patuhi, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian akan ada sanksi, baik dari penyelenggara, peserta, pasti akan diproses," bebernya.

Baca juga: Ada 226 Dugaan Pelanggaran Kampanye di Fasilitas Pemerintahan

Di lokasi yang sama, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan pemasangan 1.000 spanduk ini diharapkan bisa menjaga kerukunan beragama jelang pemilu 2019. Spanduk ini juga dipasang untuk mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam penyebaran berita bohong (hoax), SARA, dan radikalisme.

Dia merinci ada 860 masjid, 237 gereja, dan 85 wihara yang disambangi. Hengki mengingatkan masyarakat untuk atas peristiwa pembunuhan di Madura yang dilatarbelakangi perbedaan pilihan politik.Dia mengharapkan hal itu tak terulang.

"Dalam istilah kepolisian, ini langkah pemahaman hukum dan sosial, dengan membaca ini di tiap tempat ibadah, mungkin ada yang ingin menyampaikan khotbahnya bahwa sudah ada aturannya dalam UU Pemilu, tempat ibadah, sekolah dan instansi pemerintah tidak boleh (jadi tempat kampanye)," ucap Hengki.

Pemasangan spanduk di Pura Candra Prabha
Hengki, mengutip ucapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan masjid boleh jadi tempat belajar politik. Namun bukan sekadar politik praktis.

"Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, boleh saja tempat ibadah dijadikan tempat politik, tapi politik yang sifatnya substantif, artinya berbicara tentang kenegaraan, berbicara tentang bangsa, tidak dalam sasaran politik praktis. Milih A dan milih B," bebernya.

Sementara itu, Dandim 0503 Jakarta Barat, Letkol Andre Masengi, yang juga di lokasi menyatakan mendukung kegiatan ini. Pemasangan spanduk penting untuk mengingatkan agar perbedaan pilihan politik tak membuat masyarakat terpecah.

"Jangan sampai kita berbeda pilihan dalam politik, buntut-buntutnya akan membenturkan kita sesama anak bangsa. Nah ini diharapkan tidak terjadi, bisa berbeda saya memilih calon A, calon B, tetapi kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar sesama anak bangsa harus terjaga dengan baik," tutur Andre. [dtk]

Istana Tegaskan Kasus Novel Bukan Pelanggaran HAM

Salah satu persoalan yang diprediksi akan dicecar dalam debat capres-cawapres ke Joko Widodo, adalah masalah HAM. Diantaranya, kasus penyiraman air keras ke penyidik KPK Novel Baswedan, pada April 2017 lalu.

Hingga kini, aparat kepolisian belum berhasil menemukan tersangka, yang membuat rusak mata dari penyidik senior KPK itu.

Menyikapi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amien yang juga Kepala Staf Presiden Moeldoko, mengatakan pihaknya sudah memitigasi isu-isu itu.

"Pelanggaran HAM berat itu terjadi apabila abuse of power. Terus ada genocide tersistem. Enggak ada itu dilakukan terhadap kasus Novel, bukan dan tidak ada kaitannya dengan kebijakan negara. Abuse of power itu adalah kebijakan negara, melekat," kata Moeldoko, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 11 Januari 2018.

Novel disiram menggunakan air keras, ketika pulang Salat Subuh dari musola di dekat rumahnya di Kelapa Gading Jakarta Utara. Isu ini menjadi salah satu persoalan HAM yang dianggap tidak mampu diselesaikan oleh rezim pemerintahan Jokowi. Namun menurut Moeldoko, kejadian yang menimpa Novel bukan soal HAM.

"Dalam konteks ini adalah konteks kriminal murni," kata mantan Panglima TNI itu.

Diakuinya, saat ini memang masih belum tuntas karena pelakunya belum ditemukan. Tapi Ia bersikukuh, kasus Novel Baswedan itu tidak masuk dalam masalah HAM. "Apa itu abuse of power? Bukan. konteksnya disitu," katanya.

