Nasional

11 Januari 2019

Amien Rais: KPU, Please Jangan Sok Kuasa

Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak perubahan draf visi misi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno disayangkan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.

Mantan ketua MPR itu meminta KPU untuk tidak keras kepala dan mau menerima perubahan yang hanya bersifat teknis tersebut.

"Saya katakan, (KPU) please jangan sok kuasa," ujarnya di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (11/1).

Amien kemudian menyoroti beragam inkonsistensi sikap KPU. Seperti perubahan sikap teranyar mereka yang membatalkan acara penyampaian visi misi calon.

Mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu pun mengingatkan KPU untuk tidak berat sebelah, sehingga pemilu berjalan baik.

"Saya hanya wanti-wanti saudara-saudara KPU, anda hanya pelaksana," tukasnya. [rmol]

Tolak Ada Kampanye, 1.000 Tempat Ibadah di Jakbar Dipasangi Spanduk

Pemkot Jakarta Barat beserta tokoh agama dan aparat TNI-Polri melakukan pemasangan 1.000 spanduk di tempat ibadah. Spanduk tersebut dipasang di masjid hingga wihara yang ada di Jakbar.

"FKUB menginisiasi launching pemasangan spanduk, jumlahnya cukup banyak, seribu ya, nanti akan dipasang di semua tempat-tempat ibadah, masjid, gereja, pura, wihara dan lain-lain sebagainya," kata Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Muhammad Zen, di Masjid Raya Al Amanah, Jl Indra Loka I, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (11/1/2019).

Dia mengatakan kegiatan didasarkan pada UU 27/2017 tentang Pemilu yang melarang adanya kegiatan kampanye di tempat ibadah dan sekolah. Zen mengatakan jika aturan dilanggar, ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak yang melanggar.

Pemasangan spanduk di Gereja Pantekosta Kharismatika


"Kemudian ada UU Pemilu nomor 27 tahun 2017 memang ada ketentuan tidak boleh berkampanye di tempat-tempat ibadah, di instansi pemerintah dan di sekolah-sekolah, itu tidak boleh. Oleh karena itu ketentuan dari Undang-Undang tersebut kita patuhi, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian akan ada sanksi, baik dari penyelenggara, peserta, pasti akan diproses," bebernya.

Baca juga: Ada 226 Dugaan Pelanggaran Kampanye di Fasilitas Pemerintahan

Di lokasi yang sama, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan pemasangan 1.000 spanduk ini diharapkan bisa menjaga kerukunan beragama jelang pemilu 2019. Spanduk ini juga dipasang untuk mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam penyebaran berita bohong (hoax), SARA, dan radikalisme.

Dia merinci ada 860 masjid, 237 gereja, dan 85 wihara yang disambangi. Hengki mengingatkan masyarakat untuk atas peristiwa pembunuhan di Madura yang dilatarbelakangi perbedaan pilihan politik.Dia mengharapkan hal itu tak terulang.

"Dalam istilah kepolisian, ini langkah pemahaman hukum dan sosial, dengan membaca ini di tiap tempat ibadah, mungkin ada yang ingin menyampaikan khotbahnya bahwa sudah ada aturannya dalam UU Pemilu, tempat ibadah, sekolah dan instansi pemerintah tidak boleh (jadi tempat kampanye)," ucap Hengki.

Pemasangan spanduk di Pura Candra Prabha
Hengki, mengutip ucapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan masjid boleh jadi tempat belajar politik. Namun bukan sekadar politik praktis.

"Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, boleh saja tempat ibadah dijadikan tempat politik, tapi politik yang sifatnya substantif, artinya berbicara tentang kenegaraan, berbicara tentang bangsa, tidak dalam sasaran politik praktis. Milih A dan milih B," bebernya.

Sementara itu, Dandim 0503 Jakarta Barat, Letkol Andre Masengi, yang juga di lokasi menyatakan mendukung kegiatan ini. Pemasangan spanduk penting untuk mengingatkan agar perbedaan pilihan politik tak membuat masyarakat terpecah.

"Jangan sampai kita berbeda pilihan dalam politik, buntut-buntutnya akan membenturkan kita sesama anak bangsa. Nah ini diharapkan tidak terjadi, bisa berbeda saya memilih calon A, calon B, tetapi kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar sesama anak bangsa harus terjaga dengan baik," tutur Andre. [dtk]

Istana Tegaskan Kasus Novel Bukan Pelanggaran HAM

Salah satu persoalan yang diprediksi akan dicecar dalam debat capres-cawapres ke Joko Widodo, adalah masalah HAM. Diantaranya, kasus penyiraman air keras ke penyidik KPK Novel Baswedan, pada April 2017 lalu.

Hingga kini, aparat kepolisian belum berhasil menemukan tersangka, yang membuat rusak mata dari penyidik senior KPK itu.

Menyikapi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amien yang juga Kepala Staf Presiden Moeldoko, mengatakan pihaknya sudah memitigasi isu-isu itu.

"Pelanggaran HAM berat itu terjadi apabila abuse of power. Terus ada genocide tersistem. Enggak ada itu dilakukan terhadap kasus Novel, bukan dan tidak ada kaitannya dengan kebijakan negara. Abuse of power itu adalah kebijakan negara, melekat," kata Moeldoko, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 11 Januari 2018.

Novel disiram menggunakan air keras, ketika pulang Salat Subuh dari musola di dekat rumahnya di Kelapa Gading Jakarta Utara. Isu ini menjadi salah satu persoalan HAM yang dianggap tidak mampu diselesaikan oleh rezim pemerintahan Jokowi. Namun menurut Moeldoko, kejadian yang menimpa Novel bukan soal HAM.

"Dalam konteks ini adalah konteks kriminal murni," kata mantan Panglima TNI itu.

Diakuinya, saat ini memang masih belum tuntas karena pelakunya belum ditemukan. Tapi Ia bersikukuh, kasus Novel Baswedan itu tidak masuk dalam masalah HAM. "Apa itu abuse of power? Bukan. konteksnya disitu," katanya.

Seperti diketahu, hampir dua tahun teror penyerangan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dibiarkan tak terungkap. Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal pada April 2017 silam, sampai kini polisi tak mampu mengungkap terang kasus tersebut.

Dalih polisi yang mengklaim kasus ini masih terus diselidiki semakin menambah kabur bukti dan fakta yang bisa diungkap. Mengingat, tidak ada perkembangan apapun dari apa yang dilakukan Kepolisian. [viva]

Kasus Anies Sekadar Tesis Bawaslu, Apa Kabar Gubernur Lain?

Kasus salam dua jari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bisa jadi hanya salah satu tesis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika dipertanyakan tentang pasal 547 UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Mungkin dia jadiin case saja kalau ditanyain jawabnya, saya jalanin peraturan juga kok ini buktinya, kan gitu. Anies pernah kita tanyain yang lain entar dulu yang penting pernah ada," tengarai pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/1).

Namun demi keadilan, Hendri mengimbau Bawaslu juga bersikap adil terhadap semua kepala daerah tanpa terkecuali, bukan semata Anies.

"Pertanyaannya kan Bawaslu takut sama gubernur-gubernur yang lain? kenapa beraninya sama Anies doang? mudah-mudahan bisa dijawablah," harap founder lembaga survei KedaiKopi ini.

Anies sempat dipanggil Bawaslu terkait pose jari telunjuk dan jempolnya seperti salam dua jari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra Senin (17/12/2018) lalu. Pihak Bawaslu menyatakan Anies diduga melanggar pasal 547 UU 7/2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

"Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".[rmol]

Meski Ditindas China, Muslim Uighur Bantu Korban Tsunami Selat Sunda 50.000 USD

Para tokoh perwakilan Muslim Uighur berkunjung ke Indonesia. Kunjungan mereka tadi malam, Kamis (10/1/2019), diterima Ustadz Bachtiar Nasir.

Mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan masyarakat Indonesia untuk muslim Uighur.

Etnis Muslim Uighur saat ini tengah mengalami diskriminasi dan penindasan oleh pemerintah komunis China, meski demikian mereka tetap menampakkan kepeduliannya terhadap musibah yang melanda Indonesia.

