Berita

11 Januari 2019

"Pembelaan" Jokowi Terhadap KPU Berpotensi Menimbulkan Konflik Kepentingan

Sebaiknya kasus hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos ditangani secara mandiri oleh pihak kepolisian dalam koridor hukum. Sebab, jika Presiden turut bereaksi, dampak politisnya menjadi sulit untuk dihindari.

Demikian disampaikan penagamat politik yang juga Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, Jumat (11/1).

Hal itu disebabkan karena selain menjabat sebagai Presiden, Jokowi juga adalah capres petahana yang memiliki hubungan hukum dengan KPU.

"Dia peserta dan KPU menjadi penyelenggaranya. Jadi kalau Pak Jokowi ikut nimbrung pada soal KPU dan KPU merasa mendapatkan pembelaan dari Pak Jokowi, maka ada potensi konflik kepentingan di situ," ujar Said Salahudin.

Lagi pula, dalam pengamatan dia, apa yang disebut oleh Presiden sebagai upaya melemahkan atau mendelegitimasi KPU itu hanya dilakukan oleh oknum.

"Belum ada indikasi kuat yang mengarah pada suatu upaya sistematis untuk mendelegitimasi KPU yang dirancang oleh pihak tertentu, apalagi dari peserta Pemilu," demikian Said Salahudin.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan, aparat keamanan tidak boleh tinggal diam terkait upaya pelemahan atas mendelegitimasi KPU. [rmol]

Perubahan Visi Misi Ditolak, BPN Prabowo-Sandi: Harusnya KPU Konsisten!

Badan Pemenangan Nasional (BPN) menilai inkonsistensi KPU semakin nyata setelah perubahan visi misi pasangan calon nomor urut 01, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak KPU RI.

Anggota Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid menekankan, pada dasarnya pihaknya menerima penolakan KPU yang sudah memastikan tidak ada lagi perubahan dokumen visi-misi pasangan Capres-Cawapres.

"Ya enggak apa-apa," katanya saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/1).

Namun demikian, pria yang akrab disapa HNW ini menyayangkan inkonsistensi KPU. Sebab sebagaimana penomoran Capres-Cawapres, KPU pun bersedia mengubah nomor 1 dan 2 dengan 01 dan 02.

"Ya harusnya KPU konsisten kalau itu dimungkinkan. Harusnya beragam hal yang tidak ada larangannya juga tetap dimungkinkan,"

Apalagi, lanjut dia, sebenarnya mereka tidaklah mengajukan perubahan prinsip visi misi yang sudah sesuai dengan UUD 45. Yang ada hanyalah penajaman fokus dari visi dan misi itu sendiri. Perubahan itupun sesuai dengan aspirasi masyarakat.

"Itukan kemarin diajukan karena berdasarkan aspirasi masyarakat," pungkasnya. [rmol]

Kubu Jokowi-Ma'ruf Tidak Perlu Panik Menyikapi Sumber Dana Kampanye

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak perlu panik menyikapi desakan siapa penyumbang dana kampanye terbesar kepada paslon nomor urut 01.

Sekretaris Jenderal Pro Demorasi (Prodem), Satyo Purwanto menyarankan agar TKN terbuka saja soal data sumbangan tersebut.

"Harusnya kalau mereka punya data itu, disampaikan saja ke KPU dan disampaikan juga ke Bawaslu," ujar Satyo kepada redaksi, Jumat (11/1).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat penyumbang terbesar dana kampanye adalah untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf. Sumbangan dana kampanye dari pihak ketiga yang terbesar untuk pasangan nomor urut 01 ini datang dari dua komunitas pecinta olahraga golf bernama Golfer TBIG dan Golfer TRG.

Berdasar dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPDSK), ICW mencatat dana kampanye Jokowi-Ma'ruf totalnya mencapai Rp 55,98 miliar. Sekitar 86 persennya berasal dari pihak ketiga. Golfer TBIG Rp 19,74 miliar dan Golfer TRG Rp 18,19 miliar.