Seperti diketahu, hampir dua tahun teror penyerangan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dibiarkan tak terungkap. Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal pada April 2017 silam, sampai kini polisi tak mampu mengungkap terang kasus tersebut.

Dalih polisi yang mengklaim kasus ini masih terus diselidiki semakin menambah kabur bukti dan fakta yang bisa diungkap. Mengingat, tidak ada perkembangan apapun dari apa yang dilakukan Kepolisian. [viva]

Kasus Anies Sekadar Tesis Bawaslu, Apa Kabar Gubernur Lain?

Kasus salam dua jari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bisa jadi hanya salah satu tesis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika dipertanyakan tentang pasal 547 UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Mungkin dia jadiin case saja kalau ditanyain jawabnya, saya jalanin peraturan juga kok ini buktinya, kan gitu. Anies pernah kita tanyain yang lain entar dulu yang penting pernah ada," tengarai pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/1).

Namun demi keadilan, Hendri mengimbau Bawaslu juga bersikap adil terhadap semua kepala daerah tanpa terkecuali, bukan semata Anies.

"Pertanyaannya kan Bawaslu takut sama gubernur-gubernur yang lain? kenapa beraninya sama Anies doang? mudah-mudahan bisa dijawablah," harap founder lembaga survei KedaiKopi ini.

Anies sempat dipanggil Bawaslu terkait pose jari telunjuk dan jempolnya seperti salam dua jari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra Senin (17/12/2018) lalu. Pihak Bawaslu menyatakan Anies diduga melanggar pasal 547 UU 7/2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

"Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".[rmol]

Meski Ditindas China, Muslim Uighur Bantu Korban Tsunami Selat Sunda 50.000 USD

Para tokoh perwakilan Muslim Uighur berkunjung ke Indonesia. Kunjungan mereka tadi malam, Kamis (10/1/2019), diterima Ustadz Bachtiar Nasir.

Mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan masyarakat Indonesia untuk muslim Uighur.

Etnis Muslim Uighur saat ini tengah mengalami diskriminasi dan penindasan oleh pemerintah komunis China, meski demikian mereka tetap menampakkan kepeduliannya terhadap musibah yang melanda Indonesia.

Mereka menyampaikan belasungkawa atas musibah terdampak tsunami Selat Sunda dan bencana lainnya sambil menyerahkan bantuan sebesar 50.000 USD (sekitar Rp 700 juta) atas nama Muslim Uyghur.

Berikut selengkapnya video pertemuan Muslim Uighur dengan Ustadz Bachtiar Nasir dan Jama'ah tadi malam:

[glr]

Kritikan Bank Dunia Terkait Infrastruktur Pukul Pemerintahan Jokowi

Pengamat Infrastruktur Indonesia Wibisono mengatakan polemik pernyataan Bank Dunia tentang pembangunan Infrastruktur Indonesia sangat memukul pemerintahan Jokowi yang selama ini membangga banggakan keberhasilannya.

Menurutnya, setelah dokumen siluman World Bank beredar pada akhir tahun lalu yang berjudul Indonesia’s Infrastructure Planning & Budgeting Processes, kini publik kembali digegerkan oleh beredarnya dokumen yang berisi kritik lembaga yang menjadi bagian dari The Bretton Woods Institutions tersebut terhadap pembangunan infrastruktur pemerintahan presiden Joko Widodo.

Laporan setebal 344 halaman tersebut berisi pandangan Bank Dunia terhadap proses perencanaan, pembiayaan, maupun pembangunan infrastruktur pada era Jokowi.

Secara vulgar, World Bank atau Bank Dunia menyoroti beberapa poin di antaranya mengkritisi kualitas proyek infrastruktur yang rendah, pembangunan infrastruktur yang didominasi BUMN, hingga koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan tidak berjalan baik.