Mereka menyampaikan belasungkawa atas musibah terdampak tsunami Selat Sunda dan bencana lainnya sambil menyerahkan bantuan sebesar 50.000 USD (sekitar Rp 700 juta) atas nama Muslim Uyghur.

Berikut selengkapnya video pertemuan Muslim Uighur dengan Ustadz Bachtiar Nasir dan Jama'ah tadi malam:

[glr]

Kritikan Bank Dunia Terkait Infrastruktur Pukul Pemerintahan Jokowi

Pengamat Infrastruktur Indonesia Wibisono mengatakan polemik pernyataan Bank Dunia tentang pembangunan Infrastruktur Indonesia sangat memukul pemerintahan Jokowi yang selama ini membangga banggakan keberhasilannya.

Menurutnya, setelah dokumen siluman World Bank beredar pada akhir tahun lalu yang berjudul Indonesia’s Infrastructure Planning & Budgeting Processes, kini publik kembali digegerkan oleh beredarnya dokumen yang berisi kritik lembaga yang menjadi bagian dari The Bretton Woods Institutions tersebut terhadap pembangunan infrastruktur pemerintahan presiden Joko Widodo.

Laporan setebal 344 halaman tersebut berisi pandangan Bank Dunia terhadap proses perencanaan, pembiayaan, maupun pembangunan infrastruktur pada era Jokowi.

Secara vulgar, World Bank atau Bank Dunia menyoroti beberapa poin di antaranya mengkritisi kualitas proyek infrastruktur yang rendah, pembangunan infrastruktur yang didominasi BUMN, hingga koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan tidak berjalan baik.

''Tentu saja laporan tersebut mengundang tanggapan beragam. Kalangan pengusaha, misalnya, mengamini kritik Bank Dunia yang menyebut bahwa banyaknya penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di proyek infrastruktur memupus peluang mereka untuk berkontribusi di dalamnya,'' ujar Wibisono yang sekaligus pengusaha property ini.

Salah satu tanggapan dari Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan porsi BUMN di proyek infrastruktur sudah terlalu dominan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Erwin Aksa menilai terbatasnya keterlibatan swasta kepada proyek infrastruktur pemerintah lantaran proyek yang ditawarkan kurang layak secara bisnis.

“Proyek yang menarik diambil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan yang tidak menarik diberikan ke swasta. Jadi jangan diberikan yang tulang saja tetapi dikasih juga dagingnya,” tegasnya.

Laporan tersebut juga direspons para menteri Jokowi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa kritik Bank Dunia adalah hal yang wajar dan telah dikomunikasikan dengan pemerintah. Sedangkan, Menteri BUMN Rini Soemarno bahkan menyalahkan studi Bank Dunia jika menyebut pembangunan infrastruktur membebani perusahaan pelat merah.

Senada dengan Rini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tak tahu menahu soal laporan InfraSAP.

Dampak Politik di Tengah Pilpres

''Saya mencatat beberapa tulisan tulisan tentang pembangunan infrastuktur ini sangat beragam,dan rata rata mereka berpandangan negative,baik dari sisi ekonomi,politik dan sosial yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,'' kata Wibi, sapaan akrab Wibisono.

Wibi menambahkan bahwa kiprah Bank Dunia dalam konteks politik dan pembangunan di Indonesia memang tidak perlu diragukan lagi. Sebagai salah satu lembaga keuangan dunia, otoritasnya untuk memberikan penilaian dan rancangan pembangunan di suatu negara juga cukup krusial.

Namun menjelang Pilpres 2019, hal yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa World Bank muncul dengan laporan-laporan pedasnya terhadap pemerintah?

Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, Eric Toussaint dan Damien Millet pernah merilis laporan yang berjudul Indonesia: History of a bankruptcy orchestrated by IMF and the World Bank yang menyebut bahwa selain IMF, Bank Dunia juga berperan penting terhadap perubahan lanskap politik Indonesia di era Orde Baru.

''Dalam konteks Pilpres 2019, bisa saja ada yang menganggap World Bank tengah berusaha kembali mencoba terlibat aktif politik melalui laporan kritik infrastruktur tersebut. Mengingat bahwa haluan pembangunan Indonesia yang bisa dibilang sudah tidak western-centric lagi dan mungkin saja cukup mengganggu eksistensi World Bank di Indonesia,'' jelasnya.

Dugaan tersebut selaras dengan hasil penelitian João Márcio Mendes Pereira dalam papernya yang berjudul The World Bank as a Political, Intellectual, and Financial Actor yang menyebut bahwa lembaga ini sering terlibat dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan haluan politik di negara-negara penerima bantuan.

Pada titik ini, merebaknya laporan-laporan Bank Dunia yang berisi kritik terhadap pembangunan infrastruktur Jokowi bisa saja memiliki makna secara politik. Sebagai lembaga dunia yang terlibat aktif dalam politik dunia, bisa saja muncul kesan bahwa lembaga internasional ini mulai lebih kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

Sikap kritis Bank Dunia ini sendiri muncul di waktu yang tergolong amat krusial dalam politik Indonesia. Laporan dari lembaga ini muncul di detik-detik pertarungan Pilpres 2019 mulai menghangat.

''Munculnya dokumen Bank Dunia itu dalam kadar tertentu memberikan angin segar kepada pasangan penantang petahana yaitu Pasangan Prabowo- Sandy, atau apakah ini sinyal dari AS bahwa pasangan ini udah mendapat dukungan politik dari pemerintahan Donald Trump,'' pungkas Wibisono. [ht]

Mengharukan, Pemulung Ini Peluk Sandi Erat

Sandiaga Salahuddin Uno dikejutkan oleh perempuan setengah baya yang datang memeluk erat dirinya saat berdialog dengan para pedagang Pasar Kota Rembang, Jawa Tengah, Jumat (11/1/2019).

Perempuan itu memeluk Sandi lebih dari 20 detik, air matanya berlinang dan tidak ada sepatah kata pun yang terlontar dari bibirnya.

Bahkan, ketika beberapa orang mencoba melepaskan pelukannya, tangisnya kian menjadi. Calon wakil presiden nomor urut 02 ini pun tersenyum dan memeluk balik sang Ibu. Setelah puas memeluk, sang Ibu pun pergi.

Perempuan itu adalah Ibu Titah, pemulung di Pasar Kota Rembang. Dia mengaku tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya ketika tahu Sandi mengunjungi pasar tempatnya memcari nafkah.

"Saya senang Pak Sandi ke pasar. Saking senangnya saya peluk. Pokoknya senang pak. Dia mau ke pasar. Hidup sekarang susah. Lihat Pak Sandi itu kok aku senang ajah," kata Bu Titah yang mengaku sebagai pemulung dengan wajah sumringah.

Usai dari Pesantren Al Wahdah, Sandi melanjutkan sosialisasinya ke Pasar Kota Rembang. Para pedagang menyambutnya dengan hangat.

Di pintu pasar penjual kue basah dan kering, Isiyani dan  Musiyah histeris begitu ada Sandiaga Uno. Histerianya kian menjadi saat mantan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ini membeli kue yang mereka jajakan.

Sandi juga membeli kue khas rembang,  Dumbeg. Kue racikan dari tepung  beras, gula aren dcampur  kelapa  dan dibungkus dengan daun siwalan.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan, harapan para pedagang pasar yang ingin ada perubahan tempatnya berjualan.

"Prabowo-Sandi akan merevitalisasi pasar di seluruh Indonesia. Insya Allah,  jika diijinkan melayani masyarakat Indonesia, kami akan meningkatkan kesejahteraan para pedagang pasar dan mengupayakan peningkatan serta kualitas fisik dan infrastruktur pasar hingga nyaman bagi penjual dan pembeli," tuturnya. [ts]

Mengapa Semua Kasus Teror ke KPK Belum Terungkap?

Serangan di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Laode Muhammad Syarief menjadi teror kesembilan yang dialami pegawai, pejabat maupun pemimpin KPK.

Teror terbaru ini, menurut Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo adalah imbas dari tak pernah terselesaikannya kasus-kasus sebelumnya, seperti kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan.