ICW curiga dua perkumpulan golfer itu merupakan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dan PT Teknologi Riset Global Investama (TRG) yang sahamnya dimiliki Wahyu Sakti Trenggono, bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf.

Begitupun dengan ICW, Satyo menyarankan agar membuat laporan kepada Bawaslu supaya tidak ada kesimpangsiuran fakta dan data.

"Jelas, ICW harus melaporkan kepada Bawaslu," tukasnya. [rmol]

Meski Ditindas China, Muslim Uighur Bantu Korban Tsunami Selat Sunda 50.000 USD

Para tokoh perwakilan Muslim Uighur berkunjung ke Indonesia. Kunjungan mereka tadi malam, Kamis (10/1/2019), diterima Ustadz Bachtiar Nasir.

Mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan masyarakat Indonesia untuk muslim Uighur.

Etnis Muslim Uighur saat ini tengah mengalami diskriminasi dan penindasan oleh pemerintah komunis China, meski demikian mereka tetap menampakkan kepeduliannya terhadap musibah yang melanda Indonesia.

Mereka menyampaikan belasungkawa atas musibah terdampak tsunami Selat Sunda dan bencana lainnya sambil menyerahkan bantuan sebesar 50.000 USD (sekitar Rp 700 juta) atas nama Muslim Uyghur.

Berikut selengkapnya video pertemuan Muslim Uighur dengan Ustadz Bachtiar Nasir dan Jama'ah tadi malam:

[glr]

Pengamat: Kubu Jokowi Kebingungan Ngomentari Temuan ICW soal Transaparansi Dana Kampanye

Kubu Jokowi-Ma'ruf terkesan mengalihkan isu transparansi sumber dana kampanye masing-masing paslon capres-cawapres yang disuarakan Indonesian Corruption Watch (ICW) menjadi isu dukungan rakyat pada Pemilihan Presiden 2019.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mencermati Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir kebingungan mengomentari temuan ICW.

LSM antikorupsi itu menengarai dua perkumpulan golfer yang disebut dalam laporan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dan PT Teknologi Riset Global Investama (TRG) yang sahamnya dimiliki Wahyu Sakti Trenggono, bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf.

Dua perkumpulan golfer ini menjadi penyumbang terbesar dana kampanye Jokowi-Ma'ruf hingga mencapai 86 persen. ICW membandingkan laporan dana kampanye paslon nomor 02 ke KPU yang didominasi dari kantong sendiri Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Dukungan rakyat ke Jokowi tidak mungkin miliar-miliaran. Partisipasi masyarakat pasti amount-nya lebih kecil dari itu," tegas Hendri.

Hendri menekankan, tidak ada kaitannya transparansi sumber dana kampanye paslon seperti dituntut ICW dengan dukungan rakyat.

Inas berkilah sumbangan perkumpulan golfer bukti masyarakat masih berharap kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. "Bang inas kebingungan saja, mencari alasan lain," sindir founder lembaga survei KedaiKopi tersebut.

Dengan dukungan luas dari masyarakat, menurut dia, Jokowi-Ma'ruf sebetulnya terbuka saja mengenai sosok-sosok penyumbang dana kampanyenya.

"Jadi nggak usah malu-malu, transparan saja. Kalau ada pengusaha nyumbang miliaran ngomong saja. Masak 50 ribuan diomongin, yang miliaran disimpan kan jadinya lucu,"cetusnya.

"Sebetulnya malu tuh mau mengakui timnya kurang transparan," tambah Hendri.[rmol]

Politisi Demokrat Ungkit Pernyataan Mahfud soal Nama-Nama Koruptor yang Dicawapreskan Jokowi

Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon dan Andi Arief menanggapi pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di acara Indonesia Lawyer Club, Rabu (8/1/2019).

Jensen, me-retweet pernyataan Andi Arief yang megatakan kalau Mahfud MD tahu nama-nama orang yang melakukan korupsi.