''Tentu saja laporan tersebut mengundang tanggapan beragam. Kalangan pengusaha, misalnya, mengamini kritik Bank Dunia yang menyebut bahwa banyaknya penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di proyek infrastruktur memupus peluang mereka untuk berkontribusi di dalamnya,'' ujar Wibisono yang sekaligus pengusaha property ini.

Salah satu tanggapan dari Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan porsi BUMN di proyek infrastruktur sudah terlalu dominan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Erwin Aksa menilai terbatasnya keterlibatan swasta kepada proyek infrastruktur pemerintah lantaran proyek yang ditawarkan kurang layak secara bisnis.

“Proyek yang menarik diambil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan yang tidak menarik diberikan ke swasta. Jadi jangan diberikan yang tulang saja tetapi dikasih juga dagingnya,” tegasnya.

Laporan tersebut juga direspons para menteri Jokowi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa kritik Bank Dunia adalah hal yang wajar dan telah dikomunikasikan dengan pemerintah. Sedangkan, Menteri BUMN Rini Soemarno bahkan menyalahkan studi Bank Dunia jika menyebut pembangunan infrastruktur membebani perusahaan pelat merah.

Senada dengan Rini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tak tahu menahu soal laporan InfraSAP.

Dampak Politik di Tengah Pilpres

''Saya mencatat beberapa tulisan tulisan tentang pembangunan infrastuktur ini sangat beragam,dan rata rata mereka berpandangan negative,baik dari sisi ekonomi,politik dan sosial yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,'' kata Wibi, sapaan akrab Wibisono.

Wibi menambahkan bahwa kiprah Bank Dunia dalam konteks politik dan pembangunan di Indonesia memang tidak perlu diragukan lagi. Sebagai salah satu lembaga keuangan dunia, otoritasnya untuk memberikan penilaian dan rancangan pembangunan di suatu negara juga cukup krusial.

Namun menjelang Pilpres 2019, hal yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa World Bank muncul dengan laporan-laporan pedasnya terhadap pemerintah?

Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, Eric Toussaint dan Damien Millet pernah merilis laporan yang berjudul Indonesia: History of a bankruptcy orchestrated by IMF and the World Bank yang menyebut bahwa selain IMF, Bank Dunia juga berperan penting terhadap perubahan lanskap politik Indonesia di era Orde Baru.

''Dalam konteks Pilpres 2019, bisa saja ada yang menganggap World Bank tengah berusaha kembali mencoba terlibat aktif politik melalui laporan kritik infrastruktur tersebut. Mengingat bahwa haluan pembangunan Indonesia yang bisa dibilang sudah tidak western-centric lagi dan mungkin saja cukup mengganggu eksistensi World Bank di Indonesia,'' jelasnya.

Dugaan tersebut selaras dengan hasil penelitian João Márcio Mendes Pereira dalam papernya yang berjudul The World Bank as a Political, Intellectual, and Financial Actor yang menyebut bahwa lembaga ini sering terlibat dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan haluan politik di negara-negara penerima bantuan.

Pada titik ini, merebaknya laporan-laporan Bank Dunia yang berisi kritik terhadap pembangunan infrastruktur Jokowi bisa saja memiliki makna secara politik. Sebagai lembaga dunia yang terlibat aktif dalam politik dunia, bisa saja muncul kesan bahwa lembaga internasional ini mulai lebih kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

Sikap kritis Bank Dunia ini sendiri muncul di waktu yang tergolong amat krusial dalam politik Indonesia. Laporan dari lembaga ini muncul di detik-detik pertarungan Pilpres 2019 mulai menghangat.

''Munculnya dokumen Bank Dunia itu dalam kadar tertentu memberikan angin segar kepada pasangan penantang petahana yaitu Pasangan Prabowo- Sandy, atau apakah ini sinyal dari AS bahwa pasangan ini udah mendapat dukungan politik dari pemerintahan Donald Trump,'' pungkas Wibisono. [ht]
© Copyright 2019 Relawan Prabowo | All Right Reserved