"Kami sudah memprediksi itu. Pasti kalau kasus Novel tidak terungkap, pasti mereka akan meneror terus," ungkap Yudi.

Hal serupa diutarakan pakar hukum dan HAM Bivitri Susanti. Anggota Dewan Pengurus Transparency International Indonesia ini juga berpendapat bahwa aksi teror yang menyasar pimpinan atau anggota KPK selama ini, bukan untuk "melenyapkan" mereka, namun untuk memberi pesan bahwa "apa yang mereka lakukan itu sudah mengganggu (jaringan koruptor) sehingga harus dihentikan."

Pesan lain yang ingin disampaikan lewat serangan di rumah dua pimpinan KPK itu menurut Yudi Purnomo adalah ""ketika Anda memberantas korupsi, resikonya bukan hanya Anda, tapi keluarga Anda", karena yang diserang adalah rumah."

" Dilakukan oleh profesional "

Yudi Purnomo juga memperkirakan bahwa serangan itu dilakukan oleh orang yang profesional.

"Kalau berdasarkan temuan Komnas HAM yang kemarin disampaikan terkait kasusnya bang Novel, memang pelaku-pelaku ini orangnya profesional, sistematis, terorganisir, jadi memang polisi kesulitan sekali mengungkapkan kasus ini karena orang-orang ini mampu menghilangkan jejak," ujar Yudi.

"Misalnya CCTV yang dipasang di seluruh tempat pimpinan dan pegawai KPK yang rawan diteror, mereka mampu mengelabui. Ataupun kayak di rumah Bang Afif, ketahuan orangnya, jelas, tapi ternyata tidak ketangkap. Sidik jari pun mereka tidak meninggalkan", paparnya.

Namun Yudi tak langsung menyimpulkan jika ada hubungan antara teror-teror sebelumnya dengan teror di rumah dua pemimpin KPK itu, meski ada pola-pola yang berulang.

"Misalnya ini pake bom. Yang dulu penyidik Afif juga diduga bom. (Pelaku) Novel ada dua orang. Ini di rumah Pak Syarif juga dua orang. Trus menggunakan motor," ungkap Yudi.

Mengapa tidak ada penyelesaian?

Selain teror ke rumah dua pimpinan KPK ini, teror-teror lain yang pernah dialami oleh anggota atau pimpinan KPK antara lain penyerbuan ke rumah aman KPK, ancaman bom ke pemimpin dan penyidik KPK, penyiraman air keras ke kendaraan milik penyidik serta pegawai KPK, perampasan perlengkapan milik penyidik KPK, penangkapan dan penculikan penyidik yang sedang bertugas.

Namun tak ada satupun dari kasus-kasus ini yang berhasil diselesaikan oleh KPK yang menimbulkan pertanyaan: Mengapa?

"Tidak salah ketika kita kemudian bertanya-tanya apa yang menyebabkan pihak kepolisian atau pihak-pihak lainnya tidak mau mengusut kasus-kasus seperti ini. Apakah mereka jadinya bisa dikaitkan atau berada di jejaring yang tidak suka dengan efektivitas kerja KPK? Tidak salah jika kita bertanya seperti itu," kata Bivitri Susanti.

Bivitri menyimpulkan bahwa apa yang harus dilakukan adalah untuk "mengusut tuntas" semua kasus terkait teror KPK.

"Karena kalau ini tidak diusut, mulai dari kasus Novel hingga kasus yang kemarin, teror-teror ini akan terus terjadi."

Polisi `Berkomitmen`

Juru bicara kepolisian RI, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa kesulitan setiap kasus itu berbeda-beda. Namun untuk kasus teror serangan yang terjadi di rumah dua pimpinan KPK pada Rabu (09/01) dini hari, kepolisian masih mendalaminya.

"Tetap komitmen kita, akan sesegera mungkin menuntaskan setiap kasus, bukan kasus ini saja, semuanya menjadi atensi dan semuanya memiliki tingkat yang sama, akan kita selesaikan setuntas-tuntasnya", kata Dedi Prasetyo kepada para wartawan dalam sebuah konferensi pers pada Kamis (10/01).

Sebuah bom palsu diletakkan di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di Kota Bekasi dan dua bom molotov dilemparkan ke rumah Laode Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan. Kedua insiden itu terpaut beberapa jam. [viva]

Harga Beras di Pasar Cikini Melesat Sentuh Rp14 Ribu per Kg

Harga beras di Pasar Modern Cikini dan Pasar Tradisional Cikini terpantau semakin menjulang pada Januari 2019 dibandingkan bulan sebelumnya. Harganya bahkan mencapai Rp11 ribu-Rp14 ribu per kilogram (kg) untuk kualitas medium.

Padahal, kemarin, Jokowi mengklaim tren harga beras mulai turun. Di tingkat grosir di Pasar Induk Beras Cipinang, bahkan Jokowi mengklaim harga beras turun Rp50 per kg.

Haryanto, salah satu pemilik toko sembako di Pasar Modern Cikini mengatakan harga beras medium saat ini mencapai Rp11 ribu per kg. Harga ini naik dibanding harga beras pada November dan Desember tahun lalu masih sekitar Rp10 ribu per kg.


"Wajar sebenarnya Januari Februari Maret tuh memang selalu naik karena musim hujan," ungkap Haryanto kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/1).

Harga beras, menurut dia, biasanya baru perlahan turun pada akhir April atau ketika hujan berkurang dan musim panen tiba. Untuk harga beras kualitas premium atau terbaik, Haryanto menjualnya sekitar Rp15 ribu per kg.

"Kalau di sini yang laku yang kelas premium, mungkin karena memang karena kelasnya begitu ya," kata Haryanto.

Kendati demikian, ia merasa omzetnya terus berkurang dalam satu tahun terakhir. Haryanto menganggap kemampuan beli masyarakat sebenarnya belum pulih seutuhnya.

"Kondisi sepi, satu tahun lalu mungkin omzet turun 20 sampai 25 persen. Kalau ada yang bilang ekonomi bagus itu bohong," tutur Haryanto.

Kondisi yang sama dirasakan Iwan, penjual beras di Pasar Tradisional Cikini. Pada Desember 2018, ia membeli satu karung beras dengan kualitas medium sebesar Rp600 ribu, tapi sejak Januari 2019 harganya naik Rp50 ribu per karungnya.

"Satu karung beras isinya 50 kg. Kalau naik Rp50 ribu, jadi satu karung beras menjadi Rp650 ribu. Nah harga per kg nya dibagi saja. Itu kualitas tengah," papar Iwan.

Bila dihitung-hitung, maka masyarakat perlu merogoh kocek minimal Rp13 ribu per kg untuk membeli beras di toko sembako milik Iwan. Namun, Iwan juga memperbolehkan masyarakat membeli secara literan.

"Kalau dijual literan beda Rp1.000, ya ini ada dua pilihan ada yang dijual Rp11 ribu per liter dan Rp12 per liter. Jadi kalau beli kiloan harganya Rp13 ribu sampai Rp14 ribu lah," ungkap Iwan.

Iwan mengatakan biasa membeli dua karung beras untuk satu hingga dua minggu. Komoditas tersebut diakui Iwan tak menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan per bulannya.

"Yang jual beras sekarang sudah semakin banyak, jadi yang beli tidak banyak. Ini kan saya jual sembako, jadi itu bukan jadi andalan juga, nggak terlalu masalah harga naik dan turun sebenarnya," jelas Iwan.

Salah satu pengunjung Pasar Tradisional Cikini bernama Santi mengamini harga beras yang semakin mahal. Beruntung, toko beras di pasar itu memperbolehkan masyarakat membeli secara literan.

"Setiap toko harga beda-beda, saya sempat menemukan beras per liter masih Rp10 ribu, tapi ada juga memang yang Rp11 ribu sampai Rp12 ribu," kata Santi.

Meski naik, Santi mengaku tak mengurangi pembelian jumlah beras karena memang bahan makanan pokok. Ia juga tetap membeli beras di sekitar Cikini karena rumahnya yang tak jauh dari pasar tersebut.