"Pak Prof @mohmahfudmd bilang di ILC tahu semua nama-nama orang yang dicawapreskan Jokowi semua korupsi. Kenapa didiamkan, itu hoak bukan?" kata Andi Arief di Twitter.

Melihat tweet tersebut, Jansen sampai me-mention akun Twitter ILC dan meminta video yang menautkan ucapan Mahfud MD untuk diputar ulang.

"Ayo Prof @mohmahfudmd buktikan. Kalau tidak menyebar berita bohong anda. Publik seantero negeri sudah mendengar ucapan anda itu. Tolong @ILCtv1 putar balik itu rekaman. Mana tahu Prof Mahfud MD lupa. Karena pasca diucapkan kita tidak mendengar langkahnya melaporkan. Padahal tahu ada kejahatan," kata Jensen di Twitter, Kamis (10/1/2019).

Dalam acara ILC, Mahfud MD mengatakan kalau sebelum dipilihnya Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden Joko Widodo, dia sempat ramai dibicarakan yang akan jadi cawapresnya.

Selain itu, Mahfud mengatakan ada beberapa nama yang juga dikeluarkan untuk jadi cawapres. Namun, dari nama-nama tersebut hanya dua orang yang tak terjerat kasus korupsi.

"Nama Mahfud MD dan Said Aqil Siradj, yang lainnya ada kasus korupsinya," katanya.

Tak hanya pernyataan tersebut yang jadi polemik, sebelumnya Andi Arief juga menanggapi pernyataan Mahfud MD dengan menyebut logikanya berbahaya.

"Pernyataan paling berbahaya dari Prof @mohmahfudmd di ILC adalah: KPU atau siapapun yang dianggap curang kalau tidak melebihi perbedaan suara antar paslon aman-aman saja," kata Andi Arief melalui akun Twitter @AndiArief__

Andi Arief menyebut logika seperti itu berarti kalau ada kecurangan empat juta surat suara tidak apa-apa, selama perbedaan suara antar calon presiden adalah sembilan juta. "BAHAYA," demikian disampaikan Andi Arief dengan huruf kapital.

Tetapi Mahfud MD menegaskan argumentasinya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang waktu itu dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mahfud MD juga menyarankan Andi Arief untuk menyampaikan hal tersebut kepada SBY. "Loh, ini kan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2011. UU itu dibuat ketika Partai Demokrat menguasai legislatif dan eksekutif. Yang mengundangkan dan menandatangani UU itu Presiden SBY. Itu berbahaya, ya? Kalau begitu bisa dibilang yang membuat bahaya ya, Pak Anu.... Sampaikan kepada beliau dong," kata dia.[AK]


Nikah karena Dijodohkan, Pengantin Wanita Ini Menangis di Pelaminan Minta Pulang

Pernikahan adalah sebuah proses penyatuan ikatan perkawinan yang disahkan secara agama dan dikuatkan oleh aturan hukum di suatu negara. Kebahagiaan dalam perkawinan lazimnya dapat terwujud apabila kedua pihak saling mendapat restu dari kedua orangtua.

Namun, apa jadinya jika pernikahan dilakukan karena keterpaksaan lantaran dijodohkan orangtua? Tak sedikit kasus pernikahan akibat perjodohan berakhir dengan cerita pilu, seperti yang viral di media sosial ini.

Seorang pengantin wanita menangis tersedu-sedu di atas panggung pelaminan lantaran menikah dengan pria yang bukan pilihan hatinya. Dalam video yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook Yuni Rusmini pada Kamis (10/1/2019), tampak wanita berkebaya biru itu terus menangis meraung-raung.

Ia terus menangis sejadi-jadinya hingga menjadi pusat perhatian para tamu. Terdengar suara sejumlah orang berupaya menenangkannya. Bahkan seorang pria naik ke atas panggung untuk menenangkan wanita yang belum diketahui identitasnya itu.