Harga Beras di Pasar Cikini Naik Sentuh Rp14 Ribu per Kg

Harga Beras di Cipinang

Adapun Yono, salah satu pedagang beras di Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC) hampir bernasib sama dengan dua pedagang beras di Cikini. Ia mengaku harga beras kualitas medium lokal kini lebih dari Rp10 ribu per kg.

"Kalau yang lokal (beras medium lokal) di atas Rp10 ribu per kg (Januari 2019)," tutur Yono.

Padahal, pada Desember 2018 lalu harga beras medium tak sampai Rp10 ribu per kg. Namun di atas dari Harga Eceran Tertinggi (HET) medium atau lebih dari Rp9.450 per kg.

"(Musim hujan) biasanya begitu (harga naik), tapi masih stabil karena ada operasi pasar dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog)," kata Yono.

Sedikit berbeda, Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifly Rasyid harga beras medium lokal di Cipinang masih ada yang berkisar Rp9.100-Rp9.200 per kg.

"Harga stabil tidak ada kenaikan yang berarti," ucap Zulkifly.

Meskipun begitu, kekhawatiran gejolak harga beras tetap ada di tengah musim hujan seperti ini. Namun, kalaupun terjadi gejolak, potensi kenaikan harga beras tipis hanya Rp100-Rp200 per kg.

Kestabilan harga beras ini, kata Zulkifly, tak lepas dari keputusan pemerintah untuk mengimpor sejumlah beras tahun lalu. Bila saat itu tak mengimpor, ia memprediksi harga beras saat ini bisa saja jauh lebih tinggi.

Ia pun mengaku belum bisa memastikan apakah harga beras akan turun pada musim panen. Sebab, hal itu akan bergantung pada kualitas beras yang dihasilkan.

"Kalau dari awal bagus, tapi kalau nanti pas panen justru terkena hujan jadi hasil kurang bagus, kuning tidak mulu, itu pengaruh," jelas Zulkifly.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perum Bulog meninjau gudang beras Bulog. Jokowi cukup percaya diri harga beras akan terus turun dalam waktu ke depan didorong operasi pasar Bulog yang juga berlanjut. Apalagi, jadwal panen raya juga semakin dekat.

"Artinya tren harga beras mulai turun apalagi nanti pada Februari-Maret sudah mulai masuk panen raya. Ini juga akan mempengaruhi pasokan daripada produksi di lapangan," kata Jokowi.. [cnn]

Tekan Kenakalan Remaja, Anies Geber Program Magrib Mengaji

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan lurah-lurah di seluruh Jakarta menggeber program salat subuh berjemaah dan magrib mengaji. Program tersebut ditujukan untuk menekan kenakalan remaja, seperti tawuran atau konsumsi narkotik.

Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali, mengatakan program tersebut mulai direalisasikan tahun ini. Targetnya, menjadikan masjid sebagai safe house atau tempat aman bagi remaja agar tidak terjerumus dalam kenakalan.

“Sekarang ini banyak sekali, terutama anak-anak muda, melakukan tawuran dan (mengkonsumsi) narkoba,”katanya, kemarin.

Marullah menjelaskan, program subuh berjemaah dan magrib mengaji juga ditujukan untuk menciptakan kerukunan di antara masyarakat. Program ini akan direalisasikan di semua kelurahan di Jakarta, terutama yang rawan kerusuhan serta kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba.

Di Jakarta Selatan, pemerintah DKI telah menganggarkan sekitar Rp 1,43 miliar untuk pembiayaan program tersebut di semua masjid di 65 kelurahan. Setiap kali kegiatan, anggarannya Rp 500 ribu. Setiap masjid mendapat jatah melaksanakan empat kali kegiatan dalam sebulan hingga 11 bulan.

Menurut Marullah, sejumlah kelurahan di wilayahnya telah memulai aktivitas program subuh berjemaah dan magrib mengaji pada pekan pertama awal tahun. “Ada beberapa sudah memulai dari pekan lalu,”ujamya.

Nofia Enita, Sekretaris Lurah Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengatakan masih membahas waktu pelaksanaan program magrib mengaji tersebut. Sebab, selama ini, sebagian masjid di kelurahan tersebut sudah menyelenggarakan pengajian rutin untuk anak-anak dan remaja. “Biasanya anak-anak sore sudah ngaji. Kan tidak mungkin magrib ada lagi. Pasti capek itu,” ucapnya.

Nofia berupaya menggandeng pengurus karang taruna untuk menjangkau remaja di Kelurahan Rawa Barat agar bersedia ikut program mengaji. Dia berharap program tersebut bisa mengatasi kenakalan remaja seperti tawuran yang kerap terjadi di Rawa Barat. Nofia menambahkan, kelurahan akan memakai dana dari pemerintah DKI guna membayar guru mengaji atau ustad yang berceramah untuk para remaja.

Tahun lalu, Pemerintah Kota Tangerang juga menggalakkan program magrib mengaji mulai pukul 18.00 hingga 19.30. Pada jam itu, orang tua diimbau mematikan televisi dan meminta anaknya berangkat mengaji atau belajar bagi yang tidak ke surau.

Wali Kota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah, kala itu mengatakan program magrib mengaji diraneang agar pada jam-jam tersebut anak-anak dan remaja tidak berkeliaran di luar rumah. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Tangerang, Felix Mulyawan, mengatakan program magrib mengaji dan belajar itu dipantau 1.325 kader posyandu, guru mengaji, pengurus rukun tetangga, dan rukun warga setempat. Menurut Felix, program itu cukup efektif mengurangi anak-anak yang bermain di luar rumah pada jam-jam tersebut. [aksaran]

Meski Ditindas Cina, Muslim Uighur Bantu Korban Tsunami Selat Sunda 50.000 USD

Indonesia mendapat kunjungan sejumlah Ulama dan aktivis Muslim Uighur (Turkistan Timur) pekan ini. Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur di Istanbul, Turki, Seyit Tumturk, menjelaskan kedatangannya ke Indonesia dalam acara ‘Kesaksian Muslim Uighur’ di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta, Kamis (10/1/2019) malam.

Bersama Gulbakhar Cililova—seorang ibu berusia 54 tahun, yang pernah mengalami siksaan dalam tahanan Kamp Konsentrasi rezim komunis Cina selama kurang lebih setahun—Tumturk mengungkapkan pentingnya kunjungan pihaknya ke Indonesia karena sangat terharu dan ingin mengucapkan terima kasih atas serangkaian aksi bela Muslim Uighur yang dilakukan oleh umat Islam di negeri ini.

“Kami sangat bersyukur, alhamdulillah, umat Islam di Indonesia begitu antusiasnya sebagai sesama saudara Muslim untuk memprotes kezaliman dan penindasan yang kami alami. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih,” ucapnya dalam bahasa Turki yang diterjemahkan ke Indonesia di hadapan jamaah tadabbur AQL Islamic Center pimpinan Ustadz Bachtiar Nasir, di Tebet, Jakarta, Kamis (10/1) malam.

Pada kesempatan itu, Seyit Tumturk juga menyampaikan amanah dari 35 juta warga Muslim Uighur yang saat ini menyebar di berbagai negara seperti Turki, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyizstan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Jerman, Prancis, Finlandia, Australia, dan lainnya. Amanah itu berupa bantuan untuk korban tsunami Selat Sunda sebesar $50.000 (lebih Rp 700 juta).

“Saya atas nama 35 juta warga Muslim Uighur menyampaikan bantuan 50 ribu dolar (AS) untuk korban tsunami di Indonesia,” ungkap Tumturk, yang secara simbolis diterima oleh Ustadz Bachtiar Nasir, mewakili lembaga bantuan kemanusiaan Indonesia yang akan mendistribusikannya untuk korban tsunami Selat Sunda.

“Maasyaa Allah, Muslim Uighur, meski jutaan di antara mereka mengalami penindasan dan siksaan dari rezim Cina di Xinjiang, tapi masih ingat kepada saudara-saudaranya di Indonesia yang juga tengah mendapatkan musibah tsunami,” kata seorang jamaah, terharu.



Sementara Gulbakhar Cililova, seorang ibu, yang pernah menjadi tahanan di kamp konsentrasi Cina berkesempatan memberikan kesaksian terkait penyiksaan yang dia alami selama kurang lebih setahun. Ibu berusia 54 tahun ini bebas setelah pemerintah Tajikistan—negaranya—berhasil membantu membebaskannya dari kamp konsentrasi Cina itu.

Rencananya, Seyit Tumturk dan rombongan juga akan mengunjungi para korban tsunami di Pandeglang, Banten. Selain itu, dalam kunjungan kurang lebih sepekan di Indonesia, Tumturk yang saat ini tinggal di Turki serta Cililova, dan lainnya, akan menyampaikan kesaksian (testimoni) terkait penindasan dan siksaan yang dialami Muslim Uighur di tahanan Kamp Konsentrasi Cina.

Testimoni itu rencananya akan disampaikan melalui audiensi di antaranya ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Muhammadiyah, DPR RI, dan juga dijadwalkan menyapa warga Bandung dan bersilaturahim dengan tokoh-tokoh Islam di Kota Paris Van Java itu.

Seyit Tumturk dan Gulbakhar Cililova dijadwalkan pula menjadi nara sumber dalam acara Diskusi Publik bertajuk ‘Kesaksian dari Balik Tembok Penjara Uighur’ di Jakarta pekan ini. Akan hadir sebagai pembicara para tokoh dan aktivis HAM internasional dan Indonesia.

Di samping itu, mereka akan diterima media nasional dan internasional di Jakarta serta organisasi jurnalis Islam.



Sementara, pekan ini juga, rombongan Ulama Turkistan Timur disertai aktivis Uighur mengunjungi Indonesia. Para Ulama Muslim Uighur yang melakukan serangkaian silaturahim itu adalah:

  1. Dr Ataullah Shahyar (Presiden Persatuan Ulama Turkistan Timur/Uighur, Dosen Universitas  Marmara, Istanbul, Turki).
  2.  Dr Abdussalam Alim (Ketua Persatuan Ulama Turkistan Timur/Uighur di Australia).
  3.Syaikh Sirajudden Azizi (Wakil Presiden Persatuan Ulama Turkistan Timur/Uighur dan President Uyghur Research Foundation).
  4. Abdulahad Ucat (Sekjen Persatuan Ulama Turkistan Timur/Uighur).
  5. Hidayet Oguzhan (President of East Turkistan Maarif Association, Ketua Persatuan LSM Turkistan Timur).

Selain melakukan kunjungan ke sejumlah tokoh, ormas/lembaga-lembaga Islam di Indonesia dan DPR RI, rombongan Ulama dan aktivis Uighur ini juga dijadwalkan bersilaturahim dengan organisasi jurnalis Islam. (salam-online)

Laba Pertamina Anjlok 81% Jadi Rp 5 T, Ini Sebabnya

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya membuka kondisi keuangan PT Pertamina (Persero). Dari data kementerian diketahui, di kuartal III-2018 ini perusahaan migas pelat merah ini hanya mampu membukukan laba Rp 5 triliun.

Laba ini merosot sekitar 81% dibanding yang bisa dicapai perseroan di periode serupa tahun lalu, di mana Pertamina membukukan laba US$ 1,99 miliar atau setara Rp 26,8 triliun.

Kementerian BUMN sendiri tidak mau berkomentar banyak soal merosotnya laba Pertamina. "Ini sampai dengan kuartal III. Tapi sektoral dan spesifiknya biar deputi yang jelaskan," ujar Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kemneterian BUMN, Aloysius Kiik Ro, saat paparan di kantornya, Selasa (4/12/2018).

Sebenarnya apa yang bikin laba Pertamina anjlok?

Faktor utama turunnya kinerja keuangan Pertamina adalah kenaikan harga minyak dunia. Dalam sebuah riset perbankan dalam negeri  yang diterbitkan Juli 2018 pernah disebut setiap harga minyak Brent naik US$ 1 per barel, Pertamina merugi Rp 2,8 triliun.

Begitu juga dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, setiap dolar menguat Rp 100 terhadap rupiah Pertamina dihitung berpotensi rugi operasional Rp 1,6 triliun.

Soal harga minyak yang jadi penyebab juga sempat diungkap oleh Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno. "Harga minyak dunia naik. Meski harga minyak yang naik tersebut menyebabkan pendapatan di sektor hulu migas naik, itu belum cukup untuk menjadi kompensasi pendapatan di sektor hilir," katanya, beberapa waktu lalu.

Memang agak beda dengan perusahaan migas lainnya, di mana kenaikan harga minyak justru menguntungkan, buat Pertamina kenaikan harga minyak justru bikin pusing.

Sebab, perusahaan ini memiliki beban di hilir yang lebih besar sementara produksinya di hulu terus merosot.

Belakangan, harga minyak dunia menurun lebih dari 20%. Menanggapi hal ini, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Adiatma Sardjito, menilai penurunan harga minyak merupakan angin segar bagi perusahaan. Tentunya, hal ini akan sangat memengaruhi keuangan perusahaan.

"Alhamdullilah, (harga minyak turun), ditambah Rupiah juga belakangan menguat cukup baik, jadi ini baguslah," ujar Adiatma kepada CNBC Indonesia saat dihubungi, Jumat (9/11/2018).[cnbc]

Allahu Akbar! Lama Ditutupi, Akhirnya Terkuak Fakta Prabowo Rajin Sholat Tahajjud

Ikhlas dalam beribadah adalah kewajiban setiap muslim. Tanpanya ibadah atau amal shaleh akan sia-sia, bahkan berakibat siksa. Allah berfirman:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya.” (QS. Al Kahfi [18]: 110)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.” (QS. Al Bayyinah [98]: 5)

Menyembunyikan amal adalah cara paling efektif agar amal shaleh yang kita lakukan dapat terhindar dari riya.

Ibadah yang dilakukan di tempat yang jauh dari pandangan manusia, hanya kita dan Allah saja, akan menjadikan hati lebih tenang dan tidak sibuk mengharap penilaian manusia.

Beribadah dengan cara ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang jujur dalam keimanannya. Ia adalah bukti keimanan dan kecintaan mereka yang sangat dalam kepada Allah.

Dan Capres terkuat 2019 Haji Prabowo Subianto termasuk ke dalam orang-orang yang selalu menyembunyikan amal ibadah yang ia lakukan. Beliau sama sekali tidak suka untuk memamerkan Sholatnya kepada umat Islam.

Sementara orang-orang munafik, mereka tidak akan mampu melakukannya, karena mereka senantiasa membangun ibadahnya diatas riya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa diantara kalian yang mampu untuk beramal shaleh dengan sembunyi- sembunyi, maka lakukanlah.” (HR Ahmad dalam Az Zuhdu, dishahihkan al Albani)

Prabowo memang dilahirkan dari keluarga yg beragam.  Keberagaman ini yg membuat pihak lawan sering memanfaatkannya sebagai sasaran tembak dalam konteks sikap keberagamaan seorang Prabowo.

Dalam masa menjelang Pilpres, sbg Seorang muslim, sering ke-musliman nya ini dipersoalkan oleh kubu lawan.

Tuduhan yg sering muncul adalah "Prabowo tidak shalat atau tidak bisa shalat", hanya karena ia berbeda dengah Capres lain yang sangat gemar nempublikasikan foto-foto saat sedang Sholat, demi tujuan pencitraan.

Bahkan beberapa lembaga survey saking kurang kerjaan dan upaya mencari job, melakukan Survey ttg sikap keberagamaan antara Prabowo dan Jokowi. Lembaga survey itu dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Jokowi lebih Islam ketimbang Prabowo.
Kita jadi berpikir lembaga survey ini sedang berusaha menjadi "Tuhan".

Celakanya saking kehilangan bahan dan issue untuk menyerang pak Prabowo, sudah dikatakan tidak shalat, mereka mengatakan bahwa Prabowo itu di belakangnya HTI dan ingin membangun Khilafah ... Lho ... !!! Ini dua pernyataan yg bertentangan ... Tidak shalat tapi dikatakan HTI dan Khilafah ...