Sementara si pengantin pria hanya duduk terdiam di kursi pelaminan dengan ekspresi dingin tanpa reaksi apapun. Sempat terdengar beberapa kata yang terlontar dari mulut wanita berhijab itu, namun tidak terdengar jelas.

"Ketika pernikahan dijodohkan. Pesta perkawinan sudah berlangsung. Sang pengantin perempuan menangis tersedu minta pulang katanya. Siapa yang harus disalahkan kalau sudah begini? Semoga pasangan ini mampu menghadapi dan dimudahkan urusannya. Amin ya robbal alamin," tulis Yuni dalam keterangan video.

Belum diketahui kapan dan di mana peristiwa itu direkam. Identitas kedua mempelai juga masih misterius. Namun, menurut informasi dari akun Instagram @makassar_iinfo, peristiwa ini terjadi di Kalimantan.

"Miris.. baru-baru ini kejadian di Kalimantan. Akibat dijodohkan, mempelai perempuan menangis tak henti-hentinya ingin minta pulang. Parahnya lagi si laki-laki sudah resepsi nikahan tapi perempuan minta balik karena mereka dijodohkan," tulis @makassar_iinfo. [okz]

Video:


Revisi Visi-Misi Ditolak, Tim Prabowo: KPU Harus Konsisten, itu Foto Jokowi juga Berubah

KPU menolak dokumen perubahan visi-misi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyinggung perubahan foto Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Nggak apa-apa. Menurut saya sih pada hakikatnya kan nggak perubahan prinsip. Hanya penajaman dan lebih fokus lagi. Jadi kalau tidak diterima bukan berarti visi-misi berubah," kata Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Alasannya, perubahan visi-misi yang dilakukan tim Prabowo-Sandi tak terlalu signifikan. Menurut Hidayat, perubahan visi-misi hanya berupa pemfokusan pada sejumlah aspek tanpa mengubah hal fundamental.

"Visi-misi sama saja, hanya yang saya pahami pengajuan itu hanya untuk memfokuskan saja. Tetap dalam koridor UUD 1945, Pancasila, itulah kata kuncinya. Tak berubah sama sekali," ujarnya.

KPU menyatakan perbaikan dokumen visi-misi dan program kandidat Pilpres 2019 tak bisa dilakukan lagi. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut dokumen visi-misi merupakan salah satu persyaratan proses pendaftaran capres dan cawapres.

Hidayat berharap KPU konsisten menerapkan aturan. Ia lantas mengungkit soal perubahan foto Jokowi-Ma'ruf di surat suara dan perubahan nomor urut capres-cawapres.

"Kalau memang itu bagian dari yang sudah ditentukan dari awal bahwa itu bagian dari tak terpisahkan ketika mendaftarkan ya, itu kewenangan KPU," kata Hidayat.

"Tapi kalau melihat perkembangan bahwa dulu ketika maju, disampaikan juga foto dan soal nomor. Lalu nomor berubah jadi 01 dan 02. Foto juga berubah, terutama Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, itu juga berubah ternyata. Ya, harusnya KPU konsisten kalau itu dimungkinkan. Harusnya beragam hal yang tidak ada larangannya juga tetap dimungkinkan," imbuh politikus PKS.

Foto Jokowi-Ma'ruf di visi-misi dan surat suara memang berbeda. Keduanya memang memakai baju berwarna putih, tapi di foto surat suara, Jokowi memakai baju koko ditambah peci hitam. Sedangkan foto yang digunakan Prabowo-Sandiaga dalam visi-misi dan surat suara tidak mengalami perubahan.

Sementara itu, soal nomor urut yang ditambah angka '0' di depan, hal tersebut sudah melalui kesepakatan kedua pasang calon beserta tim sukses resminya. Kesepakatan itu dilakukan tepat sebelum pengundian nomor urut pada 21 September 2018. [dtk]
© Copyright 2019 Relawan Prabowo | All Right Reserved