Itu pernyataan dan tuduhan orang-orang yg bingung dan kalap, kehilangan akal.

Dalam suatu forum pengajian yg digelar oleh ormas Melati Putih Indonesia, kemarin sore, 2 November 2018,  tokoh utama yg diundang untuk hadir adalah Pak Djoko Santoso.

Mantan Panglima TNI ini yg juga dalam kariernya sarat dg tugas di berbagai pertempuran, yg masih membekas di bagian kakinya.

Jenderal yg tegas dgn penampilannya tampak pendiam dan tidak banyak omong ini, di luar dugaan dalam sambutannya disampaikan dg penuh seloroh dan penuh guyon.

Sambutannya sangat sarat dg pemahaman yg dalam ttg Islam, bicara tentang persaudaraan, persatuan dan nilai-nilai kebangsaan, yg berangkat dari potongan Surat yg dibacakan oleh Qari'ah ketika pengajian ini di awal pembukaan ... Wa'tasimu bi hablillah jami'a - wa la tafarraqu ...

Yang menarik adalah ceritanya tentang Pak Prabowo selama diikuti oleh Pak Djoksan sebagai salah satu Perwira bawahannya.

"Setiap pak Prabowo mengirimkan satu regu untuk melakukan penyusupan ke daerah yg dikuasai lawan, selalu dilakukan pada malam hari. Saat pasukan tersebut menjalankan tugasnya, pak Prabowo selalu mengajak dan memerintahkan kepada pasukan yg tinggal di basecamp untuk melakukan shalat malam. Hal ini penting selain meminta perlindungan kepada Allah thd misi yg dijalankan secara keseluruhan, juga untuk memohon agar pasukan yg tengah menjalankan tugas penyusupan tsb dapat menjalankan tugasnya dg baik dan dapat kembali dg selamat".

Masya Allah... ternyata itu yang dikerjakan Prabowo di keheningan malam, melakukan Sholat Tahajjud menghadap Tuhan Semesta Alam, Allah SWT, tanpa membawa wartawan apalagi untuk memfoto dan memamerkannya.

Shalat malam adalah amal shaleh yang istimewa. Keistimewaan yang dimiliki shalat malam ini diantaranya adalah karena seorang hamba akan melakukannya dengan jauh dari pandangan manusia. Saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidur mereka, ia bangun untuk melaksanakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Tuhannya, meninggalkan panggilan syahwatnya yang mengajak untuk menikmati kenyamanan tidur, semata-mata karena Allah azza wa jalla.

عن أَبي يوسف عبد الله بن سلام – رضي الله عنه -، قَالَ : سَمِعْتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، يقول : (( يَا أيُّهَا النَّاسُ ، أفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأرْحَامَ ، وَصَلُّوا والنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَم ))

Dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu ‘anhu ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambungkanlah silaturahmi, shalatlah ketika manusia tertidur, engkau akan masuk surga dengan keselamatan.”

Dari cerita yg sedikit ini saja, apa sebenarnya yg ingin disampaikan oleh pak Djoko Santoso ? Shalat malam itu pada dasarnya shalat yg bersifat sunah mu'akad. Shalat sunah saja "diwajibkan" oleh Prabowo, tentu apalagi shalat wajib lima waktu.

Untuk membantah tuduhan pihak lawan ttg pak Prabowo tidak shalat, tidak dg cara langsung membantah, tapi dilakukan dg bercerita berdasarkan pengalamannya selama mengikuti dan mendampingi  pak Prabowo di berbagai front pertempuran.

Satu hal lagi, sangat santer cerita di kalangan para perwira bawahan pak PS, setiap akan berangkat ke medan tugas, pak Prabowo terbiasa untuk terlebih dahulu sowan ke pemuka agama, spt Kiyai dll.  Untuk mohon do'a restu.  Banyak Kiyai yg dijadikannya sebagai guru untuk belajar dan mendalami ajaran Islam.

Salah satu Ulama yg sangat akrab hubungannya dg pak PS adalah Aa Gym, hubungan yg terjalin dg kental ini dibangun  sejak awal tahun 90an ketika pak PS di Kopassus, sampai sekarang.

Jadi bila Kubu Jokowi mengatakan bahwa pak Prabowo tidak shalat - kita tertawakan saja. Kalau dikatakan bahwa Jokowi itu ke-Islamannya lebih kental dari pak Prabowo, anggap saja sebagai lucu-lucuan.

Yang namanya shalat, akan terwujud secara langsung pada perilaku sehari-hari "Inna shalata tanha anil fahsya'i wal munkar" ... Shalat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar.

Yang paling sederhana, bandingkan lah perilaku antara Jokowi dan pak Prabowo,  siapa yg suka memenjarakan ulama? Siapa yg anti Islam? Siapa raja bohong? Siapa  yg menyengsarakan rakyat? siapa paling sering melempar Hoax? ... Hoax pada dasarnya dapat memecah belah bangsa apalagi dalam konteks kepentingan bangsa dan negara.

Dan ini sangat disadari oleh seorang Prabowo. Ia memahami apa makna dari  "wa'tasimu bi hablillahi jami'a - wa la tafarraku".

Itu pula sebabnya seorang Prabowo akan terus merangkul pihak mana pun yg punya niat sama untuk membangun bangsa ini ke depan ke arah yg lebih baik, untuk menegakan kedaulatan bangsa dan negara.

Ini salah satu makna yg dihayatinya dari ayat al-Qur'an tersebut, S. Ali Imran 103.

Kedua orang Jenderal tsb, baik pak Prabowo mau pun pak Djoko Santoso,  sangat memahami apa arti dari persatuan dan kebangsaan, sbg implementasi dari Ayat Al-Qur'an tersebut "berpegang erat lah kepada tali Allah dan jangan berpecah belah ..."

Jadi kalau masih saja ada pihak-pihak  yg mengatakan bahwa pak Prabowo itu tidak shalat, lihat saja perilakunya - karena shalat itu tidak perlu dipublikasikan atau pun dipotret lalu diberitakan besar-besar.

"Inna Shalata Tanha Anil Fahsya'i wal Munkar"

lFastabiqul Khairat. [fkc]

Mendag: Garam Lokal Banyak Busanya, Kalau Buat Infus, Pasien Bisa Mati

Kegiatan impor, khususnya garam, yang dilakukan pemerintah selama ini bukan tanpa alasan. Sebab, garam lokal disebut tidak memenuhi persyaratan industri dalam negeri. Demikian disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

"Kementerian Perindustrian tidak mungkin meminta rekomen impor kalau bisa gunakan garam dengan NaCl yang rendah. Persoalannya, kalau garam infus diambil dari daderah Pantura, yang sudah terkontaminasi, yang ada pasien mati," katanya saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/1).

Selain itu, Enggar juga menambahkan, garam lokal cenderung memiliki busa. Penyusutannya juga mencapai 25 hingga 30 persen. Karenanya, para pelaku industri butuh garam impor dengan kualifikasi yang baik.



"Coba nanti kalau berhenti di Cirebon dan lihat bagaimana garam rakyat diolah, Anda akan lihat itu dibersihkan isinya busa semua. Lebih dari 2 sampai 3 kali dibersihkan juga masih berbusa. Bayangkan kalau busa itu dimasukkan ke jarum infus, mati kita, dimakan aja enggak sehat," tambahnya.

Apalagi, menurutnya, kesadaran masyarakat saat ini akan kesehatan dalam berbagai hal termasuk bahan baku yang digunakan sangat penting. Hal ini yang sering tidak dilihat oleh kalangan yang sering mempertanyakan kenapa Indonesia masih butuh impor garam.

"Kita juga enggak akan mau melakukan impor kalau tanpa alasan. Ya, doakan saja semoga penjelasan ini bisa diterima sama yang marah-marah tanpa kejelasan," tutupnya. [kpc]

Ketika Kasus Vanessa Angel Diseret Dalam Pusaran Pilpres

Kasus prostitusi online yang melibatkan artis Vanessa Angel menjadi bahan pembicaraan sejumlah warganet.

Bahkan, komentarnya bermacam-macam. Ada komentar nyaris tidak terkontrol, bahasanya vulgar, ada juga yang menyeretnya ke wilayah politik Pilpres 2019.

Misalnya, seperti yang disampaikan pegiat media sosial yang juga pendukung Jokowi, Denny Siregar di akun Twitter miliknya @Dennysiregar7.

"Habis bayar sekali crot 80 juta, terus teriak, "jaman Jokowi apa-apa mahal !!" tulis Denny Siregar seperti dilansir RMOLJatim, Kamis (10/1).

Rekan Denny Siregar yang juga sama-sama pegiat medsos dan pendukung Jokowi, Permadi Arya alias Abu Janda juga menyampaikan hal yang serupa, sembari menyerempet paslon Prabowo-Sandi.

"Masih banyak yang sanggup bayar apem 80 juta sekali tembak adalah bukti Pak Prabowo dan Sandiaga Uno nebar hoax dengan mengatakan 'rakyat makin miskin'," ungkap Abu Janda di akun @permadiaktivis.

Pegiat medsos yang pernah diundang Jokowi ke Istana, Afi Nihaya Faradisa tidak mau kalah. Afi yang pernah menjadi perbincangan karena kasus plagiarisme, menulis panjang lebar tentang kasus Vanessa yang diunggah di akun Facebook.

Salah satu poin yang disampaikan Afi yaitu menganalogikan kasus Vanessa layaknya hukum pasar pada bidang ekonomi.

"Ada permintaan, ada penawaran. Hukum pasar dalam bidang ekonomi pasti seperti itu. Dan VA berhasil melampaui hukum pasar tersebut, dia menciptakan pasarnya sendiri. Dia yang memegang kontrol dan otoritas atas harga, bukan konsumennya," tulis Afi

"Saya justru penasaran bagaimana VA membangun value/nilai dirinya, sehingga orang-orang mau membayar tinggi di atas harga pasar reguler. Seperti produk Apple Inc. atau tas Hermes- kita bisa belajar dari sana," demikian Afi. [rmol]

Ramai-ramai Desak Jokowi, Usut Kasus Novel dan Lindungi KPK

Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tak gentar dengan adanya teror terhadap dua pimpinan lembaga antikorupsi tersebut, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif.

Organisasi otonom Muhammadiyah itu mendukung KPK untuk terus memberantas korupsi di Indonesia. Secara simbolis dukungan ini ditunjukkan PP Pemuda Muhammadiyah dengan memberikan tiga buah borgol kepada KPK. Tiga borgol tersebut diterima oleh Jubir KPK, Febri Diansyah di kantor KPK, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

"Sebagai simbolnya kami akan berikan oleh-oleh berupa borgol kepada KPK. Ada tiga buah," kata Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar A Tawalla.

Fikar, sapaan Dzulfikar menjelaskan, masing-masing borgol memiliki makna tersendiri. Satu borgol merupakan simbol dukungan pengusutan kasus teror terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Satu borgol bentuk dukungan pengusutan kasus teror terhadap Agus dan Laode.

"Borgol ketiga ini (dukungan) penegakan hukum simbol penegakan hukum pelaku koruptor. Saya serahkan kepada Febri (juru bicara KPK)," ujarnya.

Fikar menyatakan, Pemuda Muhammadiyah mendukung KPK tetap berkonsentrasi menuntaskan pengusutan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. Termasuk kasus-kasus mega korupsi seperti kasus Century dan BLBI.

"Kami meminta KPK untuk melanjutkan dan menuntaskan kasus yang selama ini mendapat perhatian masyarakat," ujar Fikar.

Selain itu, Pemuda Muhammadiyah juga meminta Presiden Joko Widodo agar memberikan perhatian serius terhadap agenda pemberantasan korupsi. Pemuda Muhammadiyah juga mendesak Polri untuk segera mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

"Karena kami menilai bahwa teror bom di rumah kedua pimpinan KPK merupakan peristiwa yang memiliki keterkaitan," kata dia.

Dukungan terhadap KPK juga disampaikan sejumlah tokoh dari Koalisi Masyarakat Sipil.

Lima tokoh yakni mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan penasihat KPK Said Zainal Abidin, Direktur Eksekutif Indonesia Institut for Corporate Directorship Vita Diana, aktivis sosial HS Dillon, dan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Mayling Oey secara langsung bertemu pimpinan KPK untuk memberikan dukungan.

Erry mengaku kehadirannya bersama sejumlah tokoh ini untuk mendukung seluruh pegawai dan pimpinan KPK untuk tetap bekerja memberantas korupsi. Dalam pertemuan dengan pimpinan KPK, Eri memastikan seluruh pegawai dan pejabat lembaga antikorupsi tidak terganggu sedikit pun dengan teror terhadap Agus dan Laode.

"Mereka tetap bekerja seperti biasa, demikian pula dengan para pegawainya," ujar Erry.

Para tokoh ini mendesak Jokowi dan jajarannya mendukung pengusutan kasus teror ini hingga tuntas dan menyeret pelaku teror ke pengadilan. Hal ini lantaran teror terhadap Agus dan Laode mengancam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Di sisi lain, kami mengambil hikmah dan pimpinan KPK juga sependapat ini justru membangunkan kita semua betapa pentingnya dan betapa tidak boleh lengahnya kita untuk terus mengawal agenda pemberantasan korupsi yang antara lain diwakili oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK," kata dia.

Dalam kesempatan sama, Said Zainal menambahkan, teror terhadap Agus dan Laode merupakan perbuatan keji dan diharapkan tidak terjadi kembali. Meski demikian, Said Zainal meyakini teror itu tidak akan mematahkan semangat KPK dalam memberantas korupsi.

"Jadi (teror itu) adalah tindakan yang sia-sia," tegasnya.

Said Zainal berharap teror terhadap Agus dan Laode menyadarkan pemerintah untuk mendukung penuh pemberantasan korupsi termasuk melindungi seluruh pegawai dan pejabat KPK. [viva]

Aksi Kubur Diri Buruh Sopir Tangki Berlanjut Di Depan Istana

Hujan deras mengguyur ratusan pekerja yang tergabung dalam Awak Mobil Tangki (AMK) di PT Pertamina, yang pilih bertahan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, sejak kemarin (Rabu, 9/1).

Semalaman suntuk mereka tidak tidur menanti kabar baik dari Istana. Menginap di situ meski hanya beratapkan terpal biru yang dijadikan tenda.

Pagi ini (Kamis, 10/1) masih di depan Istana Negara, sebanyak 20 orang perwakilan AMK yang sudah kubur diri dan kemungkinan akan terus bertambah.

Koordinator aksi AMT, Legiran menyampaikan, tahun ketiga ini, mereka masih memperjuangkan upah lembur yang tak kunjung diberikan.

Para pekerja yang masuk kategori pekerja BUMN itu pun tidak mengerti lagi bagaimana menuntut hak-hak mereka, selain menggelar aksi unjuk rasa.

"Tidak direspon. Kami akan terus aksi sampai tuntutan kami dipenuhi," ujar Legiran.

Ada sebanyak 2119 awak mobil tanki yang tidak mendapatkan upah lembur selama dua tahun lebih. Menurut dia, semuanya bekerja di sekitar Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan di beberapa bagian yang diperintahkan.

Sebelum aksi-aksi menginap di kantor Kementerian BUMN dan Istana Negara, kata Legiran, mereka juga sudah pernah menggelar aksi mogok.

Aksi mogok itu dilakukan di depan salah satu jembatan Terminal BBM Plumpang hingga 26 Juni 2017 lalu.[rmol]

Tudingan Standar Ganda Bawaslu Jelang Vonis untuk Anies

oleh Dian Erika Nugraheny, Amri Amrullah, Antara

Status dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan akan diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumat (11/1). Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah, mengatakan, jika memenuhi unsur pidana, kasus Anies bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian.

"Hari ini kami sedang melakukan kajian internal (di Bogor) dan besok kami lakukan pembahasan kedua dengan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Kemudian status kasus ini akan diputuskan besok," ujar Irvan ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/1).

Dalam pembahasan kedua ini, kata dia, nantinya dapat ditarik kesimpulan. Apakah, kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta itu memenuhi unsur pidana atau tidak.

"Jika tidak memenuhi unsur pidana, maka kasus ini dihentikan. Sebaliknya jika memenuhi unsur pidana maka dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian. Sebab ini kan deliknya pidana, " tegas Irvan.

Dia menambahkan, status kasus ini kemudian akan disampaikan kepada Bawaslu Jawa Barat dan Bawaslu RI. Menurut Irvan, ada ancaman sanksi pidana maksimal tiga tahun penjara jika Anies terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Sebelumnya, pada Senin (7/1), Anies mendatangi kantor Bawaslu RI, Jl Thamrin, Jakarta Pusat. Kedatangan Anies untuk memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Bogor terkait kasus dugaan pelanggaran pemilu, terkait aksinya mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat belum lama ini.

"Saya tadi dipanggil untuk pemeriksaan klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor. Pemanggilannya untuk tanggal 3 Januari," kata Anies, di Jakarta, Senin (7/1).

Namun pada 3 Januari, dia berada di Lombok sehingga dijadwalkan ulang menjadi 7 Januari. Badan Pengawas Pemilu Bogor akhirnya bersedia untuk melakukan permeriksaan itu di Jakarta, sehingga secara transportasi memudahkan Anies lantaran kesibukannya di Jakarta.

"Kemudian ada 27 pertanyaan yang tadi di berikan, prosesnya mulai jam satu selesai jam dua seperempat dan sesudah itu lebih banyak mengecek penulisan berita acara klarifikasi jadi tadi disebutnya adalah permintaan klarifikasi," tutur Gubernur.

Anies menjelaskan, pertanyaan yang diajukan Bawaslu Bogor adalah seputar kegiatan di Sentul International Convention Center, pada waktu itu Anies memberikan sambutan. "Mereka menyampaikan videonya lalu bertanya seputar itu dan saya jelaskan seperti apa yang ada di video itu, saya sampaikan bahwa tidak lebih dan tidak kurang, sehingga tidak perlu saya menambahkan," kata Anies.

Pasal 574 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan, pejabat negara yang dengan sengaja membuat/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, memungkinkan untuk dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bawaslu dinilai tidak netral

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Chusnul Mariyah menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Kasus Anies mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, kata mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini, sejatinya tak perlu dipersoalkan oleh berbagai pihak karena acara itu berlangsung tertutup.

"Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sudah terlihat tidak netral, sudah terlihat dipertanyakan integritas dan kenetralan," kata Chusnul saat menjadi pembicara di dalam topik "2019, Adios Jokowi?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (9/1).

Ia pun balik bertanya kepada penyelenggara pemilu yang terkesan membiarkan kepala daerah dan menteri yang secara terang-terangan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden  tertentu. Chusnul tak mengerti dengan komitmen netralitas dari penyelenggara pemilu.

"Yang terbuka itu dibiarkan, ada 15 kepala daerah, ada menteri dan ada macam-macam. Artinya sudah ada kecenderungan untuk apa pun yang berasal dari oposisi itu cepat sekali. Termasuk ke kontainer itu tugasnya Bawaslu bukan KPU," tukasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyayangkan sikap tidak adil Bawaslu terhadap Anies. Saleh mengkritik sikap Bawaslu yang dianggap berbeda ketika ada kepala daerah yang memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden nomor 01.

Politikus PAN ini berharap Bawaslu bersikap adil dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, kualitas penyelenggaraan pemilu sangat ditentukan oleh netralitas dan profesionalitas penyelenggara.

"Dalam hal ini, Bawaslu dan KPU diharapkan tidak memakai standar ganda dalam melaksanakan tugasnya," ujar Saleh kepada wartawan, Rabu (9/1).

Menurut Saleh, fenomena ini tentu menimbulkan tanda tanya. Sebab , ia menilai muncul perasaan seakan-akan Bawaslu tidak adil. Maka, Saleh menilai, wajar jika kemudian, tim BPN Prabowo-Sandi menuntut agar Bawaslu benar-benar netral dan profesional.

“Kalau saya melihat, tindakan pak Anies masih lebih ditoleransi dibandingkan dengan kepala-kepala daerah lain. Pak Anies itu kan kelihatan hanya menunjukkan dua jari. Itupun masih ada tafsir berbeda-beda soal maknanya," jelasnya. [rbc]

Pasien Penderita Gangguan Jiwa Bakar RSUD Datu Beru Takengon

Pasien penderita gangguan jiwa mengamuk saat dirawat di ruangan rawat kejiwaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Dia lalu membakar ruangan tersebut hingga menghanguskan sejumlah fasilitas di dalamnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Teuku Ahmad Dadek mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Rabu (9/1/2019) malam tadi, sekira pukul 22.00 WIB. Ulah sang pasien sakit jiwa itu membuat panik paramedis dan orang-orang sekitar. Parahnya lagi, pelaku ikut terbakar akibat aksinya.

“Api berhasil dipadamkan BPBD Aceh Tengah. Dari laporan yang saya terima dari kepala pelaksana BPBD Aceh Tengah, satu orang korban mengalami luka bakar,” ujar Dadek, Kamis (10/1/2019).
Pelaku mengalami luka bakar hingga 50 persen di sekujur tubuhnya dan kini masih dirawat. Belum diketahui apa penyebab pria itu mengamuk hingga nekat membakar ruang kejiwaan RSUD Datu Beru.

Saat peristiwa terjadi, majanemen RSUD Datu Beru langsung melaporkan kepada BPBD Aceh Tengah. Petugas langsung menanggulangi kebakaran sehingga hanya sempat membakar satu ruangan dan tidak menjalar ke ruangan lain. [inews]

10 Januari 2019

Dilaporkan ke Bawaslu, Ridwan Kamil: Apa Dasar Hukumnya

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil angkat bicara menanggapi langkah Koordinator Pelaporan Bela Islam atau Korlabi yang melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, karena diduga berkampanye untuk Jokowi di Pilpres 2019.

Ridwan meminta si pelapor, agar menjelaskan pasal yang dilanggar. Ia mengaku berkampanye pada saat yang tak menyalahi aturan, yakni Minggu lalu, 2 Desember 2018.

“Saya tanya, ada enggak pelanggaran hukum? Enggak ada, aturannya jelas,” ujar Ridwan di Bandung, Jawa Barat, Kamis 10 Januari 2019.

Menurutnya, kampanye pada akhir pekan bukan pelanggaran pidana Pemilu. Karena itu, Ridwan menilai aneh, jika kepala daerah berkampanye saat akhir pekan dianggap melanggar aturan.

“Pejabat itu dua, kalau mau kampanye cuti di hari kerja atau laksanakan kegiatan di akhir pekan. Kegiatan saya kan di hari Minggu, itu saja,” katanya.

“Jadi jangan melebar ke mana-mana. Apa dasar hukumnya menyatakan saya melanggar? Saya melaksanakan kegiatan politik di hari Minggu di acara PKB, itu saja,” kata dia lagi.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias Emil dilaporkan Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, Rabu 9 Januari 2018. Selain Ridwan Kamil, Korlabi juga melaporkan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, serta seluruh kepala daerah di Provinsi Riau.

Pelapor dari Korlabi, Azam Khan menganggap pihak-pihak yang dilaporkannya itu terindikasi melanggar Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena para kepala daerah itu mengacungkan tangan, sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019.

"Mereka santai saja mengacungkan tangan. Begitu juga Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Menteri Hanif Dhakiri dalam acara pesta mengacungkan tangan dengan jelas, dan viral ke mana-mana," ujar Azam di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 9 Januari 2019.

Emil dan Hanif diketahui menghadiri acara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bertajuk 'Festival Satukan Indonesia' di GOR Padjajaran, Bandung, pada 2 Desember 2018. Dalam festival itu, Emil dan Hanif terekam kamera sedang mengacungkan satu jari yang dianggap sebagai simbol dukungan untuk pasangan calon Jokowi dan Ma'ruf Amin. [viva]
© Copyright 2019 Relawan Prabowo | All Right Reserved